“Membangun Papua harus dilihat dari kaca mata Papua dengan melakukan pendekatan kultural atau sosial budaya, karena itu merupakan dimensi penting dalam merancang pembangunan sektoral dan kewilayahan. Karena membangun Papua harus dengan hati, pelayanan dasar, karakter dan daya saing serta masa depan pembangunan yang mencakup semua aspek”
Eltinus Omaleng, SE.,MH
TIMIKA,TimeX
Eltinus Omaleng, SE.,MH, Bupati Mimika mendukung rencana Pemerintah Pusat membentuk sebuah desk khusus untuk pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam satu kementerian dan dalam satu payung hukum. Sebab, menurut orang nomor satu di Mimika itu, rencana pembentukan desk khusus tersebut sebagai wujud perhatian serius Pemerintah Pusat untuk percepatan pembangunan di Tanah Papua.
“Membangun Papua harus dilihat dari kaca mata Papua dengan melakukan pendekatan kultural atau sosial budaya, karena itu merupakan dimensi penting dalam merancang pembangunan sektoral dan kewilayahan. Karena membangun Papua harus dengan hati, pelayanan dasar, karakter dan daya saing serta masa depan pembangunan yang mencakup semua aspek,” ungkap Eltinus Omaleng kepada Timika eXpress, Selasa (17/12) malam.
Sementara itu, Mahfud MD Menko Polhukam mengatakan bahwa membangun Papua harus dengan hati yang tulus. Hal tersebut dikatakannya saat membuka kegiatan konferensi pembangunan Papua tahun 2019.
Konferensi yang mengusung tema “Sumber Daya Manusia Papua Unggul Menuju Indonesia Maju” dilaksanakan di Hotel JW Mariot Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).
Mahfud MD Menko Polhukam dalam sambutannya menginginkan desk Papua menyatu dalam satu Kementerian atau lembaga seperti, di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebab, Indonesia maju bersama Papua yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat sebagai media untuk memperkenalkan lebih jauh keberhasilan pembangunan di Papua dan juga sekaligus mencari solusi.
“Membangun Papua secara holistik adalah janji negara untuk mewujudkan dan menegakkannya karena pada dasarnya ini merupakan wujud dari sila kelima,”tutur Mahfud.
Menurutnya, konsep desk Papua dapat membuat pembangunan di Papua lebih terorganisir seperti, Kementerian Perhubungan ingin membangun pelabuhan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun jalannya.
Dikatakan, konferensi ini juga sebagai wadah mensosilisasikan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Selain itu juga sebagai upaya untuk mengenalkan budaya yang ada di Papua.
“Sehingga kalau upaya pembangunan itu masih ada masalah, kendala di segi mana nanti akan didiagnosa oleh konferensi ini dan juga wadah untuk memasarkan komoditas unggulan wilayah Papua serta memperkenalkan lebih jauh budaya Papua,” katanya.
Melalui Inpres itu, kata Mahfud, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada 27 kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Pada bidang-bidang strategis seperti pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar dan lain-lain.
Katanya, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, pemerintah telah berkomitmen untuk kesejahteraan masyarakatnya. Setidaknya ada empat bidang yang menjadi prioritas utama pemerintah.
“Sejak diberlakukan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus dari Provinsi Papua, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua. Khususnya 4 prioritas utama yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Dikatakan bahwa, untuk menciptakan kesejahteraan itu, membangun Papua harus dilakukan dengan hati yang tulus. Pembangunan itu harus dikerjakan secara menyeluruh atau holistik untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya mengajak saudara semuanya untuk membangun Papua dengan hati yang tulus dan dikerjakan secara holistik. Membangun Papua secara holistik adalah janji negara untuk mewujudkan dan menegakkannya karena pada dasarnya inilah wujudnya sila kelima Pancasila,” pungkasnya.(san)
