Dana Transportasi Kader Posyandu Tahun 2015 Rp700 Juta

POSYANDUatau Pos Pelayanan Terpadu merupakan salah satu kegiatan sebagai perwujudan peran serta masyarakat secara aktif di sektor kesehatan. Posyandu dikelola oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat sendiri. Tujuannyauntuk mencapai pelayanan kesehatan yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan upah yang diberikan kepada para kader Posyandu di Kabupaten Mimika?

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra

Kerjasama PPMN dan USAID-Kinerja di Kabupaten Mimika

POSYANDUatau Pos Pelayanan Terpadu merupakan salah satu kegiatan sebagai perwujudan peran serta masyarakat secara aktif di sektor kesehatan. Posyandu  dikelola oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat sendiri. Tujuannyauntuk  mencapai pelayanan kesehatan yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan upah yang diberikan kepada para kader Posyandu di Kabupaten Mimika?

 

Posyandu berkembang dari salah satu program Puskesmas yaitu program perbaikan gizi masyarakat. Program ini untuk mendorong peran serta masyarakat di tingkat desa/kampung dengan mengadakan pos penimbangan dan pemberian makanan tambahan.

Namun, atas keberhasilan pos penimbangan ini mendorong pemerintah menambah program lain sehingga pos penimbangan berubah nama menjadi Posyandu (pos pelayanan terpadu).

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra mengatakan, untuk Kabupaten Mimika sesuai data Dinas  Kesehatan Kabupaten Mimika tahun 2015 terdapat 723 Kader Posyandu. Ratusan kader ini tersebar di 23 Puskesmas yang berada di wilayah kota, pesisir maupun pegunungan.

“Keberadaan kader sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat kampung ada yang aktif dan juga pasif atau on/off. Ini yang menjadi kendala,” jelas Reynold Ubra kepada Timika eXpress di ruang kerjanya, Rabu (24/8).

Menurut Reynold, pembentukan kader Posyandu di tingkat kampung memang mempunyai tujuan baik dan positif dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat sendiri dibawah pengawasan kepala kampung setempat. Selain itu, program tersebut merupakan bagian dari program kampung yang tertuang dalam 10 program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

“Sasarannya adalah  meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan dasar,” ujarnya.

Reynold Ubra mengungkapkan mulai tahun 2017 mendatang, pihaknya menjadikan hal ini sebagai isu penting yang akan dibicarakan dalam rapat kerja (Raker) antar lembaga lintas sektor pada tahun 2016 ini. Dalam pembahasannya akan mengundang Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPA-KB) guna mendiskusikan perihal tersebut guna mencari solusinya.

“Jangan karena ada salah persepsi sehingga Posyandu tidak terurus dengan baik. Masyarakat di akar rumput ini tidak tahu menahu dengan urusan yang di atas. Ini menjadi sangat cocok kita buat forum SKPD membahas masalah ini,” jelas Reynold.

Bergulirnya program Dana Desa atau Dana Kampung oleh Pemerintah Pusat sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa. Dana tersebut selain mengatur berapa persen untuk membiaya operasional kantor, infrastruktur, pendidikan juga untuk kesehatan yang di dalamnya kebutuhan kelangsungan Posyandu. Pengelolaan dana ini dibawah pengawasan BPM sebagai perpanjangan tangan Pemkab Mimika maupun pemerintah pusat.

“Sedangkan melibatkan BPPPA-KB karena di dalam pelayanan itu berkaitan erat dengan kaum perempuan dan anak-anak. Sehingga penyediaan tenaga kesehatan lebih kepada pelayanan jasa bagaimana pemeriksaan ibu hamil, balita, lansia dan penimbangan,” ujarnya.

Reynold mengaku tenaga kesehatan di Posyandu sudah dibayar oleh pemerintah melalui jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena program ini masuk dalam Usaha Kesehatan Masyarakat (UKS).

“Dalam Raker nanti, kami akan lakukan rasionalisasi kegiatan yang berkaitan dengan anggaran tahun 2017. Posyandu ini penting, perlu ditingkatkan. Sekarang ini bukan lagi Posyandu tapi disebut Puspindo yang di dalamnya tidak hanya melayani balita dan ibu hamil tapi juga kaum remaja dan lansia,” jelasnya.

Komponen pelayanan di dalamnya mencakup promotif dan preventif. Promotif lebih kepada memberikan sosialisasi penyadaran pola hidup sehat dan preventif lebih kepada manajemen penangan balita sakit. Bila anak usia lima tahun menderita sakit bagaimana peran orangtua maupun kader. Ini karena secara umum kebanyakan anak sakit hingga meninggal di rumah maka membutuhkan pertolongan pertama secepatnya.

Untuk penerapannya di Kabuapten Mimika, kata Reynold saat ini sedang dilakukan advokasi di beberapa kampung seperti Posyandu dan Pospindo lansia misalnya pemeriksaan darah, kolestrol dan penyakit lainnya.

“Kehadiran Posyandu atau Pospindo di wilayah Puskesmas dibentuk oleh kampung atau desa. Tugas Puskesmas hanya sebatas menyediakan jasa pelayanan sehubungan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan warga. Jika warga mempunyai kartu jaminan kesehatan maka gratis, namun apabila tidak mengantongi jaminan kesehatan maka secara otomatis harus bayar,” jelasnya.

Ia berharap melalui advokasi akan ada beberapa kampung yang mempunyai Posyandu mandiri. Mandiri artinya Posyandu memiliki dananya sendiri untuk menghidupi seluruh aspek pelayanan seperti pemberian makan tambahan bergizi bagi ibu hamil, balita maupun membiayai kader.

