“Sejak berdiri perusahaan kelapa sawit tersebut belum pernah membayarkan pajak tersebut ke daerah. Dan sekitar 70-80 miliar PAD yang belum dibayarkan ke pemerintah daerah”
TIMIKA,TimeX
Elminus B Mom Ketua DPRD Mimika menyayangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika bersumber dari berbagai sektor mengalami penurunan. Hal ini diketahui setelah adanya pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika di Bappeda pada Jumat (19/7).
Pertemuan tersebut dilakukan guna membahas tata ruang kota dari beberapa pengusaha PT, CV dan sejumlah kontraktor.
Elminus B Mom
Pada pertemuan itu jelasnya, ada beberapa poin penting menjadi fokus pembicaraan seperti tentang pabrik gilingan material batu dan pasir, PAD dari PT PAL, izin membawa galian C ke kabupaten tetangga.
“Adanya pabrik gilingan di Timika memang sangatlah membantu pemerintah. Seperti Trans Nabire dan di dua tempat lainnya. Akan tetapi perusahaan tersebut harus melibatkan anak-anak daerah,” jelas Elminus saat ditemui Timika eXpress di ruang kerjanya usai pertemuan saat itu.
Menurut Elminus dengan melibatkan masyarakat daerah untuk melakukan pekerjaan menggiling pasir tentu dapat mendukung dan jaminan keamanan bagi perusahaan supaya bisa berjalan normal, bila tidak maka proses penggilingan pasir tidak akan berjalan baik.
Ia menambahkan apabila pihak perusahaan ingin menjual suatu produk ke kabupaten lain, misalnya ke Asmat, Yahukimo, Tual tentunya harus mendapat surat izin keluar dari Pemkab Mimika. Dengan begitu bisa membayar retribusi guna mendongkrak PAD di Timika.
“Karena selama ini banyak sektor usaha yang dapat meningkatan PAD di Timika tetapi hasilnya justru tidak ada,” kritiknya.
Maka, guna meningkatkan PAD daerah, ia menganjurkan harus melalui prosedur atau aturan dari pemerintah dengan begitu pemerintah daerah tidak dirugikan.
Kaitan dengan rendahkan PAD, politisi Gerindra ini pertanyakan PAD kelapa sawit di PT PAL. Di mana pajak dari PT PAL juga belum pernah masuk ke daerah, maka hal ini perlu dipertanggungjawabkan.
“Sejak berdiri perusahaan kelapa sawit tersebut belum pernah membayarkan pajak tersebut ke daerah. Dan sekitar 70-80 miliar PAD yang belum dibayarkan ke pemerintah daerah,” sebutnya.
Sementara terkait persoalan galian C ilegal, ia berharap dapat diselesaikan. Sebab penggalian tersebut sangat merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah dari sisi kerusakan lingkungan dan pemerintah tidak mendapat pungutan apapun untuk masuk ke kas daerah.
“Penggalian liar ini harus dituntaskan karena ini merusak lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas dan pemerintah tidak boleh diam saja karena ini adalah masalah besar,” harapnya.
Dirinya berharap setelah melewati pertemuan tersebut, kedepannya akan ada tindaklanjut dari instansi teknis terkait guna meningkatkan PAD. (aro)
