• Latest
  • Trending
  • All
  • News
  • Business
  • Politics
  • Science
  • World
  • Lifestyle
  • Tech
TIMIKA, TimeX Situasi pelik yang dihadapi PT Freeport Indonesia mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Kali ini aspirasi datang dari tokoh agama dan kalangan organisasi muslim di Mimika yang

Pemerintah Pusat Jangan Persulit Freeport

13 Februari 2017
Destinasi Wisata Pohon Jomblo Ramai Dikunjungi Warga

Destinasi Wisata Pohon Jomblo Ramai Dikunjungi Warga

21 Oktober 2020
Minta Sumbangan Berkedok Yayasan Dianggap Ilegal

Minta Sumbangan Berkedok Yayasan Dianggap Ilegal

21 Oktober 2020
Kepala Imigrasi Bahas PORA di Distrik Wania

Kepala Imigrasi Bahas PORA di Distrik Wania

21 Oktober 2020
Jalan Kartini Ujung Tembus Busiri Ditimbun

Jalan Kartini Ujung Tembus Busiri Ditimbun

21 Oktober 2020
Pengerjaan Jalan Selamat Datang-Keuskupan Mencapai 80 Persen

Pengerjaan Jalan Selamat Datang-Keuskupan Mencapai 80 Persen

21 Oktober 2020
2173 Petani Gunakan Pupuk Subsidi

2173 Petani Gunakan Pupuk Subsidi

21 Oktober 2020
Pemerintah diminta hanya boleh mengawasi legalitas surat rapid tes, tetapi tidak boleh memonopoli pemeriksaan rapid tes untuk pelaku perjalanan.

Pemerintah Tidak Boleh Monopoli Pemeriksaan Rapid Tes

20 Oktober 2020
Rekruitmen Jajaran Komisaris PT MAS Harus Bebas KKN

Rekruitmen Jajaran Komisaris PT MAS Harus Bebas KKN

20 Oktober 2020
Melihat adanya potensi wisata menarik, di Kampung Kekwa, Distrik Mimika Tengah, Yayasan Somatua, bersama masyarakat mulai membangun 18 home stay, yang nantinya digunakan sebagai tempat istirahat bagi wisatawan.

Yayasan Somatua dan Warga Bangun 18 Home Stay di Kekwa

20 Oktober 2020

Pandemi, Sebanyak 3.228 Karyawan Dirumahkan

20 Oktober 2020
RAT Koperasi Ditiadakan Selama Covid-19

RAT Koperasi Ditiadakan Selama Covid-19

20 Oktober 2020
PCNU Mimika Adakan Aneka Lomba Secara Daring

Maknai Hari Santri Nasional ke V, PCNU Mimika Adakan Aneka Lomba Secara Daring

20 Oktober 2020
  • Home
  • Berita Mimika
  • Borgol/Hukrim
  • Ekbis
  • Penkes
  • Papua News
Minggu, Maret 7, 2021
  • Login
  • Home
  • Berita Mimika
  • Borgol/Hukrim
  • Ekbis
  • Penkes
  • Papua News
No Result
View All Result
Timika eXpress
No Result
View All Result

Pemerintah Pusat Jangan Persulit Freeport

by TimeX Red
13 Februari 2017
in Berita Mimika
0
TIMIKA, TimeX Situasi pelik yang dihadapi PT Freeport Indonesia mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Kali ini aspirasi datang dari tokoh agama dan kalangan organisasi muslim di Mimika yang

Para ulama yang ada di Kabupaten Mimika foto bersama seusai gelar pertemuan di RPH.

TIMIKA, TimeX Situasi pelik yang dihadapi PT Freeport Indonesia mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Kali ini aspirasi datang dari tokoh agama dan kalangan organisasi muslim di Mimika yang
Para ulama yang ada di Kabupaten Mimika foto bersama seusai gelar pertemuan di RPH.

TIMIKA, TimeX

Situasi pelik yang dihadapi PT Freeport Indonesia mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.

Kali ini aspirasi datang dari tokoh agama dan kalangan organisasi muslim di Mimika yang menegaskan agar Pemerintah Pusat (Pempus) jangan  mempersulit perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia itu.

Seperti halnya aspirasi tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh pemuda Papua, kalangan muslim pun berharap Pempus untuk transparan dan bijaksana menyikapi kelangsungan produktivitas Freeport serta dampak-dampak lain yang akan terjadi.

Ketua MUI Mimika, Ustadz Muhamad Amin AR, S.Ag pada pertemuan di Rimba Papua Hotel, Jumat (9/2) lalu menegaskan kepada Pempus untuk terbuka kepada Freeport termasuk masyarakat Papua mengenai kondisi riil yang terjadi.

