
Asops Kapolri Minta Gubernur Papua Turun Tangan
TIMIKA, TimeX
Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Drs. Mochamad Iriawan, SH, MM, MAH yang memimpin tim gabungan dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pascainsiden kontak tembak, sudah berada di Tembagapura, Kamis (2/11).
Rombongan tim gabungan dari Mabes Polri, Polda Papua, termasuk Asops Kasdam XVII Cenderawaih, Kolonel Inf. Yusuf Sampetoding, Kapolres Mimika AKBP Viktor Dean Mackbon, Dandim 1710 Mimika Letkol Inf. Windarto, berangkat dari Timika melalui jalur darat dan tiba di Tembagapura sejak pukul 10.00 WIT kemarin.
“Benar tim gabungan dipimpin Asops Kapolri sudah di Tembagapura. Kami masih belum tahu berapa lama tim akan berada di Tembagapura. Yang jelas kita akan membangun komunikasi dengan kelompok KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata),”kata Kapolres Mimika, AKBP Victor D. Mackbon saat dikonfirmasi Timika eXpress, Kamis (2/10) via ponselnya.
Rencana negosiasi dengan KKB agar menyudahi teror penembakan di perkampungan di Tembagapura dan Obvitnas Freeport, merupakan solusi dari pertemuan Selasa (1/11) di Rimba Papua Hotel (RPH) yang dipimpin Irjen Pol. M. Iriawan yang juga mantan Kapolda Metro Jaya Jakarta.
Sebagaimana arahan Irjen Pol. Iriawan, kata Kapolres Mackbon pihaknya tetap melakukan pendekatan persuasif dan humanis kekeluargaan dengan KKB agar situasi di wilayah Tembagapura tetap kondusif pasca teror penembakan sejak Sabtu (21/10) lalu.
“Kita harus menjaga situasi tetap aman sehingga tujuan kita bernegosiasi dan membangun komunikasi yang baik dengan pihak KKB berjalan lancar,”katanya.
Guna mempercepat negosiasi, Irjen Iriawan pun berharap Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk hadir di Mimika sehingga dampak sosial dari situasi yang dihadapi masyarakat di perkampungan Tembagapura yang sudah dikuasai KKB yang mengatasnamakan TPN-OPM bisa ditangani.
“Kita harap Gubernur mewakili Pemerintah Papua sesegera melakukan upaya negosiasi dengan pihak KKB untuk memulihkan situasi, sehingga warga lokal maupun pendatang di Kampung Banti, Utikini dan Kimbeli tidak terisolir dan tidak terancam kelaparan dari aksi KKB,” harapnya.
Pendekatan humanis kekeluargaaan dari tim negosiasi beranggotakan tokoh gereja, tokoh masyarakat serta kaum ibu, karena warga masyarakat Papua lebih mengedepankan hukum adat.
“Dengan waktu lima hari, kami siap memfasilitasi agar prosesi adat dalam negosiasi penyelesaian persoalan dengan KKB membuahkan hasil. Jiak tidak, maka operasi hard power sebagaimana ditegaskan Asops Kapolri menjadi solusi terakhir,” tukasnya. (aro)