TIMIKA,TimeX
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan keuangan daerah.
FOTO BERSAMA – Lukas Lalu Lasan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah dan I Nyoman Putu Arka Asisten III Setda Mimika foto bersama peserta, Selasa (9/4).
Sosialisasi ini dibuka oleh I Nyoman Puru Arka Asisten III Setda Mimika ditandai pemukulan tifa berlangsung di Hotel Grand Tembaga pada Selasa (9/4).
Peserta yang hadir pimpinan OPD, Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) OPD dan bendahara keuangan.
I Nyoman Putu Arka dalam sambutan mengatakan tujuan dilakukan kegiatan ini sebagai upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan dokumen.
Nyoman berharapkan para peserta dapat memahami belanja daerah sehingga kedepannya dapat lebih baik lagi.
Bahkan kepada peserta ia berpesan harus mengikuti kegiatan ini secara baik sehingga meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, baik PPK OPD kedepannya sudah tidak akan salah lagi dalam melengkapi kelengkapan dokumen.
“Tentunya jika banyaknya kesalahan akan menghambat pencairan, dan hal itu sangat tidak efektif dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Sementara Lukas Lalu Lasan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Mimika mengatakan tujuan diselenggarakan kegiatan ini karena dilatar belakangi oleh berbagai persoalan yang dihadapi pihaknya saat ini.
Menurutnya sejauh ini fungsi Pejabat Penata Keuangan (PPK) OPD itu belum berperan sebagai mana mestinya sehingga mengakibatkan proses penatausahaan pengajuan SPM sampai kepada proses pencairan itu banyak mengalami keterlambatan waktu.
Menurut Lukas seharusnya bisa lebih cepat diproses dua hari tetapi terkadang memakan waktu cukup lama, karena kurang ketelitian dari OPD untuk memverifikasi dokumen, dan setelah diulang oleh BPKAD ternyata masih ada temuan kekurangan.
“Untuk itu kegiatan ini dilakasanakan untuk memberikan pemahaman kepada PPK OPD dan juga bendahara pengeluaran supaya mereka lebih memahami tugas dan fungsinya, serta tidak mengalami keterlambatan seperti itu,” katanya.
Ia mengatakan menjadi kendala yang sering terjadi seperti besaran pajaknya, e-billingnya kemudian penulisan nama rekening maupun pihak ketiga. Hal itu yang sering tidak diteliti baik oleh PPK OPD.
“Untuk itu, nantinya kami akan melakukan kesepakatan belanja. Seperti belanja langsung, belanja TU dan jenis belanja lainnya. Di mana kira-kira kelengkapan dokumen apa yang harus dibawa dan diajukan ke BPKAD dan dokumen mana yang harus tinggal di OPD,” terangnya.
Dengan demikian ujarnya, berkas yang dibawa ke BPKAD tidak semua, seperti bukti perjalanan dinas maupun bukti belanja yang tidak perlu dibawa ke BPKAD, tetapi tinggal di OPD. Karena itu adalah mutlak tanggung jawab PPK OPD.
Sementara Irvo I Mandang perwakilan BPKAD Provinsi Papua mengatakan melalui kegiatan itu agar pihak OPD dalam hal ini penatausahaan keuangan mereka tahu tugas dan fungsi serta sesuai ketentuan sudah sesuai.
“Kami melihat para peserta sangat antusias karena nereka ternyata perlu banyak literatur, pemahaman yang lebih tentang tugas dari PPTK,” ujarnya.
Dirinya berharap tata kelola keuangan dalam hal penata keuangan dapat lebih baik ke depan sehingga penyajian laporan dan keuangan lebih berkualitas. (aro)
