PUSTU DIGEMBOK – Anggota dewan mendapati kondisi pintu Pustu dalam kondisi digembok.
KEAKWA, TimeX
Sudah menjadi masalah klasik terkait pelayanan kesehatan maupun pendidikan di wilayah pesisir, pedalaman hingga pegunugan di Papua, termasuk di Kabupaten Mimika.
Fenomena masalah pelayanan kesehatan masih menjadi ‘PR’ pemerintah, sebagaimana temuan anggota DPRD Mimika saat monitoring ke Kampung Keakwa, Distrik Mimika Tengah, Senin (29/4).
Dari hasil monitoring dan laporan pengaduan dari warga setempat, bahwa sudah enam bulan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Keakwa tidak bertuan, alias tidak ada pelayanan kesehatan untuk warga setempat.
Konmdisi miris ini sangat disayangkan anggota dewan, Hadi Wiyono dan Cristian Viktor Kabey, yang mendapati pintu Pustu Keakwa dalam keadaan digembok, tanpa ada satu pun petugas medis.
“Dari laporan masyarakat katanya sudah enam bulan Pustu digembok, tidak tau petugasnya ke Timika biarkan Pustu kosong,” kata Martinus kepada Hadi Wiyono, Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika saat monitoring ke Pustu tersebut.
Martinus pun membeberkan, sejak dibangunnya Pustu, warga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.
“Kami kecewa, buat apa bangun fasilitas kesehatan kalau hanya piara nyamuk sementara petugasnya tidak pernah ada,” ujarnya.
Untungnya, lanjut Martinus, selama ini warga setempat terbantu dengan mendapat pelayanan kesehatan dari tenaga medis Pelkesi (Persekutuan Pelayanan Kesehatan Kristen Seluruh Indonesia) program kerjasama Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK).
“Selama ini ada warga yang sakit ditangani langsung perawat Pelkesi dari program kerjasama LPMAK. Kami hanya berharap pemerintah bisa lebih serius perhatikan sensi-sendi dasar kehidupan masyatakat di wilayah pesisir maupun pedalaman,” tegasnya.
Menanggapi keluhan warga setempat, Hadi Wiyono menegaskan bahwa fasilitas layanan kesehatan yang dikelola Pemkab Mimika adalah urusan wajib dan hak mutlak masyarakat.
“Petugas tidak boleh semena-mena tutup Pustu tanpa ada pelayanan, jelas ini menghambat dan mengabaikan hak dasar masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegasnya lagi.
Ia berharap ada sikap tegas dari pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) bahkan pimpinan daerah agar petugas Pustu milik pemerintah tidak semaunya mangkir dari tempat tugas.
“Jangan karena adanya pusat layanan kesehatan dari program LPMAK sehingga Pustu milik pemerintah tidak berjalan. Kami akan undang Kadinkes untuk rapat dengar pendapat dengan dewan bahas masalah ini,” katanya.
Sementara itu, Sr. Ima petugas Pelkesi kepada Timika eXpress mengatakan, pihaknya memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat, semata-mata untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di kampung-kampung pedalaman.
“Kami lakukan pelayanan dari program kerjasama LPMAK didukung Dinkes Mimika ini sudah berlangsung tiga tahun,” jelasnya.
Adapun penyakit yang mendominasi dan paling dikeluhkan masyarakat adalah sakit tulang, flu juga malaria.
“Memang Pustu disini sering tertutup, sehingga warga lebih banyak berobat ke Pelkesi. Dan kami berusaha semaksimal memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, meski kami hanya dua orang dengan sistem rolling,” serunya.
Dimana setiap petugas Pelkesi yang ditempattugaskan di wilayah pesisir dan pedalaman, dibekali dengan peralatan medis, serta obat-obatan guna memberikan layanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat setempat. (aro)
