“Kita sudah rapat bersama kepolisian, kejaksaan juga TNI dan dalam waktu dekat ini kita akan sosialisasi menyangkut penertiban dan penggunaan BBM bersubsidi”
Foto: Santi/TimeX
MENGISI – Kendaraan proyek mengisi BBM subsidi di SPBU Hasanudin, Minggu (13/10).
TIMIKA,TimeX
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika dalam waktu dekat ini akan menertibkan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti solar dan premium di semua SPBU di Kota Timika.
“Kita sudah rapat bersama kepolisian, kejaksaan juga TNI dan dalam waktu dekat ini kita akan sosialisasi menyangkut penertiban dan penggunaan BBM bersubsidi,” tutur Bernadinus Songbes, Kepala Disperindag kepada wartawan di Hotel Horison, Rabu (16/10).
Bernadinus mengatakan, sosialisasi yang diberikan kepada semua pengelola SPBU dan pengguna kendaraan industri tentang cara penyalurannya, mekanisme standar untuk kendaraan mana yang bisa ambil BBM bersubsidi dan lain sebagainya.
Dikatakan, yang boleh mengambil BBM bersubsidi di SPBU hanya sampai batas kendaraan roda enam saja. Sedangkan roda 8 dan 10 harus mengambil minyak industri di SPBU industri yang ada di Timika.
“Seperti kendaraan dinas, saya juga harus ambil di SPBU industri. SPBU industri ini ada di Jalan Yos Sudarso dan di SP 3. Nanti dalam waktu dekat ini kita akan tertibkan. Jadi yang bisa ambil minyak bersubsidi batas roda enam saja,” jelas Bernadinus.
Mantan Ketua KPU Mimika ini sudah menegaskan ke semua SPBU supaya kendaraan yang standar roda 8 ke atas tidak boleh dilayani BBM subsidi melainkan harus mengambil BBM industri.
Selain kendaraan roda delapan ke atas, larangan penggunaan BBM bersubsidi juga mobil tanki BBM, truk, bahkan kendaraan proyek.
“Yang tidak boleh menggunakan BBM bersubdisi itu kendaraan industri dan kendaraan plat merah,” tegasnya.
Sekarang lanjutnya, untuk sementara semua SPBU di Timika hanya menerima kuota 8 KL per hari sesuai dengan surat edaran dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Makanya setiap hari terjadi antrean. “Tapi nanti akan tertibkan penyaluran BBM subsidi yang tidak boleh diberikan kepada kendaraan industri,” ungkapnya. (san)
