“Freeport setuju menerima IUPK apabila disertai dengan perjanjian stabilitas investasi dengan tingkat kepastian fiskal dan hukum yang sama dengan diatur dalam Kontrak Karya”
JAKARTA,TimeX
Negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia masih terus berlanjut.
Lantaran belum menemukan solusi, sehingga perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu menempuh jalur arbitrase international.
Seperti diketahui sebelumnya, Freeport menolak rekomendasi ekspor yang telah diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena permasalahan pajak.
Vice President (VP) Corporate Communication (Corcoom) PT Freeport Indonesia (PTFI), Riza Pratama saat dikonfirmasi Timka eXpress via ponselnya, Minggu (19/2) menegaskan, PTFI akan terus melindungi hak-haknya berdasarkan KK sambil terus bekerjasama dengan pemerintah guna mencapai suatu perjanjian pengganti yang memuaskan kedua belah pihak.
Bahwa izin ekspor diberikan dengan syarat PTFI setuju menerima IUPK. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, PT Freeport akan mengubah rezim Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK.
“PTFI akan mengubah rezim Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK apabila disertai dengan perjanjian stabilitas investasi dengan tingkat kepastian fiskal dan hukum yang sama dengan diatur dalam Kontrak Karya,” jelasnya.
Menyikapi langkah PTFI menempuh jalur arbitrase, Koordintaor Indonesian Community For Energy Research (ICER) Iqbal Tawakal lewat keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (19/2/2017) menyatakan, sudah saatnya pemerintah concern terhadap Freeport dan para pekerjanya.
“Seluruh elemen baik NGO (Non Government Organization) dan juga Pemerintah Daerah harus bersama-sama merapatkan barisan menyikapi Freeport,” ucapnya.
Menurutnya ICER mendukung penuh pernyataan Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya yang menyatakan pemerintah sangat siap bila Freeport akan membawa permasalahan ini pada jalur arbitrase international.
Jonan menilai langkah hukum jauh lebih baik daripada selalu menggunakan isu sebagai alat menekan pemerintah.
“Itu adalah langkah hukum yang menjadi hak siapa pun. Namun, pemerintah berharap tidak berhadapan dengan siapa pun secara hukum, karena apa pun hasilnya dampak yang ditimbulkan akan kurang baik dalam sebuah relasi kemitraan. Korporasi global selalu memperlakukan karyawan sebagai aset yang paling berharga, dan bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan semata,” terang Jonan.
Menanggapi hal tersebut Igbal menegaskan ICER mendukung Menteri Jonan untuk menekan Freeport. “Sesungguhnya Freeport MacMoRan sejak tahun 1967 telah mendapatkan keuntungan yang sangat fantastis dan menempatkan mereka pada perusahaan pertambangan kelas dunia yang backbone operasi berasal dari Tanah Papua-Indonesia,” tegasnya.
PTFI sendiri merupakan anak perusahaan dari Freeport MacMoRan yang merupakan raksasa perusahaan pertambangan di Amerika. Dari data yang didapat oleh ICER, tambang PTFI menyumbangkan sekitar 34% untuk tembaga dan 96% untuk penjualan emas. Tanpa PTFI, Freeport akan kehilangan 1/3 keuntungannya.
Dilihat dari cost perpound tambang yang diperoleh hanya sekitar USD0,49/Pound , maka operasi tambang di Freeport di Papua sangat rendah dibanding tambang Freeport di negara lain yang rata-rata disekitaran USD1,1/Pound. (vis/akr)
