SANDAR – Kapal Motor barang sandar di Pelabuhan Pomako. Foto ini diambil pada Kamis, 12 September 2019.
TIMIKA,TimeX
Johanes Rettob Wakil Bupati Mimika menjamin kepada Kementerian Perhubungan pembangunan Pelabuhan Pomako tidak akan terbentur masalah. Sekarang Pelabuhan Pomako dikelolah oleh UPB Pomako ini tergolong kelas II sehingga semua pembangunan di area pelabuhan ditangani langsung oleh Kementerian Perhubungan.
“Persoalan kita sekarang adalah persoalan tanah sejak 1999, sudah diturunkan status lahannya dari hutan lindung menjadi hutan produksi sebanyak 125 hektar untuk kepentingan pelabuhan,” kata John kepada wartawan disela-sela meninjau progres pembangunan terminal baru Bandara Mozes Kilangin, Selasa (17/9).
Bahkan katanya, untuk pembangunan jalan raya menuju pelabuhan telah dibuat Pemkab Mimika namun dipertengahan jalan ada pihak-pihak yang mengganggu serta mengklaim soal kepemilikan lahan.
“Ini persoalannya sehingga setiap usulan-ususlan kami ke Menteri Perhubungan selalu ditolak, karena begitu ususlan tiba ada surat masuk, kalau jangan ada pembangunan di sana karena tanah itu milik kami, selalu seperti begitu,” jelas Wabup.
Dengan berbagai persoalan yang ada lanjutnya, Pemkab Mimika sudah mengirim surat jaminan penuh kepada Kementerian Perhubungan untuk pembangunan kawasan Pelabuhan Pomako. “Kita pokoknya jamin pembangunan jalan saja,” katanya.
Meski begitu kata Wabup, kembali lagi kepada Kementerian Perhubungan terkait kepastian Pelabuhan Pomako akan dibangun kembali.
“Tapi Kami Pemkabpun akan berjuang bersama untuk bangun dermaga, karena di sana sudah tidak layak, pelabuhan tidak layak, ruang tunggu dan dermaga juga sama saja,” tuturnya.
Pembangunan Pelabuhan Pomako memang harus dilakukan secepatnya sebab kemungkinan besar akan ada 15 kontingen Pesparawi masuk di Mimika melalui pelabuhan.
“Tapi target kita pelabuhan ini harus selesai dibangun sebelum Pesparawi tahun 2020,” pungkasnya. (a30)
