“Kami tidak melarang adanya pembangunan itu. Kami terima karena untuk transportasi udara. Tapi kami minta ada koordinasi dengan kami masyarakat, karena itu lahan masyarakat yang akan dilebarkan, jadi harus ada persetujuan masyarakat sebagai pemilik lahan”
Landasan pacu Bandara Agimuga.
TIMIKA,TimeX
Badik Tsulme, tokoh adat Agimuga, Distrik Agimuga menegaskan dewan adat setempat meminta pemerintah perlu selesaikan terlebih dahulu pembebasan lahan sebelum perpanjang landasan pacu Bandara Agimuga.
“Kami tidak melarang adanya pembangunan itu. Kami terima karena untuk transportasi udara. Tapi kami minta ada koordinasi dengan kami masyarakat, karena itu lahan masyarakat yang akan dilebarkan, jadi harus ada persetujuan masyarakat sebagai pemilik lahan,” jelas Badik saat mendatangi Timika eXpress di Jalan Bougenville pada Selasa 21/1) malam.
Badik menjelaskan pembangunan memperpanjang kembali lapter ini menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Pengembangan lapter tersebut panjangnya masing-masing 600 meter. Artinya 600 meter ke depan dan 600 meter lagi ke belakang. Sementara lapter sebelumnya panjangnya sudah 600 meter,” jelasnya.
Rencana pembangunan lapter pada Februari 2020 mendatang justru mendapat protes dari dewan adat Agimuga. Ia protes alasan pemerintah tidak melakukan koordinasi dengan masyarakat adat Agimuga selaku pemilik lahan yang akan terkena dampak.
Badik Tsulme
Menurutnya, jika ada pembicaraan bersama antara pemerintah dan masyarakat serta diselesaikan pembebasan lahannya lebih dulu maka proses pengerjaan pembangunan lapangan terbang tidak akan terhambat.
Namun, lanjutnya, jika tidak ada pembicaraan maka tentu akan ada masalah dan menimbulkan penolakan bahkan aksi pemalangan dari masyarakat.
“Kalau ada koordinasi maka masyarakat bisa melakukan serah terima agar tidak ada masalah kedepan. Jangankan bicara dengan masyarakat, kepala kampung dan pemerintah distrik pun tidak tahu soal rencana pembangunan pengembangan lapter tersebut. Pengembangan lapter itu sebenarnya merugikan masyarakat Agimuga karena banyak lahan kami yang kena dampak dan itu lahan kami untuk berkebun bahkan ada sekolah dekat situ,” paparnya.
Sementara Yan Selamat Purba, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Mimika saat dikonfirmasi pada Rabu (22/1) malam, terkait hal ini menjelaskan pengerjaan ini langsung ditangani oleh Kepala Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Agimuga, bukan melalui Dishub. Anggarannya langsung. “Saya baru tahu ini kalau ada yang mau bangun,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan Timika eXpress belum bisa mengkonfirmasi Kepala UPBU Agimuga selaku pengelola. (a32/tio)
