TIMIKA,TimeX
Anggota DPRD Kabupaten Mimika menggelar sidang paripurna pembentukan panitia hak angket di ruang Paripurna Gedung DPRD Mimika, Rabu (28/9) kemarin. Sidang paripurna ini dihadiri 31 dari 35 Anggota Parlemen Mimika. Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Elminus B Mom didampingi Wakil Ketua I Yonas Magal dan Wakil Ketua II Nathaniel Murib serta dihadiri para undangan lainnya. Sementara itu, dalam didang paripurna ini tidak terlihat pihak eksekutif maupun Sekwan serta PNS dilingkup DPRD Mimika.
Sesuai dengan UU RI Nomor 6 Tahun 1954 tentang penetapan Hak Angket DPR, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan Pasal 27 UU Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka DPRD mempunyai tiga hak yakni hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
Data yang dihimpun Timika eXpress di ruang sidang paripurna, terlihat sebelum menyerahkan pernyataan hak angket oleh panitia hak angket kepada Ketua DPRD Mimika, terlebih dahulu lima fraksi membacakan persetujuan dalam memutuskan hak angket.
Diawali dari Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Sony Kaparang. Sony menyebutkan pengajuan hak angket terkait dugaan ijazah palsu Bupati Mimika. Lanjut Sony, dua anggota panitia hak angket dari Fraksi Gerindra adalah M.Nurman S Karupukaro dan Yohanes Kibak.
Selajutnya dari Fraksi Bulan Bintang yang dibacakan Gerson Harold Imbir. Kata Gerson, Fraksinya menyetujui pengajuan hak angket terkait penyelidikan terhadap pelaksana suatu UU kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting dan strategis yang berdampak luas pada masyarakat. Karena diduga hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar sumpah janji jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Maka Fraksi Bulan Bintang memutuskan untuk mengajukan hak angket berupa menyelidiki dugaan ijazah palsu, menyelidiki tidak hadirnya bupati, wakil bupati dalam rapat paripurna LKJP tahun 2015, menyelidiki tertundanya pembahasan rencana anggaran perubahan daerah ,menyelidiki bupati dan wakil bupati dan sekretaris daerah tentang laporan dari BPK tahun 2015.
Lanjut Gerson, dua nama yang masuk dalam panitia angket yaitu Kristian Viktor dan Theo Deikme.
Kemudian, dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang dibacakan oleh Mathius Yanengga. Kata Mathius, sehubungan dengan kinerja pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, serta tidak adanya sinergisitas antara DPRD dan pimpinan daerah, maka Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai bahwa tidak ada kemampuan dalam memimpin kinerja pemerintahan, kemudian ada dugaan pemalsuan ijazah pada saat pencalonan. Karena itu,fraksi kebangkitan Bangsa menilai pimpinan daerah telah melanggar sumpah janjinya dalam memimpin pemerintahan.
Fraksi Kebangkitan Bangsa sendiri merekomendasikan dua nama yang masuk dalam panitia angket yaitu Hadiwiyono dan Karel Dwijangge.
Setelah itu dari Fraksi Amanat Hati Rakyat yang dibacakan oleh Saleh Alhamid, bahwa yang menjadi alasan fraksi Amanat Hati Rakyat untuk mengajukan hak angket antara lain bahwa bupati telah melanggar janji sumpah jabatan kepala daerah, bupati dinilai tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah, dan dugaan kuat penggunaan dokumen atau ijazah palsu.
Fraksi Hati Amanat Rakyat mengusulkan dua anggota panitia hak angket adalah Saleh Alhamid dan Philipus Wakerkwa.
Dan yang terakhir adalah Fraksi Mimika Bersatu yang dibacakan oleh Elizabeth Tenawe, bahwa pihaknya mengajukan hak angket terkait ijazah palsu, menyelidiki tidak hadirnya bupati, wakil bupati dalam rapat paripurna LKJP tahun 2015,menyelidiki tertundanya pembahasan rancangan anggaran perubahan daerah, menyelidiki bupati , wakil bupati dan sekretaris daerah tentang laporan dari BPK tahun 2015.
Untuk Fraksi Mimika Bersatu yang menjadi panitia hak angket antara lain Robert Waropea dan Yohanes Tsunme.(a15)
