BANGUNAN – Tampak bangunan ruko di Jalan Budi Utomo, Selasa (9/7).
TIMIKA,TimeX
Eltinus Omaleng Bupati Mimika dalam surat berkop ‘Instruksi Bupati Mimika’, Nomor: 342.5/486/2019 mengeluarkan perintah penertiban dan pembongkaran terhadap bangunan ruko, toko, kios dan jenis bangunan lainnya yang telah dibangun melewati AS jalan dan parit di Kota Timika tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Bupati menegaskan penertiban dan pembongkaran ini dalam rangka menjaga ketertiban kenyamanan dan kebersihan serta keindahan Kota Timika menyongsong PON XX Tahun 2020 di Kabupaten Mimika.
Adapun isi instruksi ini. Kesatu, Diperintahkan agar segera pembongkar bangunan yang dibangun melewati AS jalan atau parit pada jalan arteri, primer atau jalan utama kota, yakni Jalan Cenderawasih, Jalan Yos Sudarso, Jalan Ahmad Yani, Jalan Budi Utomo, Jalan Hasanuddin dan Jalan Bhayangkara. Dan termasuk seluruh jalan arteri sekunder di Kota Mimika.
Kedua, Pemilik ruko, toko, kios serta bangunan lainnya wajib mentaati instruksi Bupati Mimika.
Ketiga, Jika tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua maka, akan dibongkar paksa oleh tim bangunan, akan mencabut IMB dan sanksi lain sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Keempat, Setiap warga masyarakat Kabupaten Mimika wajib menjaga ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan Kota Timika menyongsong PON XX Tahun 2020 di Kabupaten Mimika.
Kelima, Pelaksana instruksi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika dibantu oleh Kepolisian Resor Mimika.
Keenam, Instrusksi ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei sampai 13 September 2019.
Surat ini dikeluarkan di Timika pada 13 Mei 2019 ditandatangani oleh Eltinus Omaleng SH MH dengan tembusan Kapolres Mimika dan Dandim 1710 Mimika.
Sementara Yohanis Bassang Wakil Bupati Mimika dalam pertemuan bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) di lantai tiga Pusat Pemerintahan pada Selasa (9/7) menyarankan agar instruksi soal pembongkaran bangunan ini harus ditinjau kembali agar keputusan tersebut tidak sampai menyusahkan masyarakat meskipun penertiban tetap akan dilaksanakan hanya bangunan-bangunan tidak memiliki IMB.
“Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan. Ini bukannya saya menentang tetapi saya minta agar ditinjau kembali,” sarannya.
Sementara AKBP Agung Marlianto Kapolres Mimika menegaskan penertiban ini memang perlu juga untuk dilakukan. Ada bangunan yang memang memiliki IMB namun pada kenyataan di lapangan pemilik bangunan dengan sengaja menambahkan bangunan semi permanen hingga mencapai bibir jalan.
“Kita akan sama-sama dengan Pemkab turun melakukan penertiban,” katanya.
Namun untuk rencana besar ini, ia mengusulkan perlu terlebih dahulu diawali sosialisasi terlebih khusus kepada masyarakat yang akan terkena gusur. Hal ini perlu agar pada saat terjadinya eksekusi tidak ada perlawanan.
“Saya pikir kita harus berikan sosialisasi dulu agar saat di lapangan mereka juga tidak memberontak,” katanya.
Dewan Dukung Instruksi Bupati Mimika
Terpisah, Victor Kabey Anggota Komisi B DPRD Mimika mendukung instruksi Bupati Mimika terkait penertiban dan pembongkaran bangunan ruko, toko, kios dan bangunan sejenis lainnya yang telah dibangun melewati AS jalan dan parit di Kota Timika tapa IMB. Sebab bangunan tersebut merusak keindahan Kota Timika.
“Kami pada umumnya mendukung dengan adanya instruksi tersebut. Kita harus mulai berbenah guna menyambut PON 2020 mendatang,” ujar Victor kepada Timika eXpress di Kantor DPRD Mimika, Selasa (9/7).
Setelah penertiban bangunan ia mengusulkan agar masyarakat juga harus memberikan penerangan di tempat usaha mereka. Hal ini guna menambah keindahan kota.
“Setiap papan nama usaha di pinggir jalan harus memasang lampu berwarna warni. Sehingga masyarakat yang berjalan pada malam hari dapat melihat keindahan dari warna warni lampu tersebut,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah harus membuat trotoar yang bagus. Jangan seperti sekarang ini trotoarnya dipenuhi rumput liar.
Padahal anggaran pemeliharaan ada dalam APBD yang dianggarkan di DPRD melalui dana pos sosial. Pekerjaan pemeliharaan bisa memberdayakan pemuda-pemudi untuk menjaga keindahan sekitar kota.
“Untuk meningkatkan keindahan Kota Timika, tentunya pemerintah harus melibatkan lapisan masyarakat bawah sehingga tujuan kita untuk menertibkan kota akan lebih mudah ke depannya,” pungkas. (aro/a30)
