TIMIKA, TimeX
Menyikapi sejumlah agenda daerah yang belum dilaksanakan, olhe karena adanya perbedaan pandangan antara pihak eksekutif dan legislatif, hal ini ditanggapi pula oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Ny. Peggi Patrisia Pattipi saat reses ke Timika, Rabu (9/11).
Berdasarkan laporan yang diterima bahwa pembangunan di Mimika pada tahun anggaran 2016 yang belum maksimal, termasuk belum dilakukannya pembahasan anggaran perubahan RAPBD-P 2016, RPJMD, LKPJ Bupati Mimika tahun anggaran 2015, maka politisi PKB Dapil Papua itu berharap semua agenda pemerintah daerah ini harus segera dituntaskan.
Yang terpenting, katanya pihak eksekutif dan legislatif harus membangun hubungan yang lebih harmonis, menyatukan persepsi dalam kerangka percepatan pembangunan.
“Eksekutif dan legislatif adalah bagian yang tidak terpisahkan, untuk mewujudkan visi pemerintah mewujudkan pembangunan di daerah ini,” kata Peggi usai menyerahkan bantuan di Yayasan Integral Hidayatullah,Kampung Kadun Jaya, Distrik Wania, Selasa kemarin.
Lanjut dia, adanya kunjungan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Timika baru-baru guna menyikapi sejumlah persoalan daerah, ini sebenarnya jadi pukulan, baik pemerintah daerah maupun legislatif.
“Sebenarnya ini persoalan internal daerah, tidak perlu tim dari provinsi, apalagi langsung dari pusat yang turun dan sikapi masalah di daerah. Saya sangat berharap eksekutif dan legislatif bersikap obyektif dan jalin hubungan harmonis untuk kepentingan masyarakat di sini,” pesannya.
Pada kesempatan itu, Ny. Peggi menadaskan kepada kedua institusi negara untuk secepatnya membahas RAPBD-P.
“Memang kalau dari sisi waktu sudah sangat terlambat. Tapi itulah kondisi yang terjadi. Tapi harus dilaksanakan karena ini untuk kepentingan masyarakat umum bukan untuk kepentingan pribadi atau partai politik. Saya harap APBD-P harus dibahas dan ditetapkan segera,” tegasnya.
Selain RAPBD-P, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2017 juga sudah harus dibahas. Ini juga jangan sampai terbentur karena kepentingan. Situasi ini harus disikapi secara saksama dan harus berkaca kepada kepentingan masyarakat banyak.
Anak mantan Gubenur Papua ini juga menegaskan, bahwa Mimika yang adalah baromoter dan penyangga ekonomi sejumlah wilayah di pegunungan tengah Papua, juga disebut sebagai dapur negara harus terus maju dalam pembangunan.
“Ini semua untuk kepentingan masyarakat bangsa ini. Jadi kebutuhan rakyat harus diutamakan dari pada kepentingan pribadi atau golongan,” tegasnya lagi.
Ia pun mengakui, roda pembangunan di Kabupaten Mimika memasuki tiga tahun kepemimpinan Bupati Omaleng dan Wabup Bassang mengalami perkembangan.
Hanya saja polemik yang diperbincangan masyarakat soal ketidakharmonisan antara pihak eksekutif dan legislatif menjadi hal penting yang harus disikapi.
“Saya minta kedua lembaga negara ini tidak ego. Pikirkan kepentingan rakyat. Kalau ada selisih paham, baiknya dibicarakan secara saksam dan dicarikan solusi, sehingga tidak berlarut. Masalah di rumah tangga kita harus kita selesaikan sendiri, jangan sampai orang luar yang selesaikan,” pesannya.
Ditambahkannya, peran serta legislatif sangat berarti untuk kemajuan pembangunan di daerah, sehingga diharapkan kebijakan para legislator tetap mengedapankan kepentingan masyarakat banyak dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Sulbar.
Demikian pula dengan kksekutif, selaku mitra Legislatif juga sangat berperan penting untuk mewujudkan visi pemerintah khususnya peningkatan ekonomi dan percepatan pembangunan.
“Semua pihak harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan kita guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Mimika secara menyeluruh,” tukasnya. (a10)
