“Memang awalnya ada 11 anak yang masuk sekolah pilot di Yogyakarta itu bukan karena program pemerintah. Tapi waktu itu kami anggarkan sebelum kita jalin MoU dengan universitas tersebut, akhirnya waktu itu sempat jadi temuan BPK,”
TIMIKA,TimeX
Hengki Amisim
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mengalokasikan dua tahun anggaran melalui APBD 2017-2018, untuk membiayai tujuh putra-putri Amungme dan Kamoro (Amor) menempuh sekolah pilot di Yogyakarta.
Untuk dua tahun anggaran, Pemkab Mimika sudah menggelontorkan dana Rp2,7 miliar.
Hengki Amisim Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Setda Mimika merincikan, dari total dana tersebut, pada tahun anggaran 2017 dialokasikan sebesar Rp1,2 miliar, sementara tahun 2018 sebesar Rp1,5 miliar.
Mirisnya, alokasi dana tahun 2017 jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Adanya temuan BPK lantaran dalam pemanfaatannya, Pemkab Mimika belum menjalin kerjasama dengan civitas pendidilan pilot di Yogyakarta sebagai syarat dan dasar ketentuan utamanya.
“Memang awalnya ada 11 anak yang masuk sekolah pilot di Yogyakarta itu bukan karena program pemerintah. Tapi waktu itu kami anggarkan sebelum kita jalin MoU dengan universitas tersebut, akhirnya waktu itu sempat jadi temuan BPK,” ujar Hengki saat ditemui Timika eXpress di ruang kerjanya, Kamis (14/3).
Menjadi temuan itu ujarnya karena bantuan senilai Rp1,2 miliar tersebut tidak ada dasar hukumnya. Makanya pada tahun 2018 Pemkab kembali menganggarkan dana sebesar Rp1,5 miliar kemudian dilanjutkan dengan penandatanggan memorandum of understanding (MoU) oleh bupati bersama pihak kampus.
“Mereka itu masuk sekolah sejak 2016. Kalau tidak salah dan kalau sampai selesai Pemkab harus anggarkan sekira Rp13 miliar,” kata Hengky.
Ia menambahkan awalnya ada 11 mahasiswa penerbangan namun empat orang dinyatakan tidak mampu oleh universitas tersebut dari sisi bahasa inggris dan psikologis.
“Ya, empat mahasiswa itu mereka dinyatakan tidak mampu, dan kemungkinan akan pindah kampus, dan jelasnya untuk tahun ini kita tidak ada program penerbangan lagi ,” jelasnya.
Ia mengatakan anggaran yang diperuntukan membiayai tujuh orang itu secara pertahap ditargetkan mencapai Rp13 miliar. Hanya saja tahum 2019 dana bantuan itu tidak dianggarkan dalam APBD induk. Oleh karena itu kemungkinan akan ia dorong lagi ke APBD Perubahan. (a30)
