Leonardu Tumuka: Freeport Goyang, Masyarakat Terancam
TIMIKA,TimeX
Dipastikan sebanyak 500-an karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI), kontraktor dan privatisasi yang diprakarsai Gerakan Solidaritas Karyawan Peduli Freeport (GSKPF) akan melangsungkan aksi demo damai ke Kantor Kementerian ESDM di Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa hari ini, pukul 10.00 WIB.
Aksi damai GSKPF merupakan aksi spontan mendukung kelangsungan operasional Freeport agar terhindar dari dampak langsung yang dirasakan karyawan dari efisiensi perusahaan tambang raksasa milik Amerika Serikat.
Pascadihentikannya produksi Freeport sejak 12 Pebruari lalu, sudah lebih 1.000 karyawan Freeport, kontraktor maupun privatisasi yang di rumahkan, PHK bahkan di relokasi.
Hal ini menjadi semangat perjuangan karyawan dalam aspirasi demo di Kementerian ESDM hari ini, dengan harapan renegosiasi Freeport dengan Pemerintah Pusat bisa menemukan solusi kesepakatan sebelum batas waktu 120 hari sebelum ditempuh jalur arbitrase.
Terkait rencana aksi damai, ini dibenarkan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Mimika, Dionisius Mameyau saat dikonfirmasi Timika eXpress via ponselnya tadi malam.
Dionisius yang juga termasuk dalam Tim Terpadu bentukan Pemda Mimika terkait persoalan Freeport, menambahkan, terkait aspirasi dari demo karyawan pada tanggal 17 Pebruari 2017 lalu di Timika, aspirasnya sudah disampaikan kepada Menteri ESDM, Ignasius Jonan.
“Aspirasi karyawan sudah kami tindaklanjuti, dan besok (hari ini-Red) mereka demo ke Kementerian ESDM. Dan rencana aksi juga sudah kami sampaikan langsung ke pihak Kementerian ESDM,” tutur Dion.
Dan, oleh pihak ESDM telah siap menerima aspirasi demo GSKPF, bahkan Menteri Ignasius Jonan pun sudah menyatakan kesiapannya menerima perwakilan karyawan untuk menyampaikan langsung aspirasinya secara lisan di ruangannya.
“Dari kementerian sudah pastikan bahwa Menteri Jonan akan terima mereka dalam ruangan,” jelasnya.
Bahkan, lanjut Dion, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE.MH bersama para staf ahli bupati, diantaranya Damianus Katiop, Wansudin Purba dan Benny Renyaan termasuk Kadisnakertrans-PR Mimika, Septinus Soumelena akan hadir pula mendampingi perwakilan karyawan dalam pertemuan dimaksud.
Selain demo ke Kementerian ESDM, GSKPF juga mengagendakan penyampaian aspirasi ke Komisi VII DPR RI.
Hanya saja rencana tersebut masih dipertimbangkan lantaran anggota DPR RI sedang dalam masa reses.
Yang menjadi aspirasi utama GSKPF adalah masalah ketenagakerjaan, yaitu jangan lagi ada PHK, merumahkanatau merelokasi karyawan, termasuk masalah kebijakan fiskal harus menjadi perhatian pemerintah terkait dampak langsung yang dirasakan warga masyarakat di Mimika.
Leonardus: Freeport Goyang, Masyarakat Terancam
Sementara itu, tokoh muda Kamoro, Leonardus Tumuka, Ph.D menegaskan jika Freeport goyang atau situasi dari renegosiasi dengan pemerintah tidak pasti, maka sendi-sendi kehidupan masyarakat Mimika terancam.
“Kisruh Freeport jadi dampak buruk bagi semua aspek kehidupan Timika. Karena itu semua warga berharap agar renegosiasi Freeport dengan pemerintah cepat menemukan solusi kesepakatan,” jelasnya.
Menurut Leonardus Tumuka, Ph.D, sukses yang mengantarnya di dunia pendidikan karena eksistensi Freeport di tanah Amungsa.
Ditemui Timika eXpress di ruang kerjanya, Senin (6/3), pria yang akrab disapa Leo itu menceritakan dampak positif dari kehadiran perusahaan tambang raksasamilik Amerika Serikat.
Dibidang pendidikan, melalui LPMAK sebagai lembaga pengelelola dana kemitraan Freeport telah membiayai ribuan peserta program beasiswa.
Bahkan hingga kini ada 1.200 pelajar dan mahasiswa masih dibiayai LPMAK di sejumlah kota studi di Indonesia.
“Jadi kalau masalah Freeport terus berlarut, maka ribuan anak-anak asli Papua akan kehilangan harapan dan masa depannya. Dan mereka akan pulang sia-sia ke daerah asalnya,” tuturnya.
Sudah tentu pemerintah dan Freeport mempertimbangkan dampak yang akan terjadi sebelum menempuh jalur hukum.
“Jangan sampai rakyat kecil dikorbankan hanya karena kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, dampak persoalan Freeport juga mengancam akses pelayanan kesehatan bagi warga Mimika.
Apalagi keberadaan perusahaan tambang terbesar di dunia selama ini telah memudahkan warga tujuh suku dalam memperoleh layanan kesehatan yang optimal.
“Selama ini layanan kesehatan bagi warga tujuh suku di RSMM bersifat gratis. Entah apa yang terjadi ke depannya kalau pemerintah dan perusahaan belum menemui titik temu kesepakatan,” ujarnya.
Selain itu, PTFI melalui program Corporate Social Responsibilty (CSR ) atau sosial kemasyarakatan telah banyak berbuat banyak bagi warga Mimika umumnya, Papua bahkan Indonesia.
“Menurut saya Freeport telah mengubah dunia warga Papua dan Timika secara khusus dari kegelapan menuju cahaya kehidupan. Dukung Freeport untuk kelangsngan hidup kita,” tukasnya. (san/zuk)
