TIMIKA,TimeX
Anggaran senilai Rp1,7 triliun dari total belanja langsung Rp2,1 triliun dipergunakan untuk membiayai 1.700 dari 2000 paket kegiatan yang dimasukkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika di aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tahun 2019.
Bambang Widjaksono
“Kalau OPD-OPD yang Rancangan Umum Pengadaan (RUP) nya masuk di aplikasi LPSE dari seluruh kegiatan sudah 80 persen dari paket-paket yang ada kurang lebih 2.000 paket. Dan yang sudah masuk baru 1.700 paket,” jelas Bambang Widjaksono Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Mimika saat ditemui Timika eXpress di Graha Eme Neme Yauware disela-sela pelepasan calon jamaah haji, Senin (8/7).
Bambang mengatakan dengan telah ditayangkannya RUP tersebut, diharapkan progres pembangunan fisik dan non fisik di Kabupaten Mimika kedepannya dapat berjalan lancar. Karena, jika proses lelang selesai maka seminggu kemudian langsung bisa proses tender kontrak.
“Proses lelang yang besar-besar untuk penyedia dalam proses tender sebanyak 111. Kalau paket yang pengadaan sebagian besar OPD sudah laksanakan. Yang fisik-fisik masih dalam proses,” katanya.
Ia memperkirakan tidak sampai sebulan lagi sudah action. “Artinya dari dua ribu paket yang sudah masuk seribu tujuh ratus paket bisa lebih. Jadi, tinggal beberapa saja sudah selesai,” tutur Bambang.
LPSE ujarnya, tidak memiliki wewenang apapun dalam input proses lelang, yang punya tugas OPD masing-masing dalam hal ini panitia lelang.
Sebab, LPSE merupakan wadah informasi tentang pelelangan yang dapat diakses semua pihak. Sebagai contoh, bila pengusaha tidak pernah mengetahui informasi mengenai paket proyek, maka LPSE adalah tempatnya, karena data-data informasi dalam proses lelang disimpan oleh LPSE sebagai dokumen.
“LPSE hanya wadah memberikan informasi ketika pengusaha tidak tahu paket lelang. Tapi LPSE tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan pengumuman karena pengumuman paket adalah Pokja OPD masing-masing melalui LPSE. Tapi, kami yakin tidak sampai akhir bulan ini proses lelang di LPSE sudah 100 persen,” ungkapnya.
Bassang Dorong OPD Realisasi Pekerjaan Fisik
Terpisah, Yohanes Bassang Wakil Bupati Mimika mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera realisasikan paket pekerjaan fisik. Sebab saat ini sudah masuk tahun anggaran semester kedua, sehingga yang terkait dengan pelelangan dan kontrak harus secepatnya diselesaikan.
“Satu semester inikan sudah lewat, sekarang sudah Bulan Juli, kalau bisa segera selesaikan kontraknya,” desak Bassang saat pimpin apel pagi di halaman kantor Pusat Pemerintahan, Senin (8/7).
Menurutnya paling pentingnya menyelesaikan kegiatan fisik terutama berhubungan menunjang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Selain PON, Mimika juga tuan rumah Pesparawi juga diselenggarakan 2020 maka perlu dipersiapkan secara baik dari awal.
“Saya harap secepatnya diselesaikan, jika belum kontrak harus cepat lakukan agar pekerjaan ini bisa cepat berjalan. Karena ini menjadi tangung jawab bersama sehingga amanat yang sudah diberikan dapat dijalankan dengan baik,” katanya.
Sebelumnya, Marthen Mallisa Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika menyebutkan penyerapan anggaran masih sangat rendah baru 21 persen. Rendahnya serapan APBD ini alasan rata-rata paket pekerjaan masih dalam pelelangan.
“Penyerapannya masih rendah karena hanya kegiatan rutin yang telah berjalan. Sedankam kegiatan fisik masih lelang, memang ada yang sementara baru mau lanjut kontrak,” pungkasnya. (a30/san)
