Kekayaan Bupati Rp48 M, Wabup Hanya Rp6,8M

TIMIKA, TimeX Sebagai pejabat negara diwajibkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merilis Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Untuk Kabupaten Mimika, berdasarkan laman website resmi LHKPN, http://acch.kpk.go.id/statistik-lhkpn yang diakses Timika eXpress, daya LHKPN, total kekayaaan Bupati Mimika Eltinus Omaleng Rp Rp 48.011.32.171.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng (kanan) dan Wakil Bupati Yohanis Bassang

Seluruh Pimpinan SKPD Belum Data LHKPN

TIMIKA, TimeX

Sebagai pejabat negara diwajibkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merilis Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Untuk Kabupaten Mimika, berdasarkan laman website resmi LHKPN, http://acch.kpk.go.id/statistik-lhkpn yang diakses Timika eXpress, daya LHKPN, total kekayaaan Bupati Mimika Eltinus Omaleng Rp Rp 48.011.32.171.

Total kekayaan itu berdasarkan update LHKPN dengan registrasi NHK 179727  bentuk A, yang dilaporkan Eltinus Omaleng 12 Agustus 2013.

Waktu itu Eltinus hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Mimika Periode 2013-2018.

Dalam LHKPN Eltinus Omaleng disebutkan, harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) sebanyak 6 bidang senilai Rp 8.074.364.000.

Kemudian harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya sebanyak 42 unit alat berat dan truck serta mobil dari berbagai merek senilai Rp 30.681.380.000.

Didata juga harta bergerak lainnya Rp 715.580.420. sedangkan giro dan setara kas Rp8.539.707.751.

Pelaporan LHKPN Eltinus Omaleng ketika itu diketahui oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK Iswan Elmi dan PLH. Direktur Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Adlins Yan M.N.

Sedangkan data LHKPN bentuk A dari Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang, SE, M.Si  yang dilaporkan pada 14 Agustus 2013 lalu, harta kekayaannya senilai Rp6.858.000.000.

Laporan LHKPN dengan nomor registrasi NHK 179735 itu, saat Yohanis Bassang mencalonkan diri sebagai Wabup Mimika periode 2013-2018 berpasangan dengan Eltinus Omaleng.

Total kekayaan Wabup Bassang waktu itu meliputi, harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) sebanyak 3 bidang senilai Rp1.395.000.000.

Harta bergerak (alat transportasi dan mesin lainnya) sebanyak 7 unit senilai Rp486.000.000.

Termasuk dua jenis usaha lainnya senilai Rp70 juta.

Terdata pula harta bergerak lainnya sebanyak 2 item senilai Rp 57 juta.

Sedangkan giro dan setara kas lainnya sebesar Rp 4.850.000.000

Data kekayaan dari mantan Kabag Keuangan Setda Mimika tahun 2008 ini diketahui Deputi Bidang Pencegahan KPK Iswan Elmi dan Direktur Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Cahya H Harefa.

Terkait LHKPN bentuk B laporan terbaru setelah menjabat 2 tahun, ini baru dilaporkan pada Juni 2016 lalu.

Dan untuk Mimika, seperti diberitakan sebelumnya, yang sudah melaporkan LHKPN, baru Bupati Omaleng, Wakil Bupati dan seorang pejabat lainnya.

Sedangkan seluruh pimpinan SKPD di lingkup Pemda Mimika belum melaporkan LHKPN.

Demikian dijelaskan Wabup Bassang saat ditemui Timika eXpress di Graha Eme Neme Yauware, Rabu (10/8).

“Kalau bentuk B LHKPN itu sudah saya lapor dua bulan lalu setelah menjabat dua tahun. Kalau model A awal pencalonan sudah diserahkan waktu itu, nanti lihat di website saja. Kalau untuk laporan bentuk B pastinya ada peningkatan kekayaan karena saya punya gaji, juga ada honor lainnya. Nanti jelasnya lihat di website KPK saja,” ungkap Wabup Bassang tanpa menyebut sudah berapa pejabat daerah di Mimika yang serahkan LHKPN.

Pasalnya, semua pejabat di lingkup Pemda Mimika wajib melaporkan hasil kekayaannya.

Saat ini  inspektorat lagi godok Perbub-nya, setelah itu disosialisasikan dan selanjutnya mengisi formulir data kekeyaaan yang dimiliki masing-masing pejabat.

Sesuai aturan, jika ada pejabat yang tidak mengindahkan, pastinya ada penerapan sanksi, yakni sanksi administratif, bahkan sanksi penundaan kenaikan pangkat, promosi atau berkaitan dengan tunjangan kinerjanya,” tandasnya. (a13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *