TIMIKA,TimeX
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika, Septinus Somilena menyatakan tidak satupun perusahaan yang beroperasi di Timika mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal.
“Tidak ada pekerja asing ilegal di Mimika. Kami bisa pastikan dan jamin, itu karena pengawasan dilakukan secara berkala di setiap perusahaan yang ada di sini,” kata Septinus di Pendopo Rumah Negara Sp3, Kamis (12/1).
Selain tidak adanya TKA ilegal, pihaknya juga mengklaim di wilayah Mimika tidak terdapat TKA yang melakukan penyalagunaan izin, seperti bekerja dengan visa untuk berwisata atau visa yang tidak dimaksudkan untuk menjadi tenaga kerja.
Sedikitnya 600 TKA yang ada di Mimika saat ini kebanyakan merupakan pekerja yang ada di perusahaan tambang Freeport, kontraktor maupun privatisasi yang terdeteksi dan terdaftar secara resmi di Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu di Direktorat Tenaga Kerja Asing.
“Ini merupakan data rekapitulasi hingga akhir tahun 2016 lalu,” bebernya.
Dari jumlah 600 TKA, kata Septinus masih pada batas wajar karena pihak perusahaan menyesuaikan dengan skill dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal.
“Salah satu contoh bidang yang membutuhkan skill tenaga asing adalah rencana pemasangan sistem pengawasan dan deteksi kereta bawah tanah yang disambungkan dengan digitasi dan monitoring dari pusat pengendali. Jelas keahlian ini belum dipunyai tenaga kerja lokal.
Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, ketika diminta kejelasan status TKA asal Tiongkok di perusahaan tambang pasir besi di Kampung Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Septinus mengatakan jika dirinya belum dapat memastikan apakah TKA tersebut ilegal atau tidak.
“Kemarin saya sudah bicara dengan Kepala Dinas ESDM terkait status TKA di Pronggo dan sebenarnya status mereka itu diperjelas. Mungkin bisa tanya langsung ke Keimigrasian,” tuturnya.
Tercatat di Disnaker hingga awal 2017 ini jumlah TKA yang bekerja di Mimika berjumlah 558. Jumlah tersebut menurut Septinus diperkirakan mengalami penambahan hingga mencapai 700, pasalnya pada akhir 2016 terdapat penambahan TKA berjumlah seratusan orang.
“Tapi kalau TKA di luar PT Freeport itu bukan wewenang saya,” tukasnya. (a9)
