TIMIKA,TimeX
Matheus Uwe Yanengga, Anggota Komisi A DPRD Mimika merasa prihatin adanya kebijakan Dinas Pendidikan menarik guru-guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selama ini mengabdi di sekolah yayasan atau swasta hanya alasan pemerataan.
Matheus Uwe Yanengga
“Guru-guru PNS yang akan ditarik ke negeri ini harus dipertimbangkan dengan baik. Sebab kehadiran guru-guru ini di yayasan sangat wajib dan harus. Mengapa demikian, karena sebelum pemerintah itu ada, karena yayasan yang punya andil besar. Yayasan keagamaan ini memiliki andil besar untuk membangun tanah Papua ini,” jelas Matheus kepada Timika eXpress di Kantor DPRD Mimika, Selasa (16/7).
Politisi PKB ini mengingatkan dinas tidak bisa serta merta langsung tarik guru PNS tanpa ada sosialisasi dan pembicaraan terlebih dahulu. Jika ini terjadi inikan perbuatan kejahatan melanggar HAM. Ia pertanyakan apakah Kepala Dinas Pendidikan ada kepentingan terselubung sehingga langsung melakukan penarikan terhadap guru-guru PNS?
“Inikan harus ada tahapan. Tidak bisa sepihak. Harus kembali ke sejarahnya,” ujarnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) katanya membuat suatu produk hukum itu tidak mempertimbangkannya terlebih dahulu. Buktinya sekarang ini tengah menjadi polemik adanya penarikan guru-guru PNS dari swasta.
“Mereka harus tahu situasi di daerah Papua berbeda dengan daerah lain. Di Papua ini yang mendahului pendidikan adalah dari yayasan-yayasan keagamaan. Karena yayasan ini telah mencerdaskan dan mencetak orang-orang yang hebat. Karena adanya sekolah yayasan seperti YPPK, YPGI, YPK, Adven dan YAPIS. Yayasan inilah yang meletakkan tonggak pendidikan di Tanah Papua,” paparnya.
Menurutnya kalau memang ada produk hukum baru Kemendikbud harus disosialisasikan terlebih dahulu sehingga hal ini bisa diterima atau ditolak.
“Saya tegaskan agar Dinas Pendidikan paham kondisi Papua berbeda dan kalau bisa di Papua harus diperlakukam secara khusus supaya tidak boleh diadu,” katanya.
Sejarah pendidikan di Papua ini sangatlah panjang. Sebelum ada pemerintah mereka (yayasan-red) ini yang sangat berperan di tanah Papua baik di pesisir maupun pedalaman.
“Saya sangat mendukung sekali pernyataan dari bapak Uskup yang sangat luar biasa. Masyarakat di Timika harus mendukung. Memang kepala dinas bermaksud baik, akan tetapi penyampaiannya yang kurang tepat. Alangkah lebih baiknya jangan membuat semena-mena untuk melakukan penarikan guru karena hal itu tidak bisa. Tetapi harus duduk bersama untuk mensosialisasikan dan duduk bersama dulu. Itukan sikap yang baik dan terpuji,” terangnya.
Ia menambahkan kalau langsung menerapkan kebijakan seperti ini tentunya meresahkan semua pihak apalagi sekolah yayasan.
“Oleh karena itu, Kepala Dinas Pendidikan harus tahu sejarah yayasan di Papua ini, karena di Papua berbeda dengan yayasan pada umumnya. Makanya kita sangat prihatin Kepala Dinas Pendidikan bisa secara sepihak langsung mengambil langkah-langkah seperti ini. Sebaiknya disosialisasikan dulu. Mereka telah memberikan pelayanan yang luar biasa,” pungkasnya. (aro)
