“Itu yang kita validasi agar satu nama dapat sekali saja. Untuk orang yang tidak terdata, sesuai petunjuk bupati, akan kita data lagi setelah yang terdata resmi clear. Itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait pembagian dana ini supaya tidak tumpang tindih dan tepat sasaran”
TIMIKA,TimeX
Penyaluran bantuan sembako dari Pemerintah Kabupaten Mimika kepada warga di wilayah Distrik Mimika Baru dan Distrik Wania dijadwalkan, Jumat (8/5) hari ini.
Baca juga : Pemkab Harus Berani Terapkan Lockdown Penuh
Baca juga : Luter Yarangga Meninggal di Grasberg Block Caving Area Freeport
Baca juga : Relawan Kampung Nawaripi Lawan Covid-19 Dapat Bantuan
Demikian disampaikan Syahrial, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mimika di sela-sela aksi demo warga di Jalan C Heatubun, Kamis (7/5).
Syahrial menjelaskan jumlah penerima manfaat 33.165 KK, yang jika diasumsikan dengan tiga orang anak berarti, ada 165.000 orang dan data ini pemerintah anggap sudah fiks dan akan distribusikan bantuan.
“Namun penyaluran besok akan diberikan kepada dua kampung di Distrik Wania dan tiga kampung di Mimika Baru. Penyaluran ini akan melibatkan tim gugus tugas yakni TNI- POLRI dalam mengawasi,” katanya.
Mantan Kepala Dinas Kehutanan Mimika itu, mengaku penyaluran ini terlambat karena proses validasi data juga menunggu pengiriman beras dari Merauke yang mengalami perubahan jadwal sehingga baru tiba kemarin di Timika.
“Kita sekarang sudah masuk jadwalnya ke kota, tapi sekarang masalah karena data kelurahan kita ini baru dimasukkan dua Minggu terakhir ini, sehingga masih validasi terus sehingga jangan tumpang tindih penerima. Sementara untuk kelurahan yang validasi data sudah selesai dan akan melaksanakan Selasa besok tanggal 12 Mei. Karena dananya terpisah sebenarnya,” ungkap Syahrial.
Ia mengatakan secepatnya pemerintah akan meng-clear-kan daerah-daerah kota agar tidak terjadi mis persepsi.
Mekanisme penyaluran sembako didahulukan ke kampung agar warga tidak perlu datang ke kota, karena diisolasikan di sana, sehingga jangan semakin banyak orang ke kota, itu pertimbangannya. Oleh sebab itu, pemerintah distribusikan ke daerah pesisir semua termasuk pegunungan.
“Itu kenapa kota ini agak terlambat. Kita memahami betul bahwa memang urusan perut tidak dapat ditunda, namun kita terbatas dan terkendala juga,” katanya.
Ia menambahkan kehati-hatian dilakukan karena data yang digunakan adalah KK, KTP dan NIL, sesuai mekanisme resmi. Namun kadang tumpang tindih, bisa juga satu nama di tiga tempat itu yang terjadi.
“Itu yang kita validasi agar satu nama dapat sekali saja. Untuk orang yang tidak terdata, sesuai petunjuk bupati, akan kita data lagi setelah yang terdata resmi clear. Itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait pembagian dana ini supaya tidak tumpang tindih dan tepat sasaran,” paparnya.
Dikatakan, karena banyak bantuan sosial Pemkab yang ditangani, bantuan langsung non tunai dari Kemensos, data ini sudah sendiri-sendiri.
“Oleh sebab itu yang kita kawinkan agar tidak terjadi dobel dari penerima manfaat tadi. Kita akan melihat yang sudah terima PKH juga non tunai siapa. Ini kita lihat kembali. Kita muat yang sudah clear yang belum dan bermasalah kita diskusi lagi untuk mencari solusinya,” pungkas Syahrial. (a32)
