TIMIKA,TimeX
Memasuki tahun ajaran baru 2019/2020, Jeni Ohestina Usmani, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika menarik para guru status Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sekolah swasta.
Jenny O Usmani
Penarikan guru-guru ASN yang telah lama mengabdi pada sekolah swasta, untuk kembali mengajar di sekolah negeri, ini terkait pemerataan guna meningkatkan kualitas dan persaingan sekolah negeri dan swasta di Mimika.
Hanya saja, Jeni tidak mau menyebutkan berapa banyak guru yang ditarik, sebab masih dalam tahap evaluasi.
Ditegaskannya, guru status ASN harus mengajar di sekolah negeri, dikarenakan jumlah guru di sekolah negeri yang terdafar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya bejumlah 300 orang, sedangkan tingkat kebutuhan di Mimika mencapai 600 guru.
“Saya juga heran mengapa data dari Kementerian Pendidikan hanya tiga ratus,” ujar Jeni saat dihubungi Timika eXpress via telepon pada Rabu (10/7).
Pasalnya, penarikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan guru.
Ternyata kebutuhan guru di sekolah negeri masih sangat tinggi, sementara sebagian besar guru ASN mengajar atau mengabdi di sekolah-sekolah swasta.
“Kita ingin agar pemerataan guru terutama di sekolah negeri,” katanya.
Ia mengatakan setelah ada pemerataan dapat dilihat berapa jumlah guru yang masih dibutuhkan dari kekurangan, sehingga bisa diajukan untuk kuota pengangkatan guru baru.
“Jangan kita lakukan pengangkatan guru baru sedangkan ada banyak guru tapi belum diberdayakan. Inikan bisa tumpang tindih,” katanya.
Jeni pun menampik adanya anggapan miring soal penarikan guru ASN dari sekolah swasta.
“Sekali lagi saya katakan ini bukan penarikan tetapi kita lakukan pemerataan. Kan lucu kalau kami masih butuh guru sedangkan guru kami mengajar di sekolah lain,” jelasnya.
Dikatakan pula, syarat pendirian sebuah sekolah yayasan harus bisa memiliki dan membiayai gurunya sendiri.
“Jadi ini kita lakukan pemetaan. Guru-guru ASN haruslah mengajar di sekolah negeri, sehingga tidak perlu kita rekrut guru lagi,” tandasnya.
>>> Rugikan Sekolah Swasta
Mengenai hal ini, Rofinus Moa Wakasek Bidang Kurikulum pada SMP YPPK Santo Bernardus, menanggapi kebijakan penarikan guru-guru ASN dari sekolah swasta untuk kembali mengabdi di sekolah negeri alasan pemerataan dapat merugikan sekolah swasta. Namun kami sebagai ASN harus siap ditempatkan di mana saja.
“Memang menjadi persoalan buat sekolah, tetapi untuk menolak tidak mungkin karena kebijakan itu langsung dari kepala dinas. Jika keputusan dari kepala dinas merasa itu yang terbaik maka sebagai ASN tetap terima saja,” tutur Rofinus saat ditemui Timika eXpress di ruang kerjanya, Selasa (9/7).
Rofinus mengatakan, ini bukan soal seberapa besar kebutuhan guru ASN di sekolah swasta tetapi sudah sekian lama guru ASN mengajar di sekolah swasta, dan secara tiba-tiba harus ditarik. Itu berarti secara tidak langsung membuat sekolah-sekolah swasta mengalami kemunduran dan pasti merugikan peserta didik.
Khusus SMP YPPK Santo Bernardus ujarnya, banyak rombongan belajar mulai dari kelas VII hingga IX sehingga adanya penarikan guru ASN maka jumlah siswa yang banyak ini dididik oleh guru honorer saja.
“Ini akan menjadi pukulan sangat berat pada pihak sekolah swasta dan yayasan karena akan berdampak serta terganggunya proses belajar mengajar,” tutur Rofinus.
Ia menyebutkan di SMP Santo Bernardus ada 17 guru ASN sekarang tinggal sepuluh guru, tujuh lainnya sudah menerima nota tugas untuk bertugas di SMP Negeri Koperapoka yang baru dibuka tahun ini. Hanya saja karena sekolah tersebut sekolah siang sehingga mereka yang ditempatkan di sekolah baru masih bersedia membantu mengajar di SMP YPPK Santo Bernardus selama tahun 2019 ini.
“Kalau dilihat dari segi ASN kami harus siap ditempatkan di mana saja. Tetapi jika melihat dari untung ruginya sekolah swasta diposisi rugi. Guru ASN kami sebanyak 17 orang tetapi sudah ditarik tujuh orang ASN dengan nota tugas yang baru sehingga masih tersisa sepuluh orang ASN di SMP YPPK Santo Bernardus,” pungkasnya. (san/a30)
