“Kami tidak hanya mengkaji Papua Tengah saja tetapi kami juga akan bandingkan dengan Jayapura, kota induk dan calon daerah lain, ya seperti Papua Selatan atau timur, kita juga mempelajari Irian Barat yang sekarang menjadi Papua Barat”
KETERANGAN – Drs Bambang Purmoko (kiri) dab Porwo Santoso, tim kajain DOB Papua tengah dari UGM memberikan keterangan pers di Hotel Grand Mozza, Rabu (13/11).
TIMIKA,TimeX
Tim kajian pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah dari Universitas Gajah Mada (UGM) tiba di Mimika untuk melakukan kajian ilmiah.
Tim UGM yang dimaksud, yakni Drs Bambang Purmoko,M.A selaku Kepala Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK) Fisipol UGM, Ketua Gugus Tugas Papua (GTP) UGM, Prof . Drs Porwo Santoso,M.A.Ph.D selaku Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Isep Parid Yahya,S,IO.,M.Sc selaku peneliti PPKK Fisipol UGM, Laily Fadlliyah,S.IP selaku Peneliti PPKK Fisipol, Ibnu Nuggroho,SIP selaku peneliti PPKK Fisipol.
Terkait dengan hadirnya tim kajian ilmiah dari UGM ini untuk pertemuan dengan pemerintah daerah berlangsung di Ball Room Hotel Grand Mozza, Rabu (13/11), yang dihadir Johannes Rettob, Wakil Bupati bersama tim pemerkaran Pemda Mimika.
Menurut Drs Bambang Purmoko,M.A tim akan turun secara bertahap, seperti di Intan Jaya, Mimika, dan akan segera ke Dogiyai, Deyai, Paniyai dan Nabire.
“Kami tidak hanya mengkaji Papua Tengah saja tetapi kami juga akan bandingkan dengan Jayapura, kota induk dan calon daerah lain, ya seperti Papua Selatan atau timur, kita juga mempelajari Irian Barat yang sekarang menjadi Papua Barat,” ujarnya.
Menurut Bambang kajiannya akan lebih komprehensif dengan melihat dari berbagai aspek, seperti dari aspek demografi, geografis, sosial budaya, ekonomi, kesiapan infrastruktur dan aspek cakupan, juga mengkaji dari aspek kesiapan daerah, sehingga bukan hanya dinilai dari sekedar infrastrukturnya, tetapi aspek sosial budayanya, ekonomi adat istiadat.
“Yang penting adalah kita ingin mengkaji apa betul pemekaran Provinsi Papua Tengah, yang kemudian ada Papua Selatan Timur, itu adalah kebutuhan daerah, apakah itu riil dibutuhkan oleh masyarakat, dan kami ingin mengkaji itu, sejauh mana itu menjawab tantangan daerah, menjawab kebutuhan masyarakat untuk lebih sejahtera dan kami ingin memastikan, adanya pemekaran ini akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat di Papua,” terangnya.
Terutama masyarakata asli, jangan sampai hadirnya pemerintah baru provinsi berdampak pada semakin terpinggirkannya masyarakat asli, tetapi dengan hadirnya pemekaran ini masyarkat asli Papua dapat menikmati hasil dari pemekaran.
Karean ide dari sisi pemekaran itulah, yakni mendekatkan dari sisi rentang kendali pelayanan publik, maka dengan adanya pemekaran harusnya pendidikan semakin baik, perekonomian masyarakat semakin baik, akses terhadap kesehatan semakin baik, karena pemerintah hadir dengan jarak yang lebih dekat untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.
“Kami bekerja ini ada tahapannya mulai dari mengkaji dokumen, aspek regulasi, melihat kesiapan lokasi, apakah betul kebutuhan masyarakat, dan kalau secara standar kami butuh waktu enam bulan, untuk bisa menghasilkan sebuah kajian yang objektif indenpenden, dan harap diingat ini adalah kajian akademis, politik diluar dari kewenangan kami,” tuturnya.
Nantinya dari hasil kajian ini selanjutnya akan menjadi pemenuhan proses berikutnya, katanya tim tidak hanya menggali data kepada yang pro saja, tetapi semuanya.
Dikatakan, terbentuknya wilayah baru tidak otomatis mampu mewujudkan kesejahteraan, semua tergantung pada managemen pemerintahannya, termasuk pada perbaikan SDM nya.
Sementara itu, Drs Porwo Santoso,M.A.Ph.D mengatakan, jika ada kebijakan yang tidak ada kontroversi, yang diperdebatkan menyangkut manfaat dan risiko pemekaran yang dinilai tidak merata untuk semua, itu menjadi satu hal yang normal.
“Justru jika ketemu dengan argumentasi masing-masing, maka cara mengelolanya menjadi lebih jelas, itulah gunanya kajian akademik dan jika pro kontra terjadi, ini akan menjadi perdebatan tetapi secara sehat dan tidak asal-asalan,” ucapnya.
Disamping itu juga John Rettob mengatakan, untuk pengkajian ini Pemda Mimika bekerja sama dengan UGM, yang sudah banyak membantu daerah-daerah pemekaran lainnya.
Dari hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan ke Bapernas, DPD-RI, Presiden RI dan Kemendagri.
“Ya jika melihat hasil kajian, kita menunggu, apakah bisa atau tidak,” ujar John.
Mengenai tim pemekaran Pemkab Mimika dalam hal ini Pemda Mimika telah menyiapkan semua data-data yang manjadi kebutuhan untuk pengkajian itu.
“Semua sudah ada kuantitatif sudah ada, sisa data kualitatif, dan saya melihat dari indikator pemekaran Papua Tengah Mimika sudah termasuk dalam itu semua, sangat penuhi,” pungkasnya. (a30)
