TIMIKA,TimeX
Memasuki hari ke enam, pelaksanaan pleno terbuka rekapitulasi penghitungan dan penetapan hasil pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tingkat Kabupaten Mimika masih sering molor dari jadwal yang sudah ditetapkan.
MENYERAHKAN – Suasana PPD Distrik Iwaka menyerahkan hasil pleno rekapitulasi suara di Graha Eme Neme Yauware, Minggu (5/5).
Dampak molornya karena terlambatnya perangkat bawah penyelenggara Pemilu maupun kehadiran saksi Partai Politik (Perpol), mengakibatkan dari 18 Panitia Pemilihan Distrik (PPD), masih tersisa lima PPD belum membacakan hasil rekapitulasi suara.
Kelima distrik tersebut, yakni Distrik Kwamki Narama, Iwaka, Wania, Mimika Baru dan Distrik Tembagapura.
Secara spesifik dijelaskan, molor pleno karena beberapa faktor. Misalnya, Distrik Kwamki Narama pada pleno yang dijadwalkan, Sabtu (4/5) sudah sempat membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara, namun diskors waktunya karena belum melaksanakan pleno tingkat distrik. Sehingga waktu skor pleno digunakan untuk selesaikan pleno tingkat distrik.
Sementara Distrik Tembagapura ditunda kembali pleno tingkat kabupaten lantas adanya perbedaan data antara PPD, saksi dan Bawaslu.
Usai dibuka kotak suara yang tersegel, melalui utusannya, PPD Tembagapura membacakan sertifikat penghitungan perolehan suara pada pelaksanaan pleno ke lima tingkat Kabupaten Mimika, Sabtu (4/5).
Namun, Bawaslu dan saksi Parpol memprotes dan meminta agar diberikan skors waktu mengingat, tanggal pelaksanaan pleno PPD Tembagapura bertepatan dengan Pemilu 17 April lalu.
Alasan lain jumlah pemilih yang dibacakan PPD tidak sesuai jumlah yang ada dalam data Bawaslu.
“Salinan DA-1 yang diberikan kepada Panwas Distrik, para saksi dan Bawaslu Mimika seharusnya sama. Akan tetapi yang terjadi saat pembacaan hasil penghitungan suara dari PPD Tembagapura terdapat selisih. Seharusnya itu tidak boleh,” ungkap Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antarLembaga Bawaslu Mimika Budiono Munce.
Perbedaan yang terjadi menurutnya, terkait jumlah pemilih. Dalam laporan PPD Tembagapura ujanya, melaporkan bahwa jumlah pemilih yang terdaftar dalam Data Pemilih Tetap (DPT) secara keseluruhan 14 ribu lebih, sedangkan yang ada di Bawaslu 16 ribu lebih. Hal ini tentunya sangat bermasalah dan Bawaslu menyarankan agar harus dipastikan kebenaran atas data tersebut agar selanjutnya bisa disahkan.
“Meski selisih hanya terpaut satu atau dua angka, tetapi hal tersebut sangat berdampak besar. Tanggal penetapan pleno PPD juga harus sesuai karena tidak mungkin pleno PPD langsung dilaksanakan saat tanggal pencoblosan,” tuturnya.
Jumlah penghitungan suara calon presiden dan wakil presiden juga terdapat perbedaan. Dari PPD dibacakan 11.956 suara, tapi yang ada di data Bawaslu 11.954.
Budiono menegaskan meski selisih hanya terpaut satu atau dua angka, akan tetapi hal tersebut tidak boleh dianggap remeh harus dipastikan supaya bisa diperbaiki.
Atas persoalan ini, Ketua KPU Mimika Indra Ebang Ola memutuskan pembacaan pleno penghitungan suara PPD Tembagapura diskors hingga 20 menit. Akan tetapi dikarenakan proses samakan data waktunya molor maka kemudian diputuskan tunda hingga Minggu, 5 Mei.
Pantauan Timika eXpress, Minggu (5/5) hingga pukul 16.40 WIT dari lima distrik, baru Distrik Iwaka yang sudah menyelesaikan pembacaan rekapitulasi. Sementara Distrik Kwamki Narama baru melangsungkan pleno tingkat distrik. Lokasinya di lantai dua Gedung Eme Neme Yauware. (a33)
