DISTRIBUSI – AKBP Agung Marlianto Kapolres Mimika bersama jajarannya membantu pihak ketiga mendistribusikan logistik Pemilu di Graha Eme Neme Yauware, Rabu (17/4).
TIMIKA,TimeX
Yonas Yanampa, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mimika menegaskan di Kabupaten Mimika terindikasi ada tujuh Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Adapun rinciannya, dua TPS ada di Distrik Mimika Baru dan lima TPS di Distrik Kuala Kencana.
“Kami dengar ada isu yang beredar di publik bahwa ada 80 TPS yang mungkin akan PSU. Itu adalah kabar yang tidak benar, yang saat ini ada indikasi PSU untuk Kabupaten Mimika adalah tujuh TPS,” jelas Yonas kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (22/4).
Yonas tegaskan tujuh TPS terindikasi PSU berdasarkan hasil pengawasan dari Bawaslu saat pencoblosan.
“Saat ini masyarakat perlu menjaga informasi, yang seharusnya tidak perlu direspons, jangan dengar berita yang tidak benar, dan masalah indikasi PSU memang ada, itu sebanyak tujuh dan itu kami sudah menyurati ke Bawaslu provinsi,” jelasnya.
Kendati demikian, tujuh TPS tersebut ujarnya baru bersifat indikasi, sekarang pihaknya sedang memastikan hal tersebut.
“Kami juga mengingatkan dan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara KPU tingkat bawah yakni KPPS untuk TPS yang sudah terindikasi PSU, itu harus bersama pastikan apakah dilakukan PSU atau tidak,” ujarnya.
Indikasi PSU tersebut dilakukan berdasarkan prosedur yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu dan pihak Bawaslu juga mempunyai bukti.
“Indikasi PSU ini tidak semata-mata kami keluarkan begitu saja. Tetapi kami menggali dulu, kenapa bisa terjadi, dan kami juga punya bukti yang jelas berupa video maupun foto,” jelasnya.
Untuk itu pihaknya sedang membahas hal tersebut lebih lanjut mengenai bagaimana cara untuk melaksanakan PSU maupun tidak PSU.
“Kami terus menyurat dan mengingatkan penyelenggara KPU khususnya KPPS karena semua itu adalah wewenang dari KPPS,” jelas Yonas.
Ia berharap agar jangan sampai ada PSU, dan harus bisa saling menjaga, jika ada sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh dipermasalahkan jangan dibuat menjadi masalah yang besar.
“Saya juga harap masyarakat jangan mudah terima informasi yang tidak jelas kemudian disebarluaskan,” pesannya.
Sementara Mikael Kubuan Ketua Panwaslu Distrik (Pandis) Kuala Kencana membenarkan wilayah Distrik Kuala Kencana ada lima TPS yang terindikasi PSU.
“Mengenai PSU masih diproses di mana yang terindikasi PSU adalah dua TPS yaitu TPS 6 dan 7 di Gedung Multipurpose Kuala Kencana, Kelurahan Kuala Kencana. Sementara tiga TPS lainnya ada di wilayah Kelurahan Karang Senang yakni TPS 20, 24 dan 25,” jelas Mikael Kubuan via telpon kepada Timika eXpress, Senin (22/4).
Ia menjelaskan lima TPS diindikasi PSU karena ada mobilisasi massa.
“Jadi itu saya dan Komisioner Bawaslu Budiono yang langsung lihat sendiri, bahwa ada beberapa karyawan yang datang mencoblos tapi namanya tidak ada di DPT, kemudian tidak bawa surat pindah memilih, ini adalah indikasi mobilisasi massa,” terangnya.
Sementara tiga TPS di wilayah Kelurahan Karang Senang lantaran hendak menggunakan sistim noken.
“Ia, itu langsung ditemukan Bawaslu saat itu juga, bahwa mereka mau gunakan sistim noken yang seharusnya tidak ada diprosedur untuk Kabupaten Mimika,” katanya.
Ia menambahkan sesuai aturan sebelum 10 hari sejak 22 April hingga 4 Mei nanti data dan semua bukti haru sudah lengkap.
“Nanti ada rapat internal mengenai hal ini. Apakah ada PSU atau tidak. Sementara ini belum dikatakan PSU. Ini masih indikasi dan semua bukti masih sedang dikumpul, kemudian fakta dan saksi masih di dalami,” katanya.
Sementara AKBP Agung Marlianto Kapolres Mimika mengatakan pihaknya siap mengamankan apabila dilakukan PSU.
“Jadi untuk kemungkinan indikasi PSU di masing-masing kabupaten pasti ada, dan indikasi PSU itu murni dari Bawaslu dengan KPU. Pilkada kali lalu itu dua kali PSU di Kuala Kencana yang sekarang ini diindikasi ada tujuh TPS,” kata Agung kepada Timika eXpress, Senin (22/4).
Ia mengatakan terkait adanya indikasi PSU sudah dibahas bersama Ketua KPU Mimika dengan Ketua Bawaslu.
“Kalau seandainya memang itu tidak kesalahan prinsip, ya tidak usah dilaksanakan PSU. Tapi kalau memang kesalahannya prinsip sebagai contoh ada satu TPS yang dicoblos sendiri oleh KPPS nya itu mau tidak mau harus PSU,” ungkapnya.
Ia berpesan kepada pihak Bawaslu maupun KPU Mimika serta perangkatnya supaya segera laksanakan mengingat sudah memasuki hari ke-5. Ia beralasan karena pertama pengiriman logistik tambahannya itu harus pesan di Makassar. Kemudian kalau tidak segera dihitung nanti akan mundur rekapitulasi di tingkat distrik. (tan/a33)
