• Latest
  • Trending
  • All
  • News
  • Business
  • Politics
  • Science
  • World
  • Lifestyle
  • Tech

Luhut Sebut Banyak Manfaat dari Freeport

15 Desember 2015
Destinasi Wisata Pohon Jomblo Ramai Dikunjungi Warga

Destinasi Wisata Pohon Jomblo Ramai Dikunjungi Warga

21 Oktober 2020
Minta Sumbangan Berkedok Yayasan Dianggap Ilegal

Minta Sumbangan Berkedok Yayasan Dianggap Ilegal

21 Oktober 2020
Kepala Imigrasi Bahas PORA di Distrik Wania

Kepala Imigrasi Bahas PORA di Distrik Wania

21 Oktober 2020
Jalan Kartini Ujung Tembus Busiri Ditimbun

Jalan Kartini Ujung Tembus Busiri Ditimbun

21 Oktober 2020
Pengerjaan Jalan Selamat Datang-Keuskupan Mencapai 80 Persen

Pengerjaan Jalan Selamat Datang-Keuskupan Mencapai 80 Persen

21 Oktober 2020
2173 Petani Gunakan Pupuk Subsidi

2173 Petani Gunakan Pupuk Subsidi

21 Oktober 2020
Pemerintah diminta hanya boleh mengawasi legalitas surat rapid tes, tetapi tidak boleh memonopoli pemeriksaan rapid tes untuk pelaku perjalanan.

Pemerintah Tidak Boleh Monopoli Pemeriksaan Rapid Tes

20 Oktober 2020
Rekruitmen Jajaran Komisaris PT MAS Harus Bebas KKN

Rekruitmen Jajaran Komisaris PT MAS Harus Bebas KKN

20 Oktober 2020
Melihat adanya potensi wisata menarik, di Kampung Kekwa, Distrik Mimika Tengah, Yayasan Somatua, bersama masyarakat mulai membangun 18 home stay, yang nantinya digunakan sebagai tempat istirahat bagi wisatawan.

Yayasan Somatua dan Warga Bangun 18 Home Stay di Kekwa

20 Oktober 2020

Pandemi, Sebanyak 3.228 Karyawan Dirumahkan

20 Oktober 2020
RAT Koperasi Ditiadakan Selama Covid-19

RAT Koperasi Ditiadakan Selama Covid-19

20 Oktober 2020
PCNU Mimika Adakan Aneka Lomba Secara Daring

Maknai Hari Santri Nasional ke V, PCNU Mimika Adakan Aneka Lomba Secara Daring

20 Oktober 2020
  • Home
  • Berita Mimika
  • Borgol/Hukrim
  • Ekbis
  • Penkes
  • Papua News
Kamis, April 15, 2021
  • Login
  • Home
  • Berita Mimika
  • Borgol/Hukrim
  • Ekbis
  • Penkes
  • Papua News
No Result
View All Result
Timika eXpress
No Result
View All Result

Luhut Sebut Banyak Manfaat dari Freeport

by TimeX Red
15 Desember 2015
in Nasional
0
JAKARTA,TimeX Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Sukiman memintai pendapat Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan tentang keberadaan PT Freepot Indonesia, apakah memberikan manfaat? Luhut mengatakan, perusahaan tambang emas milik Amerika Serikat (AS) itu memberikan banyak manfaat. Pertama, membuka puluhan ribu lapangan kerja dan bermanfaat bagi pemerintah dan tentunya rakyat Papua.
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan saat di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR

Pusat Berhenti Minta Saham Freeport

JAKARTA,TimeX

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Sukiman memintai pendapat Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan tentang keberadaan PT Freepot Indonesia, apakah memberikan manfaat?

Luhut mengatakan, perusahaan tambang emas milik Amerika Serikat (AS) itu memberikan banyak manfaat. Pertama, membuka puluhan ribu lapangan kerja dan bermanfaat bagi pemerintah dan tentunya rakyat Papua.

“Manfaat Freeport banyak,” kata Luhut dalam sidang di MKD, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/12).

Meski memang diakuinya, ada kekurangan di sana-sini dalam pengoperasian PT Freeport Indonesia. Hal itulah yang harus diperbaiki agar memberi lebih banyak manfaat ke depannya.

