TIMIKA, TimeX
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Ausilius You, S.Pd.,MM.,MH mengatakan proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mimika tahun 2018 adalah sebesar Rp4,450 triliun.
Estimasi besaran anggaran tersebut meliputi, belanja langsung senilai Rp3,6 triliun, dan belanja tidak langsung Rp850 miliar.
Dari nilai tersebut, jika difinalisasi dengan total proyeksi penerimaan daerah tahun anggaran 2018 senilai Rp2.8 triliun, tepatnya (Rp2.807.126.900.814), bila dikurangi dengan total belanja senilai Rp4,450 triliun, maka Pemda Mimika masih kekurangan anggaran Rp1,6 triliun, tepatnya (Rp1,642.873.099.186.
Dari realitas kurang uang tersebut, mantan Karetaker Bupati Mimika 2013 ini, maka Bupati Mimika bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetukan pagu indikatif dalam proses penyusunan draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2018.
Melalui gelar rapat SKPD di Kantor Bappeda, Selasa (14/11) guna menjaring pokok-pokok pikiran terkait pagu indikatif, Sekda You selaku Ketua TAPD yang memimpin rapat tersebut, menginstruksikan kepada semua SKPD di lingkup Pemda Mimika untuk lebih selektif menentukan program prioritas.
“Program prioritas dan pro rakyat harus diutamakan sebagai solusi menyikapi adanya kekurangan anggaran dari proyeksi APBD 2018,” jelas You.
Hal ini dimaksudkan, agar KUA-PPAS yang nantinya diajukan ke DPRD Mimika untuk dipelajari selanjutnya dibahas tidak lagi menemui permasalahan.
“Ini supaya tidak bolak-balik atau harus rasionalisasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita mau cepat supaya program kegiatan juga cepat dilaksanakan di awal tahun, tidak molor lagi,” ujarnya.
Ia pun berharap dokumen KUA-PPAS bisa rampung dalam waktu dekat.
“Mudah-mudahan rampung dalam waktu dekat. Yang jelas, diharapkan tidak ada yang namanya pangkas-memangkas anggaran dinas. Ya, kalau dinilai program dan kegiatannya kurang tepat atau tidak efisien, ya ditunda dulu, karena ini juga akan disesuaikan dengan Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tambahnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Mimika telah me-warning Pemda Mimika untuk taat aturan dan waktu dalam menyusun RAPBD Mimika tahun 2018.
Sebab, Pemerintah Pusat men-deadline batas waktu pengesahan RAPBD 2018 pada akhir November tahun ini.
Batas waktu pengesahan ini merupakan amanat Permendagri No. 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2018.
“Jika melihat aturannya, waktu dalam penyusunan APBD ini kian diperketat. Berdasarkan Permendagri itu, APBD paling lambat akhir November harus sudah disahkan,” ungkap Ketua DPRD Mimika, Elminus B. Mom.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Mimika, Santy Sondang menambahkan, melalui Renja pagu indikatif sebelum dijadikan pagu definitif, semua SKPD sudah harus meramungkan draf dokumen KUA-PPAS 2018.
“Kita target rampung dalam minggu ini, sehingga minggu depan, Kamis atau Jumat, dokumen KUA-PPAS sudah diserahkan ke DPRD Mimika. Kemarin sudah penyerahan pagu anggaran masing-masing SKPD, tapi itu pagu indikatif bukan pagu defenitif, sehingga masih ada pergerseran-pergeseran atau perubahan,”tambahnya.
Dengan rampungnya pagu indikatif, akan ditindaklanjuti dengan rasionalisasi Renja tahun 2018 dalam pekan ini. (vis/nur)
