TIMIKA,TimeX
Pegawai honorer di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika bekerja tanpa ada Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika jangan dibayar gajinya. Hal ini dikarenakan di lingkup Pemkab Mimika mendominasi pegawai honorer yang disinyalir berasal dari satu kelompok saja.
Victor Kabey
“Kami minta Penjabat Sekda Mimika menghentikan perekrutan terhadap pegawai honorer yang tidak menggunakan SK Bupati Mimika. Apabila Penjabat Sekda masih menerima pegawai honorer, maka mereka tidak boleh digaji,” jelas Victor Kabey Anggota Komisi B DPRD Mimika saat ditemui Timika eXpress di Kantor DPRD Mimika, Rabu (17/7).
Hentikan membayar gaji honorer tenpa SK Bupati katanya sudah menjadi temuan BPK, karena honorer di Timika terlalu banyak sehingga tidak bisa dibayarkan menggunakan APBD. Dan itu semua dikarenakan kesalahan teknis penganggaran.
“Seharusnya Penjabat Sekda mengerti dan mengapa setiap tahun kita salah bayar terus. Jangan dikasih masuk lagi. Jadi, honor yang akan dibayarakan hanya menggunakan SK Bupati Mimika. Itu adalah UU,” ujarnya.
Karel Gwijangge juga menyoroti hal serupa.
Politisi PDI Perjuangan ini menyayangkan jumlah pegawai honorer di lingkup Pemkab maupun DPRD Mimika lebih mendominasi hanya satu suku dibandingkan OAP maupun suku-suku lain.
“Contohnya di sekretariat ini, jumlah pendatang lebih dari dua sampai tiga kali lipat pegawai negeri yang di sini. Dan honorer ini hanya satu kelompok ini saja, dan kami menjadi bingung,” katanya.
Karel Gwijangge
Dengan adanya monopoli salah satu suku ini, Karel pertanyakan apakah di sini tidak ada orang asli atau suku lainnya. Karena hampir yang datang seluruhnya satu suku. Ada apa di pemerintahan sekarang ini?
Menurutnya, kondisi ini terjadi di semua OPD atau badan, apakah di Timika ini Orang Asli Papua sudah tidak ada?
Pemerintah ujarnya, harus melihat kebutuhan dan lebih memperhatikan OAP jangan hanya menerima pegawai honorer yang tidak memiliki sklil.
“Kami susah memasukkan anak-anak mudah untuk ke pemerintahan, padahal mereka adalah anak-anak yang berbakat dan Orang Asli Papua. Tetapi di kabupaten lebih dominan satu kelompok saja,” keluhnya.
Akan lebih baik menurutnya, apabila pegawai honorer ini mengakomodir dari semua suku bukan hanya satu suku saja. Intinya penerimaan pegawai honorer harus merata dan terbuka.
“Saya melihat justru mereka tidak memiliki skiil. Ini menjadi beban APBD, beban rakyat. Hal ini harus dihentikan,” pungkasnya. (aro)