“Bahwa ada kekurangan sana-sini perbaiki, agar Freeport memberi dampak lebih banyak lagi bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mendukung pemberian lima syarat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kontrak karya PT Freeport Indonesia, yakni pembangunan Papua, memerhatikan konten lokal, penambahan royalti, divestasi saham untuk Indonesia, dan pembangunan smelter.

“Saya dengan tegas mendukung lima syarat yang diajukan Jokowi terhadap Freeport,” sebutnya.

Sementara itu, Politisi PDI Perjunagan Pramono Anung menegaskan, publik sangat mengharapkan MKD dapat menyelesaikan sebaik-baiknya skandal pencatutan nama presiden dan wapres atau dikenal “Papa Minta Saham”, yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin, dan pengusaha kakap M Riza Chalid.

Ia berharap pemeriksaan yang kini dilakukan MKD tidak akan mengecewakan rakyat. “Jangan sampai harapan publik yang besar itu menurun, karena prosesnya benar-benar dipantau oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Pramono.

Menurut Pramono, dalam kasus Freeport baik Presiden Jokowi maupun Wapres Jusuf Kalla (JK) sama sekali tidak memiliki beban apa pun. Presiden dan wapres berharap, proses di MKD demi kepentingan bangsa. “Presiden tidak punya beban sama sekali dalam persoalan Freeport sehingga dengan demikian kalau harus melakukan pembahasan, perpanjangan, dan sebagainya yang diutamakan oleh presiden adalah untuk kepentingan bangsa,”  tandas Pramono.

 

Pusat Berhenti Minta Saham Freeport

Sementara itu, legislator Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) asal Partai Hanura Yan P Mandenas menegaskan, sebaiknya para petinggi di pusat untuk tidak lagi meminta bagian dari saham PT Freeport Indonesia.
“orang pusat jangan terlalu rakus masalah saham Freeport, karena masyarakat Papua saja tidak punya saham disitu,” ujarnya di Jayapura, Senin.
Mandenas menyatakan, kalau ada pihak yang berhak untuk meminta saham dari PT Freeport Indonesia, maka masyarakat Papua adalah yang paling berhak.
“Kalau orang pusat minta itu, namanya tidak tahu diri. Orang Papua saja urus barang ini sudah banyak korban yang jatuh, pelanggaran HAM yang tidak pernah diusut,” kata dia.
Karenanya ia mengimbau kepada pihak yang diduga pernah meminta bagian saham dari Freeport, untuk bisa membantu mendorong agar pemerintah dan rakyat Papua bisa memperoleh saham dari perusahaan tambang tersebut.
“Yang harusnya mereka dorong adalah masyarakat pemilik hak ulayat dan pemerintah daerah harus memiliki saham disitu. Tidak perlu kasih kita uang pajak, dia kasih saja saham setiap tahun,” ucapnya.
Ia pun mengusulkan agar pemerintah dan para pemilik hak ulayat di areal tambang Freport, dapat diberikan saham dengan timbal balik pembebasan bea pajak bagi perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.
“Kalau saya, saya tolak pajaknya, saya minta sahamnya. Kasih berapa persen ke pemerintah dan pemilik hak ulayat. Jadi seberapa lama pun dia investasi, kita dapat hasil produksinya dan kita dapat pembagian yang jelas,” ujar Mandenas.
Ditambahkannya, Gubernur Papua Lukas Enembe untuk tidak mendorong perpanjangan kontrak karya Freeport yang akan berakhir pada 2021 tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian tertulis, yang isinya berpihak kepada Papua.
“Saya pikir gubernur tidak mengerti, kita tidak bisa dorong perpanjangan kontrak tanpa MoU yang jelas,” ucapnya. (put/ant)

Tags: dari FreeportLuhut Sebut Banyak Manfaat
Previous Post

Distrik Mimika Baru Juara Umum Pesparawi V

Next Post

Helikopter Jadi Kado Natal Bagi Warga Mimika

TimeX Red

TimeX Red

Next Post

Helikopter Jadi Kado Natal Bagi Warga Mimika

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Timika eXpress

Copyright © 2020 Timikaexpress.com

  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Mimika
  • Borgol/Hukrim
  • Ekbis
  • Penkes
  • Papua News

Copyright © 2020 Timikaexpress.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In