ARAHAN – Ratusan ASN lingkup Setda Mimika mendengar arahan Sekda saat mengikuti apel pagi di lapangan Upacara Pusat Pemerintahan (Puspem) SP 3 beberapa waktu lalu.
TIMIKA,TimeX
Marthen Paiding Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) menyebut hingga saat ini masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di luar daerah. Untuk itu, ia mengingatkan seluruh jajarannya agar lebih meningkatkan kedisiplinan.
Melalui apel pagi, pada Senin (1/7) di halaman kantor Pusat Pemerintahan, ia menyampaikan jumlah pegawai di lingkup Pemda Mimika lebih dari 3000 orang, namun yang hadir tidak sampai jumlah tersebut, dikarenakan masih banyak berada di luar daerah.
Oleh karena itu, Marthen berpesan agar hal ini bisa menjadi perhatian setiap pimpinan OPD, untuk dapat mengambil langkah tegas kepada pegawai yang tidak menjalankan tugas.
“Sampai sekarang ini saja, belum ada OPD yang melapor berapa pegawai yang akan dikenakan sanksi,” tutur Marthen.
Padahal ujarnya, tanggal 10 Juli nanti Pemkab Mimika akan mengirim data kehadiran ASN ke Kemenpan RB, selanjutnya akan dievaluasi kembali, nama-nama pegawai di setiap OPD pascalibur Hari Raya Idul Fitri tidak masuk kantor.
Pemberian sanksi kepada ASN bedasarkan surat edaran bupati No. 800/323 tentang peningkatkan disiplin bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mimika, khususnya ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 21 tahuin 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010.
“Pegawai yang tidak masuk harus menandatangani surat pernyataan bersama-sama dengan kepala OPD,” bebernya.
Lanjutnya, jika masih terus mengulang maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, begitu juga penundaan pangkat selama satu tahun, bahkan untuk sanksi terberat, pegawai akan diberikan penurunan pangkat dan pembebasan tugas dari jabatan ASN selama 45 hari kerja.
“Jadi saya minta pimpina OPD lebih tegas, berikan sanksi kepada pegawainya saja kalau memang tidak menjalanan tugas,” pungkasnya. (a30)
