TIMIKA,TimeX
Anggota DPRD Mimika mendesak Kepolisian Resor Mimika segera menangkap pemilik akun media sosial Facebook yang telah menyebarkan video dan informasi provokasi tentang insiden terkait isu perusakan Bendera Merah Putih di Surabaya.
Elminus B Mom
“Kita sudah tahu masalah itu dan juga merasa itu masalah besar. Jadi jangan lagi bikin gerakan tambahan dengan memviralkan masalah yang ada. Itu sangat berpengaruh luas karena ada juga penghinaan terhadap orang Papua yang diviralkan. Banyak warga non Papua yang selalu viralkan itu maka polisi harus tangkap segera,” desak Elminus B Mom Ketua DPRD Mimika kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika, Senin (19/8).
Elminus meminta kepada masyarakat pendatang di Mimika agar jangan lagi memosting video-video tentang kejadian itu memang belum terkonfirmasi jelas ke media sosial karena hanya akan membuat pihak keamanan kesulitan, sebab kehadiran di Timika juga mencari nafkah maka stop membagikam tautan video yang bersinggungan dengan situasi di Surabaya ataupun terjadi di Manokwari dan tempat lainnya.
Ia mendorong masyarakat non Papua di Mimika harus menjadi penangkal dalam peristiwa ini. Karena segala bentuk postingan yang berkaitan dengan insiden besar ini akan secara pasti menyulut amarah.
Viktor Kabay
“Saya harap Kepolisian bertindak tegas dan tangkap semua pemilik akun yang selalu berbicara masalah yang ada,” tegasnya.
Sementara Victor Kabey Anggota Komisi B DPRD Mimika mengatakan sesuai arahan Gubernur Papua merespons apa yang terjadi di Surabaya membuat hampir semua masyarakat Papua emosi. Namun pernyataan Gubernur Papua bahwa masyarakat Papua harus menghargai kalau memang jelas orang Papua.
“Itu dikatakan membuat kita bisa memaafkan tetapi sesungguhnya pemerintah daerah, wali kota dan Gubernur Surabaya harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Papua,” tegas Victor.
Papua ini secara politis katanya, jika dikatakan sepeti ‘Monyet’ itu akan susah untuk menerima karena yang ada hanya beranggapan bahwa orang Papua sudah dihina. Tetapi di daerah tetap akan menghargai apa yang dikatakan oleh Gubernur Papua.
“Kami harap permintaan maaf itu benar-benar tulus dan hal ini tidak lagi terulang, karena kami punya anak Papua yang sekolah di Surabaya untuk mencari ilmu. Sama halnya ada warga Surabaya juga yang transmigran dan juga yang datang kerja di Timika, kami terima dengan baik dan kami hidup baik-baik saja,” ungkapnya.
Sementara Luki Mahakena Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Mimika mengajak masyarakat Mimika tidak terprovokasi dengan kejadian di Surabaya. Sebagai warga negara serahkan seluruh proses ini kepada aparat Kepolisian setempat untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku membuat situasi menjadi chaos.
Luki Mahakena
“Saya harap masalah ini kita hadapi secara arif sesuai budaya ketimuran tidak ikut-ikutan. Ini masalahnya ada di Surabaya mari kita serahkan sesuai esensi hukum siapa yang bersalah diproses hukum,” tulis Luki dalam pesan WhatsAppnya kepada Timika eXpress pada Senin (19/8) malam.
Papua khususnya Timika tulis Luki, selama ini masyarakatnya heterogen hidup berdampingan penuh damai satu sama lain tanpa membedakan suku, ras dan agamanya. Menyelesaikan persoalan ini ia mendorong aparat penegak hukum perlu membangun lebih pada pola pendekatan secara persuasif, humanis tegas terukur bukan represif agar gejolaknya tidak membias.
Bahkan Luki mengutuk keras aksi yang terjadi di Surabaya. Semua pihak musti instrospeksi diri untuk bangun bangsa yang Bhineka Tunggal Ika, gunakan hukum dalam penyelesaian konflik, sebab di atas hukum ada Pancasila sebaga landasan pijak mengambil keputusan sesuai azas mufakat. Dengan demikian lahir satu sikap saling memaafkan agar saling memperbaiki kualitas diri. Dengan begitu jangan saling meremehkan, mencela apalagi memfitnah sebab sama-sama memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh seturut gambaran pencipta, demi mencapai suatu keadilan sosial. (san/tio)
