TIMIKA,TimeX
Christian Victor Kabey, Anggota Komisi B DPRD Mimika mendesak pimpinan Bank Papua Cabang Timika untuk membuka diri dan lebih transparan terhadap kepada masmedia dalam terkait publikasi perkembangan pengelolaan keuangan Kas Daerah (Kasda) Pemkab Mimika.
Christian Victor Kabey
Pasalnya, Bank Papua sebagai mitra pemerintah, dalam alur pengelolaan keuangan adalah hal wajar jika media ikut mengawal pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah.
“Media juga kan berperan penting untuk membantu proses pembangunan di Mimika. Sehingga tidak ada salahnya jika pihak Bank Papua dapat memberikan informasi terkait perkembangan Kasda Pemkab Mimika,” kata Victor kepada Timika eXpress di ruang kerjanya, Selasa (23/4).
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini menilai, masalah seberapa besar kas daerah, tentunya menjadi hal penting yang harus disampaikan dan diketahui publik melalui media.
“Masyarakat umum harus tahu, apakah ada keuntungan atau merugi dalam pengelolaan dan perputaran uang, sehingga Pemkab Mimika lebih akrual dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah yang bermuara ke Kasda,” serunya.
Tanpa adanya keterbukaan informasi kepada publik, menurut Viktor, hal itu akan menimbulkan beragam kecurigaan. Bahkan menjadi pertanyaan besar masyarakat, ada apa?
Sambung dia, jika pihak bank tidak transparan, tentunya akan sulit mengetahui item-item serta progres keuangan daerah di Kasda.
“Memang tidak semua hal harus diekspos ke media. Tetapi untuk mengetahui penerimaan daerah dari perputaran uang yang ada kan tidak ada masalah. Untuk itu pihak perbankan harus memberikan informasi yang dianggap bisa diekspos supaya publik tahu,” tegasnya.
Ia berharap tuntutan transparansi tidak hanya Bank Papua, tetapi berlaku juga bank lain yang ada di Mimika.
Dengan begitu masyarakat bisa tahu bank ini punya program-program sifatnya menguntungkan nasabah atau lainnya.
Desakan keterbukaan dan tranparansi yang diserukan legislator, lantaran wartawan Timika eXpress sudah beberapa kali berusaha menemui pimpinan Bank Papua di Timika untuk kepentingan wawancara terkait program Bank Papua.
Namun, pihak bank selalu saja menolak dengan dalil wartawan harus membawa surat tugas dari perusahaan medianya.
Secara profesi, tuntutan bagi kuli tinta dewasa ini adalah harus tersertifikasi melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Dan secara aturan, wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik sudah dilengkapi kartu pers sebagai pertanggungjawabannya dilandasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang ketentuan pokok pers dan Kode Etik Jurnalistik. (aro)
