TIMIKA,TimeX
Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dilarang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pengusaha.
Hal ini ditegaskan Marthen Paiding, Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika saat dihubungi Timika eXpress, melalui telepon seluler, Selasa (28/5) malam.
Ia mengatakan jika ada oknum ASN yang meminta THR maka pengusaha bisa melapor melalui pusat pengaduan Akaimeno pada nomor telepon 0811 4900 700.
“Kalau kami sudah terima laporan, oknum ASN yang minta-minta THR pasti kami proses,” tuturnya.
Menurutnya semua ASN di Kabupaten Mimika sudah menerima THR dari Negara sehingga diharapkan mencukupkan kebutuhan hari raya dengan gaji dan THR yang sudah didapat.
“Jangan lagi minta-minta THR di pengusaha, itu etika yang tidak baik,” tegasnya.
Marthen Paiding
Hal yang sama juga menjadi sorotan Nurman S. Karupukaro, politisi Partai Gerindra yang kini Anggota DPRD Mimika ini, kepada Timika eXpress melalui telepon seluler tadi malam mengatakan, hal ini memang telah menjadi rahasia umum, di mana pemberi pekerjaan dan pihak ketiga ada keterkaitan.
Namun demikian, ia berharap agar ASN, khususnya pejabat maupun staf untuk menjaga etika menjelang Lebaran maupun Natal, guna menjaga sikap profesionalisme sebagai ASN dan abdi Negara.
Menurut hematnya, biasanya jelang Lebaran seperti ini, ada beberapa oknum yang notabene diketahui sebagai PPTK, atau pejabat lainnya yang selama ini memperlancar urusan pengusaha dengan sengaja meminta THR dan janji memberikan pekerjaan.
Nurman Karupukaro
“atau saat pekerjaan masih berjalan, oknum tidak bertanggungjawab kerap menggunakan jabatannya untuk meminta jatah dari pengusaha. Ini adalah etika yang tidak baik, dan harus diketahui bahwa ini sudah termasuk gratifikasi,” ujarnya.
Ia mengatakan setiap ASN sudah mendapat THR dari Negara sehingga diharapkan mencukupkan kebutuhannya dengan gaji dan THR yang sudah didapat.
“Namun kadang masih ada oknum yang tidak puas dengan THR kemudian meminta jatah kepada kontraktor. Ini kadang menjadi penyakit akut yang tidak bisa disembuhkan sehingga harus ada ketegasan dari BPK kepada pemberi kerja maupun pihak ketiga,” ujarnya. (epy/ozy)
