Dalam sosialisasi tersebut kepala Puskesmas menyampaikan kondisi mereka terkait penanganan COVID-19 jika ditemukan kasus di lapangan. Antara lain, soal transportasi bagi petugas kesehatan untuk daerah pinggiran, karena petugas kesehatan rata-rata tinggal di Kota Timika. Selain itu dikeluhkan masih minimnya alat pelindung diri (APD) bagi dokter dan petugas kesehatan, tidak hanya masker namun handskun (sarung tangan), cairan disinfektan dan lainnya sangat diperlukan.

USULAN – Perwakilan dari Klinik TNI mengampaikan usulan terkait persediaan APD dalam sosialisasi berlangsung di Hotel Horison, Jumat (20/3).
TIMIKA,TimeX
Kepala Puskesmas (Kapus) dan pengelola klinik swasta mengeluhkan kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) dalam penanganan penyebaran viru corona terhadap Orang Dengan Pengawasan (OPD).
Hal ini terungkap dalam sosialisasi alur rujukan Orang Dengan Pengawasan (ODP) yang dihadiri oleh sepuluh Puskesmas dan pemilik klinik sebagai pengelola fasilitas kesehatan (Faskes) di Kabupaten Mimika. Sosialisasi menyangkut menyusun dan menyepakati alur rujukan ODP dan peningkatan penemuan dan pelaporan kasus COVID-19 malalui Sistem Kewaspadaan Dini Respon (SKDR) digagas oleh Dinas Kesehatan berlangsung di Hotel Horizon Ultima Timika, Jumat (20/3).
Reynold Ubra, juru bicara gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 Kabupaten Mimika dalam rilis melalui WhatsApp Team Pers Update COVID- 19 yang diterima Timika eXpress, Jumat (20/3), menuliskan pada sosialisasi ini dr. Evelyn Pasaribu sebagai pemateri dari Pusat Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes. Dalam sosialisasi tersebut kepala Puskesmas menyampaikan kondisi mereka terkait penanganan COVID-19 jika ditemukan kasus di lapangan. Antara lain, soal transportasi bagi petugas kesehatan untuk daerah pinggiran, karena petugas kesehatan rata-rata tinggal di Kota Timika. Selain itu dikeluhkan masih minimnya alat pelindung diri (APD) bagi dokter dan petugas kesehatan, tidak hanya masker namun handskun (sarung tangan), cairan disinfektan dan lainnya sangat diperlukan.
Sementara pengelola klinik juga mengajukkan kebutuhan yang sama. Namun berharap ada media KIE sebagai informasi (social distancing) kepada pasien juga pengunjung di sana. Juga bagaimana membuat disinfeksi sebagai pencegahan. Sebagimana disampaikan dalam sosialisasi, untuk ADP Puskesmas menjadi tanggung jawab penuh Dinas Kesehatan, sedangkan klinik jika di Puskesmas telah tepenuhi baru dapat dibantu. (a32)