TIMIKA, TimeX
DPRD Kabupaten Mimika mengingatkan sekaligus meminta kepada manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) agar segera menyerahkan aset di Bandara Mozes Kilangin Timika untuk dikelola demi kepentingan banyak orang, atau berubah status menjadi bandara umum.
Anggota Komisi C DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan kepada Timika eXpress, Kamis (31/3) mengatakan, pada 5 September 2013 sudah ada surat kesepakatan bersama antara Pemda Mimika, PTFI dan Kementerian Perhubungan terkait pengembangan dan pembangunan terminal baru bandara yang bermuara pada perubahan status Bandara Mozes Kilangin Timika dari bandara khusus menjadi bandara umum.
Konsekwensi dari kesepakatan bersama itu, katanya, pemerintah melalui Dirjen Perhubungan Udara, Kemenhub akan membentuk Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Mozes Kilangin Timika.
Sayangnya, meski telah bersepakat saat itu, hingga kini manajemen PT Freeport belum menyerahkan asetnya di Bandara Mozes Kilangin Timika untuk dikembangkan menjadi bandara publik.
“Kami minta Freeport segera menyerahkan Bandara Mozes Kilangin Timika kepada pemerintah untuk melayani kepentingan orang banyak,” kata pria yang akrab disapa Jhon Tie itu.
Katanya, perkembangan pembangunan di Mimika sangat pesat sehingga membutuhkan pengembangan akses transportasi, khususnya Bandara Mozes Kilangin Timika. Apalagi Kabupaten Mimika menjadi penyanggah utama suplai barang kebutuhan pokok masyarakat pada sembilan kabupaten di wilayah pegunungan tengah Papua.
Perlu diketahui, kendati Mimika merupakan kabupaten terkaya di Papua dengan sumber daya pertambangannya yang dikelola oleh PTFI, namun, akses transportasi udara dari dan ke Timika masih sangat terbatas.
“Buktinya, dari dulu sampai sekarang penerbangan ke Timika hanya dua pesawat komersial, dulu Garuda dan Merpati, sekarang Merpati sudah tidak ada ganti Sriwijaya Air,” ujarnya.
“Ini tidak bisa begini terus. Masa daerah lain di Papua ada begitu banyak penerbangan yang masuk, tapi Timika sulit, padahal sudah ada maskapai lain yang digadang-gadang mau masuk, tapi sampai sekarang belum juga. Ini ada apa?” tanya Jhon Tie.
Menyikapi ini, Pemda Mimika harus terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Ignatius Pusat Jakarta agar diambil kebijakan agar managemen Freeport dengan besar hati mau menyerahkan aset dan penguasaannya terhadap Bandara Mozes Kilangin Timika sehingga pembentukan UPBU dapat segera terwujud.
“Kami harap Freeport terbuka dan mendukung keputusan pemerintah. Kami meyakini pasti Freeport akan serahkan, hanya mungkin ada hal-hal teknis yang dipertimbangkan, dan ini masih dikoordinasikan secara internal, pascapertemuan dengan Kepala Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara Rudi Ricardo di Resto Cenderawasih 66, Rabu lalu” jelas Politisi PDIP.
Pertemuan dimaksud guna merealisasikan pembentukan UPBU Mozes Kilangin Timika dipercepat.
“DPR dan saya secara pribadi sangat mendukung kalau operasional bandara diambil alih Kementerian Perhubungan untuk dikembangkan lebih maju dan besar lagi,” katanya.
“Kita perlu apresiasi datangnya utusan dari Kementrian Perhubungan. Kalau nanti ada tambahan maskapai, tentu membantu warga masyarakat dari sisi harga tiket pasti ada penurunan, dan tidak ada lagi monopoli,” ungkapnya. (a14)
