Dialog interaktif yang diselenggarakan di Rimba Papua Hotel (RPH), Jumat (4/12) mengusung tema, “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan dan Penanganan-Pencegahan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender di Tempat Kerja”.
Agendakan Penutupan Lokalisasi Kilo 10
TIMIKA,TimeX
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Yembise mengaku miris dengan predikat kasus kekerasan, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Mimika, tertinggi di Indoensia.
Faktor yang mempengaruhi, tidak lain adanya lokalisasi dan menjamurnya tempat hiburan malam yang disinyalir nyambi bisnis terselubung esek-esek.
Dan untuk menekan laju angka kekerasan di Timika, menteri Yembise mengagendakan penutupan lokalisasi.
“Memang ini jadi agenda kami ke depan, sebab merupakan pemicu terjadinya sindikat perdagangan perempuan dan anak di bawah umur,” jelasnya.
Untuk menekan laju tersebut, secara khusus KDRT di kalangan karyawan PT. Freeport Indonesia (PTFI), Menteri Yembise menggelar dialog bersama karyawati PTFI dan Pemda Kabupaten Mimika melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dialog interaktif yang diselenggarakan di Rimba Papua Hotel (RPH), Jumat (4/12) mengusung tema, “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan dan Penanganan-Pencegahan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender di Tempat Kerja”.
Dialog selama 2 jam dilanjutkan dengan sesi tanya jawab seputar masalah dan kendala yang dihadapi perempuan yang bersuamikan karyawan PTFI, termasuk pemberlakuan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual dengan cara pengebirian.
Melalui dialog, tentunya Menteri Yembise memberi perhatian khusus guna mengurangi angka KDRT termasuk perdagangan perempuan dan anak di Mimika.
“Tentu ini jadi ‘PR’ yang harus dikerjakan untuk menangulanginya,” jelasnya.
Sebagaimana data yang terhimpun P2TP2A Kabupaten Mimika, menyebutkan angka KDRT Mimika didominasi oleh karyawan PTFI.
Menyikapi kondisi yang terjadi, Menteri Yembise berencana menemui Presiden Direktur PTFI Ma’roef Sjamsoeddin guna membahas langkah-langkah yang harus dan perlu ditempuh untuk memberikan efek jera kepada karyawan yang melakukan pelanggaran.
“Saya sudah pernah panggil Presdir PT Freeport beberapa bulan lalu. Untuk ini, saya akan panggil lagi untuk bahas solusi yang harus ditempuh menyikapi KDRT dikalangan karyawan ,” tegasnya.
Tidak hanya, Menteri Yembise juga berharap dengan adanya perwakilan perempuan di DPRD Mimika, kiranya menindaklanjuti aspirasi kaum perempuan dan anak yang selama ini masih sangat terbelakang dalam pemberdayaannya.
“Saya harap kaum perempuan di dewan, ini akan memudahkan kaum perempuan dalam menyampaikan aspirasi mereka. Menurutnya perempuan dan anak harus dilindungi karena mereka adalah aset Negara yang perlu mendapatkan kenyamanan hidup,” tegasnya lagi.
Selain itu, menyikapi angka perdagangan perempuan dan anak di bawah umur yang disinyalir banyak dipekerjakan di Timika, pihaknya pun akan melakukan investigasi guna membuktikan laporan yang diterima dari kalangan bawah warga Mimika.
Menurutnya, setelah pihaknya mendapatkan bukti yang akurat mengenai praktek kegiatan haram tersebut, barulah ia akan melakukan tindakan.(a9)
