TIMIKA,TimeX
Menyikapi adanya tujuh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Mimika terindikasi Pemilihan Suara Ulang (PSU), Zandra Mambasar Komisioner KPU Provinsi Papua Divisi Hukum dan Pengawasan mendatangi Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) di Jalan Yos Sudarso, Selasa (23/4).
Zandra Mambasar
Kedatangan Zandra Mambasar agenda koordinasi didampingi staf dan Komisioner KPU Mimika Divisi Hukum, Laurens Minipko.
Tiba di Gakkumdu diterima oleh Imanuel Waromi Komisioner Bawaslu Mimika Divisi Penindakan dan Pelanggaran.
“Kami dari KPU Provinsi saat ini datang untuk monitoring terkait dengan pemungutan suara di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Salah satunya adalah Timika, dimana untuk Timika sejak kemarin kami dapat informasi bahwa ada indikasi untuk PSU di tujuh TPS, di Distrik Mimika Baru dan Kuala kencana,” jelas Zandra kepada Timika eXpress disela-sela kunjungan, Selasa (23/4).
Atas informasi ini pihaknya datang berkoordinasi dengan Bawaslu karena hal tersebut adalah kewenangan Bawaslu.
“Kami merasa penting untuk koordinasi terkait dengan penyebab di lapangan, yakni penyebab PSU itu sehingga supaya KPU juga tahu masalah sebenarnya,” ujarnya.
Terkait ini, ia juga sudah ke Distrik Kuala Kencana berkoordinasi dengan ketua Pandis. Bahkan ketua Pandis membenarkan adanya hal tersebut, dimana untuk wilayah Kuala Kencana salah satunya adalah terkait pelaksanaan sistim noken.
“Kami sudah cek ke Panwaslu Distrik Kuala Kencana, dan mereka menjelaskan bahwa ada indikasi laporan dari masyarakat, bahwa pelaksanaan sistim noken. Kemudian saat ini kami sedang cek ke Bawaslu, namun dari Bawaslu Kabupaten mengatakan bahwa tidak ada indikasi tersebut, sehingga ini informasi yang berbeda,” terangnya.
Untuk itu, ujarnya pihak KPU menunggu saja dari Bawaslu untuk memberikan rekomendasi, apakah TPS di dua distrik tersebut bisa jadi PSU atau tidak.
“Kami harap kalau memang ini buat pemilu yang berintegritas, ini adalah tugas dari Bawaslu. Kami dari KPU siap untuk mengikuti rekomendasi Bawaslu, untuk menyelenggarakan pemilu walaupun ini pemilu susulan atau ulang. Tetapi bagi tegaknya pemilu berintegritas maka kami siap untuk melaksanakan,” terang Zandra.
PSU bisa terjadi katanya dengan syarat yakni pemungutan suara tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan KPU maupun undang-undang penyelenggara pemilu.
“Kami tetap menunggu rekomendasi dari Bawaslu kepada KPU Kabupaten, dimana hingga kini belum diteruskan di kami KPU Provinsi, sehingga hari ini bersamaan dengan agenda monitoring lapangan maka sekalian kami koordinasikan hal ini,” ungkapnya.
Bahkan ia mendorong memang ada PSU bisa secepatnya mengingat waktunya masih bisa sampai 7 Mei 2019 mendatang.
“Lebih cepat akan lebih baik. Karena kalau semua berjalan lancar maka kita semua juga bisa melaksanakan semuanya dengan baik,” pungkasnya. (a33)
