TIMIKA, TimeX
Upaya mempertahankan status mahasiswa ke 11 Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Kabupaten Mimika diperjuangkan Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang.
Ke 11 aparatur sipil negara dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sedang mengikuti pendidikan D3 Program Studi Keperawatan dan Kebidanan di Poltekes Kemenkes Jayapura terancam dikeluarkan karena belum melunasi uang perkuliahannya.
Lima siswa keperawatan dan 6 siswa kebidanan sudah waktunya diharuskan melunasi pembayaran uang semester sebesar Rp. 5,1 juta (Rp5.150.000).
Jumlah tersebut dirincikan untuk pelunasan pembayaran BPP sebesar Rp3 juta dan pembayaran SSP persemester Rp1.8 juta dan sisanya untuk melunasi biaya PPSN.
Memperjuangkan nasib 11 siswa asal Kabupaten Mimika dalam status tugas belajar, kamis (22/9), Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang bersama Kepala Dinas Kesehatan Philipus Kehek, Sekretaris Dinas Kesehatan Reynold Ubra serta Ketua Program Studi D3 Keperawatan Poltekes Kemenkes Jayapura di Mimika, GODFRIED MATURBONGS, S. IP, M. Mkes melangsungkan rapat terbatas.
Rapat terbatas yang berlangsung tertutup itu digelar di Kantor Cabang BPJS Kelas III Pratama B Timika, Kamis (22/9) kemarin.
Usai pertemuan, Gofreth Maturbongs menerangkan, dari pertemuan itu, Wabup Bassang telah memberikan solusi guna mempercepat proses pembayaran uang kuliah 11 mahasiswa baru tersebut.
“Tadi sudah disepakati, bahwa dukungan kebijakan dari Dinas Kesehatan agar mempercepat proses dana instentive ke lima 5 siswa keperawatan dan 6 siswa kebidanan sehingga bisa dipakai untuk membayar uang kuliah. Ini perintah dan solusi dari wakil bupati dan sudah disetujui dinas,” jelasnya.
Katanya, jika sampai hari ini, Jumat (23/9) uang kuliah melalui sistem transfer melalui rekening Bank BNI belum dibayarkan, maka Dinas Kesehatan Mimika harus melayangkan surat ke Jayapura dengan menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan menyusul.
“Karena ini prosedural, apalagi menyangkut uang yang harus disetor ke Jayapura, kami tidak bisa berbuat banyak dan kami nanti disalahkan jika anggarannya tidak ada. Termasuk kalau jumlah setorannya kurang, nanti kami juga ditanyai,” jelasnya.
Ia berharap, solusi yang sudah ditentukan wakil bupati diharapkan bisa ditindaklanjuti secepatnya, setelah itu baru kita komunikasi dengan pihak
Jayapura,” katanya.
“Pertemuan tadi saya sudah jelaskan bahwa kuliah tidak ada yang gratis. Pendidikan sudah berjalan sesuai dengan aturan karena biaya yang dikeluhkan oleh mereka adalah biaya yang harus disetor ke rekening Direktorat Poltekes Kemenkes Jayapura. Kalau tidak bayar, maka mereka tidak terdaftar sebagai mahasiswa dan sudah pasti register nomor induk mahasiswanya tidak akan keluar,” jelasnya berharap jangan sampai ini terjadi. (a14)
