Foto: Dok./TimeX
APEL – ASN di lingkup Pemkab Mimika mengikuti apel gabungan di Lapangan Upacara Pusat Pemerintahan SP 3.
TIMIKA,TimeX
Marthen Paiding Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Mimika, supaya mendata semua Aparatur Sipil Negera (ASN) yang memperpanjang masa libur pasca liburan hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah hingga Pentakosta kedua.
“Hari ini (Selasa-red) ASN kembali aktif bekerja pasca libur hari raya Idul Fitri dan hari raya Pentakosta sejak Kamis 30 Mei – Senin 10 Juni, dan kembali aktif besok (hari ini-Red),” jelas Marthen saat dihubungi Timika eXpress melalui telponnya, Senin (10/6).
Mantan Kepala Inspektorat Mimika ini menegaskan, ASN tidak mengikuti aturan harus didata setiap OPD. Mereka akan diberi sanksi tegas sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 pasal 3 poin 17, bahwa setiap pegawai harus mematuhi aturan kedinasan dari pegawai yang berwenang yaitu bupati.
Ia menekankan setelah melewati libur cukup panjang kurang lebih seminggu tidak ada alasan bagi ASN untuk perpanjang lagi liburan. Jika ada ASN belum masuk kantor harus ada alasan yang jelas. Misalnya masih di luar Timika atau dalam keadaan sakit, jika tidak ada alasan tepat maka akan diberikan sanksi.
“Harus masuk kerja. Tidak ada alasan untuk tambah libur, kita di Papua kan ditetapkan masuk tanggal 11 karena hari Pantekosta kedua,” ujar Marthen.
Sebenarnya kata Marthen secara nasional di daerah lain sudah mulai aktif bekerja pada Senin (10/6).
“Ini nanti kita lihat sanksinya seperti apa, entah itu ringan dan berat nanti kita bicarakan dengan bupati,” ujar Marthen.
Sehubungan dengan ini Syafruddin dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPAN RB) Nomor B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Surat tersebut MenPAN RB Syafruddin tujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah. Surat itu ditembuskan kepada Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
Dalam surat bertanggl 27 Mei 2019 tersebut, Syafruddin meminta agar dilakukan pemantauan terhadap ASN pada Senin 10 Juni 2019. Berikut 4 poin penegasan Syafruddin agar kehadiran ASN dipantau:
Dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara dan optimalisasi pelayanan publik setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, dengan ini kami sampaikan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Melakukan pemantauan kehadiran Aparatur Sipil Negara sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019.
- Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diinput melalui aplikasi https://sidina.menpan.co.id pada hari yang sama paling lambat pukul 15.00 WIB. Petunjuk pengisian aplikasi tersedia dalam laman aplikasi tersebut. Adapun username dan password yang digunakan adalah sama dengan username dan password pada aplikasi e-formasi.
- Terhadap ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 dijatuhi sanksi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN sebagaimana dimaksud angka 3 dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat 10 Juli 2019.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya. Apabila dalam proses pelaporan tersebut terdapat kesulitan, dapat dikirimkan melalui email: asdep1.sdma@menpan.go.id.
Atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (hri/a30)
