FOTO BERSAMA – Reynold Ubra, Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika foto bersama Dr. Desriana Elisabeth Ginting, MARS dari Kemenkes RI dan Beeri W Dinkes Propinsi Papua dan peserta workshop pengembangan dan pemantapan malaria center, Senin (23/9).
“Kita tahu bersama, malaria menjadi masalah sosial ekonomi masyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, maka oleh karena itu, lewat workshop ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita dalam mengatasi malaria dan pembentukan malaria center”
TIMIKA,TimeX
Kabupaten Mimika masuk kategori daerah endemi malaria tertinggi di Indonesia khususnya di Papua. Rata-rata insiden mendekati 200 kasus setiap seribu penduduk pertahunnya. Pada tahun 2017 penduduk Mimika tertular malaria 92.342 kasus dan tahun 2018 sebanyak 64.481 kasus. Dengan jumlah ini menempatkan Mimika sebagai kabupaten penopang tertinggi malaria sebesar 29,12 persen dari total seluruh kasus malaria di Indonesia.
Demikian disampaikan Sisca Kilangin, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dalam laporan terselenggaranya pengembangan dan pemantapan malaria Center di Kabupaten Mimika tahun 2019 berlangsung di Hotel Horizon Ultima, Senin (23/9).
Untuk mengkoordinasi upaya pengendalian malaria menurutnya, diperlukan pusat koordinasi bertepatan dalam upaya-upaya penanggulangan malaria di semua sektor terkait. Upaya tersebut akan dilaksanakan melalui revitalisasi dan pemantapan pusat pengendalian malaria lewat malaria center Kabupaten Mimika.
Ia mengatakan penyebab malaria berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia, yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi bahkan berpengaruh terhadap ketahanan nasional.
Selain itu ikut menimbulkan kerugian ekonomi karena penurunan produktifitas penduduk secara ekonomi. Kelompok rentan adalah anak-anak dan ibu hamil.
Menurutnya, usaha eliminasi malaria menjadi komitmen nasional dengan target selambat- lambatnya tahun 2030, seluruh propinsi di Indonesia bebas malaria.
Hal ini ujarnya, termasuk komitmen global dan regional, sehingga program eliminasi harus bersifat target yang konsisten dan memiliki sasaran jelas dengan melibatkan koordinasi semua komponen masyarakat di bawah koordinasi kepala daerah propinsi dan kabupaten/kota.
Ia mengatakan maksud dan tujuan dari kegiatan ini secara umum dapat mengurangi penularan tingkat kesakitan dan kematian malaria di Papua dan khusus Mimika menuju eliminasi malaria tahun 2030. Untuk mencapai itu dibutuhkan kerjasama dan peran serta masing-masing lintas sektor dalam upaya percepatan eliminasi.
Sementara Reynold Ubra, Sekretaris Dinas Kesehatan dalam membacakan sambutan Bupati Mimika, menyampaikan guna mengeliminasi malaria tahun 2030 diharapkan malaria center dapat digunakan sebagai pusat pengembangan penanggulangan malaria di Kabupaten Mimika.
Malaria tidak hanya menjadi masalah kesehatan atau urusan sektor kesehatan semata tetapi lebih dari itu malaria menjadi masalah bersama.
“Kita tahu bersama, malaria menjadi masalah sosial ekonomi masyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, maka oleh karena itu, lewat workshop ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita dalam mengatasi malaria dan pembentukan malaria center,” jelasnya.
Pekerjaan ini ujarnya, tidak mudah namun dengan komitmen tinggi oleh pemangku kepentingan maka ke depan penyakit malaria dapat teratasi.
Reynold juga menyampaikan pengendalian malaria hanya membutuhkan cara-cara sederhana yaitu meningkatkan pengetahuan dan kemauan dan kesadaran masyarakat.
Tahun depan Mimika mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah Pesparawi dan PON 2020.
Kepercayaan ini menjadi tangung jawab bersama, maka ia mengajak semua komponen bersama mengeliminasi malaria demi mensukseskan kegiatan ini.
Sebagaimana termuat dalam Perbub Nomor 225 tahun 2019 tentang malaria center di dalam klausulnya agar dibangunnya malaria center sehingga ini sangat strategis dalam mensinkronkan, mensinergikan dan meluruskan kebijakan antarpemerintah daerah dalam upaya-upaya pengendalian malaria, juga demam berdarah dangue dan diare.
Ia berharap ke depan, OPD terkait seperti BLH, Beppeda, Tata Pemerintahan dan Forkopinda turut terlibat dalam upaya ini. “Kita buktikan bahwa kita bisa, tidak hanya Dinas Kesehatan,” katanya. (a32)
