TIMIKA,TimeX
Mathen Paiding selaku Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika menegaskan bahwa jadwal pengumuman rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 22 April mendatang di Papua belum pasti.
FOTO BERSAMA – Puluhan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika peserta pendidikan dasar (Latsar) foto bersama di Kantor Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) tahun 2018 lalu usai kegiatan.
Meski, berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Nomor B/234/M.SM.01.00/2019 sudah dijadwalkan untuk tahapan proses penerimaannya serentak di Papua.
“Surat itu ditujukan bukan untuk bupati, memang kemarin kita ada rapat bersama seluruh Sekda, dan hasilnya nanti kita dipanggil lagi untuk membicarakan teknisnya seperti apa? 22 April itu masih belum fix. Ya, mudah-mudahan nanti kita pertemuan berikutnya, tidak bergeser jauhlah,” jelas Marthen saat ditemui Timika eXpress usai pimpin apel pagi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin (15/4).
Terkait hal ini Marthen menyarankan masyarakat Mimika terutama pencari kerja tetap bersabar sambil menunggu petunjuk pastinya dari Provinsi Papua.
Berikut isi surat Gebernur No 800/287/1/Set perihal penyampaian jadwal penerimaan CPNS tahun 2018 bahwa nantinya pada 22 April – 13 Mei akan diumumkan penerimaan CPNS. Sedangkan pada 24 April – 17 Mei dilakukan pembukaan pendaftaran online terbatas dan pengiriman berkas fisik. Selanjutnya, 25 April – 23 Mei seleksi administrasi, 10 Juni pengumuman hasil seleksi administrasi, 11-17 Juni cetak nomor ujian secara online, 19 Juni – 09 Juli seleksi kopetensi dasar dan seleksi kopetensi bidang (CAT), 30 Juni pengumuman kelulusan dan 1-22 Agustus pemberkasan bagi peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.
“Jadi jadwal ini masih belum fix kembali saya katakana. Kami akan dipangil kembali ke provinsi untuk mendegar keputusan akhirnya seperti apa,” kata Marthen.
Saat menghadiri peringatan HUT PPNI ke-45 di Graha Eme Neme Yauware beberapa waktu lalu, Marthen pun pernah menyampaikan bahwa penerimaan CPNS tidak ada titipan pejabat, sebab seleksi menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau online.
“Jadi peserta yang lulus adalah benar-benar murni sesuai hasil tesnya,” kata Marthen.
Mengenai adanya penolakan dari Ketua DPRD Mimika, Elminus B. Mom soal sistem tes secara online, Marthen menyatakan, siapa saja boleh protes dan menyampaikan pendapat karena itu hak.
Tapi memang perlu diingat ini bukan keputusan orang perorang atau pejabat, melainkan keputusan pemerintah sesuai undang-undang. (a30/tio)