Pasalnya, situasi pelik dari tidak beroperasinya tambang Freeport, ini merupakan keprihatinan yang bisa berdampak sosial dari sisi kemanusiaan jika sampai akhirnya Freeport ditutup.

“Yang saya pikirkan cuma dampak sosialnya dari sisi kemanusiaan.  Ketika Freeport kurangi produksi atau bahkan sampai ditutup pastinya banyak masalah terjadi, mulai PHK besar-besaran dampaknya pengangguran. Dengan itu pasti terjadi kesenjangan sosial yang bisa bermuara pada aksi kriminalitas atau hal-hal yang kita tidak inginkan, ” kata Ustadz Amin.

Selain itu, diharapkan managemen Freeport harus intens melakukan mediasi dengan pemerintah pusat agar persoalan yang dihadapi cepat diselesaikan.

“Intinya pemerintah jangan persulit. Kami tokoh muslim minta pemerintah pusat supaya lebih terbuka melihat kondisi riil di Freeport. Jangan cuma dengar sepihak tanpa melihat kondisi. Kita pastinya mendoakan Freeport dan karyawan sebagai aset terbesar perusahaan agar bisa hadapi dan keluar dari situasi ini. Jangan sampai ada pengurangan atau PHK karyawannya besar-besaran,” harapnya.

Sambungnya, dampak terbesar pastinya juga dirasakan masyarakat di wilayah konsesi tambang Freeport.

“Kita tahu yang bekerja di Freeport banyak suku bangsa dari seluruh Indonesia maupun dari luar negeri. jadi saya himbau kepada karyawan muslim yang bekerja di Freeport untuk tetap menunjukan dedikasi serta loyalitas dalam bekerja.  Maksudnya dalam situasi ini selain penilaian perusahan baik, tanggung jawab moral sebagai karyawan adalah mendukung perusahaan, sehingga kemungkinan adanya PHK tidak terjadi.  Tentunya ini pun jadi perhatian serius pemerintah pusat tanpa kepentingan politik,” tandasnya.

Sementara Ketua PHBI Mimika,  Laitam Gredenggo memberi spirit agar perusahaan tambang Freeport mendapat kepastian ijin ekspor termasuk perpanjangan kontrak berdasar IUPK sehingga produktivitas dan operasional perusahaan kembali normal.

“Ini juga supaya karyawan tidak terus dihantui. Utamanya kami masyarakat yang bersentuhan langsung dengan dampak perusahaan Freeport, termasuk dampaknya buat Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, Ketua DKM, Ustadz H. Akhrir Iribaram selaku tokoh agama juga tokoh masyarakat menghendaki perusahaan Freeport berjalan normal karena menyangkut hajat hidup orang banyak, tidak hanay di Papua, tetapi di Indonesia bahkan mendunia.

“Mari  kita berkeyakinan bahwa perusahaan Freeport pasti berjalan normal kembali. Semua muara permasalahan dari situasi pelik yang dihadapi Freeport adalah dari pemerintah. Jadi pemerintah harus mengakhiri persoalan ini dan jangan hanya melihat dari perspektif tertentu, tetapi harus dicermati secarageneral.  Kehadiran Freeport berdampak positif dan berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya di Mimika dan Papua umumnya, juga Indonesia,” teranganya.

Kemudian, Ketua NU Mimika, H. Abdul Wahab mengaku turut prihatin dengan kondisi Freeport kini. Pada pertemuan waktu itu, pihaknya menyampaikan dua poin penting kepada manajemen Freeport.

“Sebagai Ormas muslim di Mimika, kami usulkan pertemuan dan doa bersama. Karena  dengan berserah kepada Allah Yang Kuasa, ada solusi dan jalan keluar sesuai keinginan kita,” katanya.

Selain itu, usulan pembuatan data otentik dari manajemen Freeport terkait situasi yang dihadapi dan akan diperjuangkan sampak ke PBNU Pusat Jakarta.

“Intinya jangan sampai ada PHK besar-besaran dari dampak penurunan produktivitas,” tukasnya. (tan)

Tags: Jangan Persulit FreeportPemerintah Pusat
Previous Post

Anggota MPR RI FPKB Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Next Post

Status DPRD Mimika Mengacu Putusan MK

TimeX Red

TimeX Red

Next Post
Status DPRD Mimika Mengacu Putusan MK

Status DPRD Mimika Mengacu Putusan MK

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Timika eXpress

Copyright © 2020 Timikaexpress.com

  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Mimika
  • Borgol/Hukrim
  • Ekbis
  • Penkes
  • Papua News

Copyright © 2020 Timikaexpress.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In