Pleno KPU Mimika Ditunda, Status DPRD Mimika ‘Gantung’

Keabsahan status anggota DPRD Mimika kembali menggantung setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika secara resmi menyatakan menunda pelaksanaan pleno pada Kamis (30/3) hari ini.

logo KPU

TIMIKA, TimeX

Keabsahan status anggota DPRD Mimika kembali menggantung setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika secara resmi menyatakan menunda pelaksanaan pleno pada Kamis (30/3) hari ini.

Alasannya, KPU Mimika terbentur anggaran untuk menyelenggarakan pleno, sehingga batas waktu penundaannya pun belum dapat dipastikan.

Pernyataan ini dikemukakan langsung oleh  Ketua KPU Mimika, Thodora O. Magal kepada wartawan saat menggelar jumpa pers di Kantor KPU Mimika, Rabu (29/3).

“Pleno kembali status 35 anggota dewan sudah kita tetapkan tanggal 30 besok (hari ini-Red), tapi kami batalkan karena belum ada dana. Kami pun belum pastikan lagi tanggal serta tempatnya sampai dengan batas waktu yang juga belum ditentukan.

Saya juga tegaskan ditundanya pleno juga tidak ada kaitannya dengan kedatangan teman-teman (Caleg-Red) versi SK lainnya ke KPU Mimika baru-baru ini, “jelasnya.

Menurut Tehodora, anggaran pelaksanaan pleno merupakan  tanggungjawab Pemda Mimika yang dibiayai melalui APBD Mimika.

“tetap saja kalau pleno ulang status anggota DPRD tetap jadi tanggung jawab Pemda. Karena ini di luar dari nomenklatur pemanfaatan melalui APBN.

Theodora pun menyayangkan penundaan pleno, sebab pihaknya telah dua kali menyurat kepada Bupati Mimika sebagai pimpinan daerah, hanya saja belum merespon surat dari KPU Mimika.

“Sudah dua kali kami kirim surat. Pertama tanggal 20 Maret dan surat ke 2 tanggal 23 Maret, dan sampai hari ini (kemarin-Red) belum ada jawaban dari Pemda Mimika atau Bupati Omaleng,” jelasnya.

Untuk mendapat kepastian terkait polemik status DPRD Mimika, KPU Mimika akan langsung berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk meminta petunjuk lebih lanjut terkait anggaran.

Unutk memastikan pleno, Rabu kemarin, Theodora menambahkan, sebelumnya Asisten I Setda Mimika, Kristian Karubaba mendatanginya dan mempertanyakan agenda pleno ulang yang telah dijadwalkan oleh KPUD Mimika Kamis hari ini.

“Tadi pa Asisten I datang tanya agenda pleno juga surat dari KPU Pusat, Bagian Otda Kemendagri, semuanya sudah kami sampaikan. termasuk surat pembatalan juga sudah disampaikan ke Pemda Mimika, yaitu ke Bupati, Sekda, Kesbangpol dan pihak Kepolisian,” tandasnya.

Dengan ditundanya pleno, boleh dikata DPRD Mimika kini antara ada dan tiada.

DPRD Mimika dikatakan ada karena berdasarkan hasil rapat sejumlah lembaga negara di Jakarta seperti Kemendagri, Menko Polhukam dan KPU Pusat beberapa waktu lalu memutuskan DPRD Mimika tetap sah.

Sementara dikatakan tidak ada, sebab Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE,MH tidak mengakui legalitas 35 anggota DPRD Mimika berdasarkan status keputusan hukum PTUN Jayapura.

Padahal, hasil keputusan pertemuan Kemendagri, Menko Polhukam dan KPU Pusat telah menyatakan DPRD Mimika masih sah.

Agar keputusan DPRD Mimika ini sah, perintah Kemendagri dan Menko Polhukam terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe diharuskan mencabut SK pelantikan terhadap pemberlakukan SK KPU Nomor 17 tentang pengangkatan DPRD Mimika periode 2014 -2019.

Sayangnya, sampai sejauh ini belum ada kepastian Gubernur Papua mencabut SK nya tersebut.

 

Bisa jadi, alasan tersebut membuat Bupati Omaleng masih teguh pada pendiriannya, bahwa  DPRD Mimika sudah tidak ada.

Atas dasar tersebut, Penda Mimika belum bisa melakukan kegiatan apa pun, termasuk membahas dan menetapkan Perda APBD tahun 2017 dan Perda Restrukturisasi.

Untungnya, Pemerintah Provinsi Papua telah menyetujui pemanfaatan anggaran wajib dan mengikat untuk biaya rutin serta menunjang kelangsungan pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, menanggapi penundaan pleno status DPRD Mimika, Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid menyatakan, kalau sampai pleno tidak dilaksanakan, pastinya KPU Mimika akan disanksi.

“Ini perintah KPU Pusat. Mustahil kalau KPU tidak punya dana. KPU Provinsi juga akan disalahkan, karena diberi kewenangan untuk mempertegas,” ungka[Saleh kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika, Rabu kemarin.

Menurut dia, pleno tidak harus makan biaya besar dan waktu lama, intinya dihadiri perangkat terkait dan harus dihadiri pimpinan partai politik dan Bawaslu.

“Sebenarnya tidak ada yang susah kalau sebelumnya sudah dikoordinasikan lebih dulu dengan  KPU Provinsi. Ini harus dilaksanakan, jangan sampai KPU Pusat nilai KPU Mimika tidak bisa bekerja,” tegasnya.

Saleh juga menyatakan komentar mantan Ketua KPU Mimika, Karolus Tsume bahwa pleno bukan solusi, hal ini sangat tidak logis.

Situasi daerah darp adanya perbedaan pandangan antara eksekutif dengan legislatif terkait status dewan, ini harus dituntaskan, apalagi sudah ada solusi keputusan dari pihak pusat.

“Yang harus ditelaah dari gugatan sengketa pemilu legislatif oleh Bupati Mimika terhadap Gubernur Papua adalag soal SK pelantikan DPRD Mimika. Bukan SK penetapan atau pengangkatan 35 anggota dewan berdasarkan putusan MK,” tandasnya.

Sedangkan, Kepala Sub Direktorat Otonomi Daerah Khusus Papua dan Papua Barat (Dirjen Otda P2B),  Thomas Umbu Pati membenarkan, bahwa pihaknya baru mendapat informasi kalau pleno ulang anggota DPRD Mimika gagal dilakukan KPUD Mimika.

“Saya barusan dengar hari ini (kemarin-Red) kalau pleno gagal,” ujar Thomas kepada wartawan via ponselnya, Rabu siang kemarin.

Kata Thomas, pihaknya akan menanyakan langsung ke KPU Pusat sebagai atasan lembaga KPU Mimika, agar pleno ulang tidak berlarut lama.

“Nanti akan ditindaklanjuti oleh KPU sebagai penyelenggara. Intinya kami sudah fasilitasi gelar pertemuan disertai surat keputusan beberapa waktu lalu. Tinggal KPU dan Bawaslu menindaklanjuti dengan catatan status keanggotaan DPRD Mimika tetap mengacu pada SK 17 dari penetapan Mahkamah Konstitusi.

“Artinya keanggotaan DPRD saat ini tidak berubah, hanya  mengikuti prosedur. Kita tetap koordinasikan dengan KPU Pusat,” tukasnya. (tan/a24)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.