Kemendagri Sikapi Persoalan di Mimika

TIMIKA,TimeX Tiga perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya diutus ke Timika guna menyikapi sejumlah persoalan di daerah

Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom dengan didampingi Wakil Ketua I Yonas Magal dan Wakil Ketua II Nathaniel Murib saat berdialog dengan tim dari Kemendagri.

Rekomendasi Gubernur Soal Pembahasan RAPBD-P Akan Ditelusuri

TIMIKA,TimeX

Tiga perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri) akhirnya diutus ke Timika guna menyikapi sejumlah persoalan di daerah terkait adanya perbedaan pangdangan antara pihak eksekutif dengan legislatif yang berdampak tidak berjalannya sejumlah agenda daerah.

Sejumlah persoalan yang dibahas pada pertemuan DPRD Mimika dengan tiga utusan dari Kemendagri, diantaranya polemik status hukum keanggotaan DPRD Mimika periode 2014-2019, agenda pembahasan RAPBD-P yang belum dilakukan, RPJMD yang juga belum dibahas, serta LKPJ Bupati  Tahun Anggaran 2015 yang juga belum dilaksanakan. Termasuk polemik status Sekda Mimika sampai penelusuran adanya dugaan ijazah palsu Bupati Mimika.

Selain itu, permasalahan rolling pejabat pada 20 April 2016 lalu, namun ada sebagian pejabat SKPD yang belum kantongi SK rolling.

Dari Kemendagri hadir waktu itu, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Sunarto,SH., Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, MFM Sihombing dan Kasubdit Otsus Papua dan Papua Barat, Direktorat Jenderal (Ditjen) Otda Kemendagri, Thomas Umbu Pati.

Pertemuan yang dilangsungkan di Ruang Rapat Pleno DPRD Mimika, Senin (7/11) dipimpin langsung Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom dengan didampingi Wakil Ketua I Yonas Magal dan Wakil Ketua II Nathaniel Murib.

Hadir pula  beberapa anggota DPRD lainnya, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Sekretariat Dewan (Sekwan).

Dari sejumlah persoalan yang dibahas, nantinya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme aturan yang berlaku.

“Nanti kita pelajari dulu persoalan-persoalan ini karena ini baru sepihak. Walapun demikian kami tetap terbuka, karena prinsip dasarnya harus ada tindakan karena persoalannya banyak di daerah ini,” kata Sunarto kepada wartawan usai pertemuan tertutup, Senin kemarin.

Disinggung soal Bupati Omaleng yang dominan menggunakan hak otoritasnya dalam mengambil sebuah kebijakan, menurut Sunarto, sebagai seorang kepala daerah wajar melakukan hal itu karena sistem pemerintahan di Indonesia tersentralisasi dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kendati demikian, jika adanya  laporan dan pandangan berbeda menurut kacamata DPRD Mimika sebagai lembaga representasi perwakilan rakyat, maka perlu disikapi secara obyektif.

“Makanya kami datang kesini untuk pantau persoalan yang terjadi. Kami catat dan akan tindaklanjuti, yakni laporkan kepada pimpinan (Mendagri),” terang Sunarto.

Selain itu, hal penting yang juga disoroti adalah soal terlambatnya pembahasan RAPBD-P.

Menurut Sunarto, Pemda Mimika harus pahami aturan.

Dan, terkait keterlambatan pembahasan  anggaran perubahan, pihaknya akan mengecek kebenaran dari rekomendasi gubernur terkait dasar pembahasan mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup).

“Kami akan cek benar tidaknya rekomendasi dari gubernur. Termasuk mengkaji secara utuh hubungan DPRD dengan pimpinan daerah terkait polemik penetapan RAPBD-P. Ini jelas sudah mengganggu,” timpal Kasubdit Otsus Papua dan Papua Barat Ditjen Otda Kemendagri, Thomas Umbu Pati disaat yang sama.

Menyikapi aturan, kata Thomas, DPRD berhak melakukan pembahasan anggaran perubahan dengan dasar keabsahan pelantikan yang dilakukan oleh gubernur.

“Kalau DPRD Mimika tidak diakui karena persoalan hukum. Saya mau tegaskan bahwa proses hukum soal status keanggotaan DPRD Mimika masih berlangsung dan belum ada putusan inkra. Kalau demikian, artinya anggota DPRD yang ada sah dan tetap berjalan sampai adanya keputusan, karena kita ini negara hukum,” jelasnya.

Bahwa, keputusan Nomor : 1552/385/Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 oleh Gubernur Papua Lukas Enembe tentang peresmian keanggotaan DPRD Mimika periode 2014-2019, yang kemudian digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diputus dengan surat Nomor: 34/G/2015/PTUN.JPR.

Dari putusan tersebut, pihak tergugat dalam hal ini Gubernur Papua telah menempuh upaya banding melalui kuasa hukumnya tertanggal 14 Juni 2016 dan masih menunggu putusan inkra.

Katanya, dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku azas “praduga rechmatic”yaitu bahwa setiap perbuatan dianggap rechmatig (tidak bertentangan dengan hukum) sampai ada putusan pengadilan yang membatalkan atau menyatakan sebaliknya.

Dengan demikian, status keanggotaan DPRD Mimika tetap melaksanakan tugas,fungsi dan wewenangnya berdasarkan SK Pelantikan Nomor: 1552/385/Tahun 2015 Tanggal 3 November 2015.

Dari beberapa permasalahan ini, Thomas Umbu Pati menyatakan pihaknya akan cepat merespon. Apalagi agenda daerah lainnya juga belum berjalan, seperti pembahasan RPJMD,LKPJ bupati 2015, juga banyaknya pimpinan SKPD pascarolling 20 April lalu namun belum mengantongi SK.

“Apakah pada saat sumpah janji yang dilakukan bupati sudah sesuai aturan konstitusi atau tidak. Persoalan ini jangan sampai cacat hukum karena menjadi tanggungjawab pribadi,” tegasnya.

Lanjut Sunarto,  adapula polemik dugaan ijazah palsu Bupati Mimika saat melakukan pencalonan sebagai kepala daerah, ini silahkan disikapi kepada aparat penegak hukum.

“Kalau ada orang merasa dirugikan silahkan proses hukum. DPRD  juga jangan hanya ngomong, buktikan dan jalankan wewenang tugas, yakni pengawasan, budjeting dan legislasi,” paparnya.

Demikian pula katanya, apapun persoalan yang terjadi  di Kabupaten Mimika semua itu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dikenal dengan Undang-Undang MP3.

Lainnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Jadi, setiap persoalan harus dibahas sesuai aturan yang berlaku. Intinya eksekutif dan legislatif harus harmonis dan jangan egois,” pesannya.

Dengan wewenang tugas dan hak interpelasi, DPRD harus berani bersikap.

Kalau memang kinerja Pemda Mimika patut dikoreksi maka disikapi secara obyektif, karena sekarang bukan lagi jamannya raja-raja yang mau ingin menang sendiri, sekarang dasar atruan jelas,” tambahnya.

Bahkan, Sunarto mengapresiasi wacana DPRD Mimika melaporkan kinerja Bupati Omaleng kepada Presiden Joko Widodo.

“Kalau kita mau daerah ini maju, mari kita sama-sama arif dan bijaksana sikapi,” tandasnya. (a15/a22)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.