“Kita harus sama-sama sepakat memajukan pemuda dengan berjalan sesuai aturan. Memang harus jalan sesuai relnya, karena dari beberapa pertemuan dan Rapim kemarin, ditengarai ada dugaan mau diarahkan untuk menyelipkan beberapa OK dan OKP yang bukan OKP nasional untuk peserta yang mempunyai hak suara. Rapim kemarin terjadi pendaftaran OKP sembarangan sehingga diindikasikan Musda akan terganggu karena timbul perdebatan yang alot”
PUKUL TIFA – Adri Rombou didampingi Nikolas E Kuahaty, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Mimika memukul tifa secara bersama-sama pada pembukaan Rapimda di Hotel dan Resto 66 pada Rabu (6/11).
TIMIKA,TimeX
Muhamad Rizal, Ketua Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama (IPNU) Kabupaten Mimika menegaskan pemilihan ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Cabang Mimika harus mengacu pada aturan baku sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Musyawarah Daerah (Musda) KNPI yang akan dilaksanakan Senin (11/11) menjadi ajang pemuda dalam menentukan siapa memimpin KNPI ke depan agar pemuda Mimika lebih diberdayakan lagi.
Rizal menyampaikan hal ini saat ditemui Timika eXpress di Timika pada Sabtu (9/11).
Untuk mendukung hal tersebut ujarnya, OKP dan OKK sepakat benahi organisasi KNPI sesuai AD/ART KNPI, tidak berdasarkan kepentingan perseorangan dan kelompok atau golongan tertentu. Inilah semangat yang harus ditanamkan bersama-sama antara OKP, KNPI distrik dan terutama carateker sekarang.
Rizal menyampaikan baik carateker dan Steering committee (SC) harus menggunakan aturan sesuai dengan AD/ART jangan momen ini dibuat bargaining atau ada kesepakatan dengan kelompok tertentu.
“Kita harus sama-sama sepakat memajukan pemuda dengan berjalan sesuai aturan. Memang harus jalan sesuai relnya, karena dari beberapa pertemuan dan Rapim kemarin, ditengarai ada dugaan mau diarahkan untuk menyelipkan beberapa OK dan OKP yang bukan OKP nasional untuk peserta yang mempunyai hak suara. Rapim kemarin terjadi pendaftaran OKP sembarangan sehingga diindikasikan Musda akan terganggu karena timbul perdebatan yang alot,” ujarnya.
Menurutnya, yang menjadi peserta dan punya hak suara adalah OK dan OKP memang terdaftar secara nasional baik di propinsi juga ada di daerah bukan sembarangan OKP dimasukkan. Ini harus diluruskan sebelum penentuan bakal calon.
Ia harapkan peran media dalam mengekspos hal ini agar ada keterbukaan informasi kepada publik terutama pemuda di Mimika, sehingga mereka mempunyai informasi tentang calon dengan syarat baku yang harus dipenuhi. Siapapun bisa mendaftar terpenting memenuhi kriteria dan syarat yang berlaku di AD/ART KNPI.
Untuk OK dan OKP lokal yang telah didaftar, ia berpendapat tidak masalah karena sebagai spirit dan menambah pengalaman, bukan peserta penuh namun sebagai peninjau agar ke depan mereka belajar, jika kemudian mau bergabung dengan KNPI harus melalui OK dan OKP nasional yang sudah ada dan baku termuat di Musda ke-V di Timika Raya. Sehingga ada bakal calon yang gugur bukan karena kepentingan tapi aturan yang sudah baku di KNPI.
“Biar pemuda setelah Musda menjadi satu dalam merangkul satu dengan yang lain untuk memajukan pemuda di Mimiika. Karena ke depan tiga tahun mendatang direncanakan Mimika akan menjadi ibukota Propinsi Papua Tengah yang di dalamnya KNPI sebagai wadah mempersiapkan kader-kader pemimpin bangsa dapat membenahi diri untuk kepentingan tersebut,” katanya.
Senada dengan Rizal, Jaconias Manusiwa, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mempertanyakan kepada penyelenggara baik carateker dan Steering committee terkait kandidat ketua KNPI yang masuk dalam pencalonan ketua KNPI Mimika untuk periode 2019-2022.
Menurutnya, sesuai AD/ART KNPI bahwa ada persyaratan harus dipenuhi oleh bakal calon ketua pada Musda KNPI yang dilaksanakan Senin (11/11).
Ia memaparkan syaratnya, batas usia maksimal 40 tahun, mempunyai pendukung dari OKP yang dibuktikan dengan rekomendasi dari OKP, dibuktikan dengan rekomendasi 20% merupakan peserta Musda. Dengan demikian jika berpatokkan dengan hasil Musda ke V, peserta dari OKP adalah 44 orang yang sudah ditambah dengan OKP lokal, yakni OKIA dan PPO dan 12 utusan distrik, sehingga dipersentasikan 4-5 dari OKP dan 2-3 dari distrik.
Ia berharap carateker dan SC tidak mengada-ada dalam menetapkan bakal calon dan peserta tetap yang punya hak suara untuk mengikuti Musda ke VI, karena ini organisasi nasional bukan organisasi kampung atau kerukunan yang hanya mengikuti kehendak sendiri tanpa perlu verifikasi.
Persyaratan lainnya adalah kandidat memiliki KTP setempat, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, bebas narkoba dan persyaratan lainnya.
Setelah verifikasi tambahnya, bakal calon ketua harus diumumkan secara terbuka oleh carateker dan SC. Tidak boleh menyembunyikan data dan harus terbuka kepada OK dan OKP atau pemegang hak suara dari Musda sebelumnya agar tidak saja OKP tapi masyarakat tahu. (a32)