Sementara itu Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Mimika (Yankes) Fransisca Kilangin menjelaskan, untuk menjalankan program pelayanan Posyandu dilakukan oleh masyarakat sendiri. Dalam pelayanan setiap kader tidak diberikan gaji atau honor tetapi uang transportasi senilai Rp50 ribu sekali dalam sebulan.

“Bila kader aktif 12 bulan maka berhak menerima Rp600 ribu. Karena pemberian uang stimulus atau rangsangan ini sesui kehadiran. Sedangkan yang bukan haknya,tidak dikembalikan ke dinas tetapi dimasukan menjadi kas Posyandu. Pembagiannya dilakukan sekali setahun,” jelas Fransisca.

Lahirnya ide pemberian uang transportasi ini dengan pertimbangan supaya tetap semangat, lantaran dalam pelayanan mereka harus tinggalkan pekerjaan. Anggaran ini baru diberlakukan tahun 2015 yang diakomodir dalam APBD senilai Rp700 juta.

“Jumlah Kader setiap kampung masing-masing lima orang. Nama-nama itu diusulkan ke Puskesmas selanjutnya dilaporkan ke Dinkes. Pembentukan kader sesuai dengan banyaknya kampung serta jumlah penduduk,” paparnya.

Sementara salah satu kader Posyandu Pniel di Jalan C Heatubun, J. Panggabean mengungkapkan Posyandu yang dibawah naungan Gereja Pniel baru berusia dua tahun. Di Posyandu ini terdapat tujuh kader yang menyalani ibu hamil dan balita setiap minggu ketiga dalam bulan.

Dalam pelayanan mendapat respon sangat baik oleh masyarakat. Di Posyandu tersebut ada lima sampai sebelas ibu hamil yang datang mendapat pelayanan dan 90-an balita. Selain memberikan penimbangan, pencatatan dan pemeriksaan oleh tim medis juga diberikan asupan makanan tambahan bergizi seperti susu, kacang hijau dan beras merah serta gula merah.

“Saat kita berikan makanan ini mereka awalnya tanya-tanya ini dikasi obat apa begitu. Tapi kita jelaskan ini makanan tambahan gizi mereka terima dan respon baik,” katanya.

Ia mengakui sebagai bentuk nyata pentingnya kehadiran kader, saat ini dirinya bersama kader lain setiap pagi mengantarkan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi 20 ibu hamil khusus Papua selama lima bulan dari Bulan Agustus sampai Desember mendatang.

Ia mengakui tahun 2016 sebelum lebaran pada Juli lalu dari tujuh orang kader ada empat yang menerima uang transportasi, sementara tiga lainnya tidak karena tidak aktif. Tapi uang untuk ketiga orang kader tersebut dimasukan ke kas posyandu.

Hal serupa juga dibenarkan oleh Kepala Puskesmas Mapurujaya, Benedikta Warinussy.

Ia menyebutkan untuk di wilayah kerjanya saat ini ada delapan Posyandu yang tersebar di lima kampung. Masing-masing tempat posyandu diperkuat sepuluh kader. Jumlah kader mencapai sepuluh orang sebagai cadangan apabila ada kader yang berhalangan dapat diganti dengan yang lain. Kelima kampung itu yakni, Kaugapu, Hiripau, Wania, Pomako dan Cenderawasih di RT-7 dan Kilometer 8.

Ia juga membenarkan selama ini ada dana transportasi atau insentif bagi tenaga kader yang dibagikan oleh Dinkes. Pada tahun 2015 lalu setahun masing-masing kader mendapat Rp900 ribu. Namun tahun 2016 ini belum ada penyaluran karena masih dalam tahap proses.

“Minggu kemarin dari dinas ada minta masukan nama-nama kader dan kita sudah usulkan,” ujarnya.

Dalam pelayanan katanya sejauh ini tidak ada keluhan dari tenaga kader dan pelayanan masih berjalan baik. Saat ini juga di wilayah Puskesmasnya para kader menjalani program pelayanan makanan sehat bagi 20 ibu hamil masyarakat Papua usia kehamilan di bawah lima bulan.

“Program ini bertujuan mendukung pertumbuhan janin dalam kandungan lebih sehat ditunjangi asupan makanan sehat bergizi,” jelasnya.

Menanggapi hal itu Ketua Komisi C DPRD Mimika Muh Nurman S Karopukaro menyatakan apresiasi serta dukungannya atas adanya kader Posyandu di Kabupaten Mimika.

Ia menyambut baik upaya pelayanan yang dilakukan kader-kader dalam menjalankan program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu-ibu hamil khusus Orang Asli Papua (OAP). Namun ia berharap dalam pemberian PMT tetap bersinergi dengan dinas terkait agar menu makanan yang disediakan sesuai dengan standar kesehatan.

“Progam ini sangat dibutuhkan. Kita harap ini harus dijadikan program jangka menengah bukan pendek supaya bisa menjangkau semua ibu-ibu yang ada di pesisir, pegunungan dan pedalaman. Untuk anggaran disiapkan oleh pemerintah,” katanya.

“Keberadaan kader Posyandu juga sebenarnya dibawah naungan TP-PKK Kabupaten Mimika yakni istri bupati. Anggarannya terakomodir dalam bantuan sosial (Bansos) bupati. Ibu-ibu DPRD juga perlu ikut supaya bersinergi dengan PKK,” katanya.

Ia menaruh harapan supaya kader Posyandu yang dibentuk tingkat kampung dapat diperhatikan serta terus diberi penguatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah tingkat akar rumput. (antonius djuma)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.