MELAPOR-Perwakilan orang tua murid saat melapor ke Kantor Pelayanan Polres Mimika, Rabu (11/9).
TIMIKA,TimeX
Orangtua Murid SD dan SMP YPK Ebenhaezer melaporkan (polisikan) Ketua Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) ke Polres Mimika, Rabu (11/9), dikarenakan hingga kini sekitar 90 orang murid SD dan 91 murid SMP belum menerima ijazah.
Pasalnya, terhambatnya proses ijazah lulusan SD dan SMP ini, dikarenakan adanya pergantian Kepala Sekolah SD dan SMP oleh Ketua PSW secara sepihak, sehingga kepala sekolah lama tidak bisa menandatangani ijazah. Di sisi lain, nama yang terdaftar di Dapodik adalah kepala sekolah sebelumnya.
Yemima, perwakilan orangtua murid SD YPK Ebenhaezer kepada wartawan usai melaporkan kepada polisi di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Rabu (11/9), menyampaikan dirinya sangat kecewa terhadap PSW yang tidak menindaklanjuti surat yang dikeluarkan oleh YPK Pusat.
Menurutnya, akhir Agustus lalu, Yosep M. Iha selaku mantan Kepala Sekolah SD harus kembali menjabat dan harus menyelesaikan persoalan administrasi termasuk penandatanganan ijazah anak-anak didik.
“Sebelumnya, YPK pusat telah mengeluarkan surat agar Kepala Sekolah SD yang lama kembali dan menyelesaikan administrasi anak-anak sampai selesai setelah itu hak yayasan apakah menggantinya dengan kepala sekolah yang baru,” jelasnya.
Karena tidak diindahkan, lanjut Yemima maka pihak orangtua mengambil langkah untuk melaporkannya. Akibat tindakan mengganti kepala sekolah secara sepihak tersebut membuat kepala sekolah lama tidak bisa menandatangani ijazah.
Ia menilai PSW tidak ada hak untuk mengambil keputusan sepihak ini, karena anak-anak yang menjadi korban yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
Selama ini lanjutnya, anak-anak hanya menggunakan Keterangan Hasil Ujian (SKHU) untuk mendaftar di sekolah lanjutan, sementara saat ini pihak sekolah mendesak agar anak-anak menyerahkan ijazah asli.
Sementara itu, Jhony Makupyola perwakilan orangtua murid SMP mengakui sejak tanggal 12 Juli 2019 Yosep M. Iha selaku Kepala Sekolah SD YPK Ebenhaezer digantikan oleh Frits Padwa S.Pd. Sedangkan untuk Yosep Watunglawar S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP yang lama digantikan oleh Iren Rumbewas.
“Tanggal penggantian tersebut tidak sinkron, karenna data dalam Dapodik Kemendikbud itu masih atas nama kepala sekolah yang lama. Tetapi mereka (Kepsek lama) tidak bisa melakukan penandatanganan ijazah murid karena sudah diganti secara sepihak,” urainya.
Pergantian ini ujarnya, tidak sesuai dengan anggaran rumah tangga, karena seharusnya PSW hanya mengusulkan nama ke YPK pusat, Jayapura. Selanjutnya, peserta yang diajukan harus melalui tes terlebih dahulu. Setelah itu, baru pusat memutuskan dan mengeluarkan SK yang diteruskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. Kemudian dinas akan mengeluarkan surat bahwa ASN tersebut akan ditempatkan di mana.
Jhony tegaskan pihaknya tidak mencampuri soal yayasan hanya ingin agar anak-anak yang sudah lulus ini bisa menerima ijazahnya, apalagi pihaknya sudah membayar semua biaya administrasinya.
Sementara Iptu Alfred Wasia selaku KSPKT Polres Mimika mengakui langkah yang diambil dari kepolisian tidak berbicara masalah urusan sekolah tetapi yang dibicarakan adalah anak didik yang telah lulus karena mereka mendapatkan dampak dari perselihan antara kepala sekolah dan yayasan.
“Sekolah lain sudah menyerahkan ijazah anak-anak didik sementara sekolah ini belum menyerahkannya dan sebagai orangtua tentunya mereka merasa resah dan mereka harus menanggapi masalah ini dengan baik sesuai dengan keinginan orangtua murid,” jelasnya.
Ia memberikan saran untuk orangtua melakukan mediasi dengan pihak sekolah dan diterima dengan baik oleh orangtua.
“Kalau pun mengalami hambatan dikemudian hari, kami akan masuk ke ranah hukum. Itu yang lebih tepat. Dan kami akan mengundang pihak sekolah dan pengurus yayasan untuk berbicara,” ujarnya. (aro)
