Kadispendabud Nyaris ‘Diserang’
TIMIKA, TimeX
Mencari solusi terkait pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) atau insentif guru honor tahun 2017, maka DPRD Mimika sebagai fasilitator memediasi pertemuan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kadispendasbud), Jenny O. Usmany dengan perwakilan guru honor.
Pertemuan di ruang rapat DPRD Mimika, Selasa (24/10) kemarin adalah tindaklanjut dari aksi unjuk rasa serta aspirasi ratusan guru honor terhadap Kadispendasbud agar segera merealisasikan pembayaran sejak Januari-September 2017 atau selama tiga triwulan.
Sebab persoalan insentif guru honor di perkotaan maupun dipedalaman yang belum ada titik terang ini sudah jadi sorotan publik dari adanya serangkaian aski unjuk rasa hingga penyegelan Kantor Dispendasbud.
Pertemuan Selasa kemarin dari Pemda Mimika dihadiri Asisten IV Setda Mimika, Alfred Douw, Kadispendasbud Jenny O. Usmany, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika,Marten Malisa.
Sementara Alex Rahawarin bersama beberapa rekannya mewakili ratusan guru honor pada pertemuan tersebut.
Ketua Komisi C DPRD Mimika, Nurman Karupukaro mengatakan bahwa pertemuan ini guna mencari solusi bersama untuk satu rekomendasi kesepakatan.
“Kalau memang dianggarkan dan ada dananya dan bisa dibayar, kami minta Pemda melalui dinas terkait segera direalisasikan sebelum akhir Oktober ini,” ujarnya.
Agar ke depan tidak bermasalah, Dispendasbud harus mengacu pada regulasi, apakah itu aturan internal dinas, atau ketentuan undang-undang terkait rekrutmen tenaga honor, kontrak dan lainnya, agar dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu harus disertai nota tugas, bila perlu SK Bupati.
“Saya pikir guru honor maupun kontrak ditinjau ulang dengan dasar SK bupati,” pesannya menambahkan bahwa Dispendasbud tidak punya wewenang memberhentikan guru-guru honor SMA Sentra Pendidikan.
Pasalnya, ada struktur sehingga jangan tumpang tindih.
Sementara Kepala BPKAD Mimika, Marthen Malisa menjelaskan dana sebesar Rp47 miliar dari APBD induk 2017 melalui pos anggaran belanja tidak langsung telah dianggarkan untuk pembayaran insentif guru honor dan PNS.
Hanya saja waktu pembahasan dan evaluasi APBD di Provinsi sebelum penetapan, tim anggaran provinsi mengklaim agar dana insentif guru honor dipisahkan dari pos belanja langsung.
“Dengan dasar itu akhirnya dana Rp17 miliar dipisahkan untuk guru honor dengan merubah nama kegiatan menjadi honorarium guru kontrak kabupaten,” jelas Marthen menambahkan bahwa persoalan pembayaran bukan menjadi urusan BPKAD.
Kewenangannya langsung oleh Dispendasbud.
Adapun Pemda Mimika mengalami defisit anggaran Rp766 miliar lebih, maka dana Rp 17 miliar dihilangkan saat pembahasan APBD Perubahan.
Sedangkan Kepala Dispendasbud, Jenni O Usmani saat diminta klarifikasinya terkait pembayaran insentif, menjelaskan bahwa saat pembahasan anggaran di Jayapura, tim anggaran provinsi menghendaki dana Rp17 miliar dihilangkan karena Dispendasbud melalkukan kesalahan dalam penyusunan rencana anggaran.
Atas penjelasannya itu, Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom secara tegas mendesak agar insentif segera dibayarkan pada Oktober 2017 oleh Kadispendasbud.
ditegaskan pula, DPRD Mimika tidak akan membahas APBD induk 2018 selama insentif guru honor belum dibayarkan.
Menangapi hal tersebut, Asisten IV Setda Mimika, Alfred Douw secara singkat mengungakapkan bahwa permasalahan ini akan disampaikan ke Bupati Mimika untuk solusi kebijakannya.
Kadispendabud Nyaris ‘Diserang’
Sementara itu, situasi tegang sempat terjadi usai pertemuan.
Keluar dari ruang rapat hendak menuju kendaraan miliknya, Kadispendasbud Jenny Usmany nyaris diserang guru-guru honorer yang saar itu menunggu di halaman Kantor DPRD Mimika.
Puluhan guru saat itu mengerumi bahkan hendak memukul Jenny yang saat itu dikawal ajudan pribadinya.
“Kami ingin kau bicara jelaskan nasib kami seperti apa,” ujar para pendemo disertai kata-kata tidak sedap.
Mendengar ucapan bernada marah, Ketua Komisi A DPRD Mimika Saleh Alhamid lantas menegur para guru honor yang terlanjur melecehkan martabat Kadispendasbud.
“Harusnya kalian tidak lakukan seperti ini, karena bisa mempengaruhi hasil pertemuan rapat tadi (kemarin-Red),” tukasnya. (tan/zuk)
