TIMIKA, TimeX
Situasi pelik yang dihadapi PT Freeport Indonesia mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.
Kali ini aspirasi datang dari tokoh agama dan kalangan organisasi muslim di Mimika yang menegaskan agar Pemerintah Pusat (Pempus) jangan mempersulit perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia itu.
Seperti halnya aspirasi tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh pemuda Papua, kalangan muslim pun berharap Pempus untuk transparan dan bijaksana menyikapi kelangsungan produktivitas Freeport serta dampak-dampak lain yang akan terjadi.
Ketua MUI Mimika, Ustadz Muhamad Amin AR, S.Ag pada pertemuan di Rimba Papua Hotel, Jumat (9/2) lalu menegaskan kepada Pempus untuk terbuka kepada Freeport termasuk masyarakat Papua mengenai kondisi riil yang terjadi.
Pasalnya, situasi pelik dari tidak beroperasinya tambang Freeport, ini merupakan keprihatinan yang bisa berdampak sosial dari sisi kemanusiaan jika sampai akhirnya Freeport ditutup.
“Yang saya pikirkan cuma dampak sosialnya dari sisi kemanusiaan. Ketika Freeport kurangi produksi atau bahkan sampai ditutup pastinya banyak masalah terjadi, mulai PHK besar-besaran dampaknya pengangguran. Dengan itu pasti terjadi kesenjangan sosial yang bisa bermuara pada aksi kriminalitas atau hal-hal yang kita tidak inginkan, ” kata Ustadz Amin.
Selain itu, diharapkan managemen Freeport harus intens melakukan mediasi dengan pemerintah pusat agar persoalan yang dihadapi cepat diselesaikan.
“Intinya pemerintah jangan persulit. Kami tokoh muslim minta pemerintah pusat supaya lebih terbuka melihat kondisi riil di Freeport. Jangan cuma dengar sepihak tanpa melihat kondisi. Kita pastinya mendoakan Freeport dan karyawan sebagai aset terbesar perusahaan agar bisa hadapi dan keluar dari situasi ini. Jangan sampai ada pengurangan atau PHK karyawannya besar-besaran,” harapnya.
Sambungnya, dampak terbesar pastinya juga dirasakan masyarakat di wilayah konsesi tambang Freeport.
“Kita tahu yang bekerja di Freeport banyak suku bangsa dari seluruh Indonesia maupun dari luar negeri. jadi saya himbau kepada karyawan muslim yang bekerja di Freeport untuk tetap menunjukan dedikasi serta loyalitas dalam bekerja. Maksudnya dalam situasi ini selain penilaian perusahan baik, tanggung jawab moral sebagai karyawan adalah mendukung perusahaan, sehingga kemungkinan adanya PHK tidak terjadi. Tentunya ini pun jadi perhatian serius pemerintah pusat tanpa kepentingan politik,” tandasnya.
Sementara Ketua PHBI Mimika, Laitam Gredenggo memberi spirit agar perusahaan tambang Freeport mendapat kepastian ijin ekspor termasuk perpanjangan kontrak berdasar IUPK sehingga produktivitas dan operasional perusahaan kembali normal.
“Ini juga supaya karyawan tidak terus dihantui. Utamanya kami masyarakat yang bersentuhan langsung dengan dampak perusahaan Freeport, termasuk dampaknya buat Indonesia,” tegasnya.
Selain itu, Ketua DKM, Ustadz H. Akhrir Iribaram selaku tokoh agama juga tokoh masyarakat menghendaki perusahaan Freeport berjalan normal karena menyangkut hajat hidup orang banyak, tidak hanay di Papua, tetapi di Indonesia bahkan mendunia.
“Mari kita berkeyakinan bahwa perusahaan Freeport pasti berjalan normal kembali. Semua muara permasalahan dari situasi pelik yang dihadapi Freeport adalah dari pemerintah. Jadi pemerintah harus mengakhiri persoalan ini dan jangan hanya melihat dari perspektif tertentu, tetapi harus dicermati secarageneral. Kehadiran Freeport berdampak positif dan berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya di Mimika dan Papua umumnya, juga Indonesia,” teranganya.
Kemudian, Ketua NU Mimika, H. Abdul Wahab mengaku turut prihatin dengan kondisi Freeport kini. Pada pertemuan waktu itu, pihaknya menyampaikan dua poin penting kepada manajemen Freeport.
“Sebagai Ormas muslim di Mimika, kami usulkan pertemuan dan doa bersama. Karena dengan berserah kepada Allah Yang Kuasa, ada solusi dan jalan keluar sesuai keinginan kita,” katanya.
Selain itu, usulan pembuatan data otentik dari manajemen Freeport terkait situasi yang dihadapi dan akan diperjuangkan sampak ke PBNU Pusat Jakarta.
“Intinya jangan sampai ada PHK besar-besaran dari dampak penurunan produktivitas,” tukasnya. (tan)
