“Kalau Eksekutif dan Legislatif Akur, Rakyat Menang. Mengertikan Maksud Saya”
TIMIKA,TimeX
Menyikapi perbedaan pandangan pascaditariknya gugatan banding Gubernur Papua dari PTUN Makassar terkait sengketa status hukum DPRD Mimika, serta tindaklanjut Pansus Hak Angket DPRD Mimika atas dugaan ijazah palsu Bupati Omaleng, ini ditanggapi Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal.
Kisruh yang kian memanas antara Bupati Mimika Eltinus Omaleng dengan anggota DPRD Mimika sudah saatnya dihentikan, sebab kalau tidak rakyat yang jadi dikorbankan.
Mantan Bupati Mimika kedua ini menegaskan, bupati dan DPRD Mimika jangan mementingkan ego pribadi, tetapi harus berpikir obyektif dan konstruktif, yakni mencari solusi terbaik.
Demikian ditegaskan Klemen Tinal saat diwawancarai Timika eXpress usai meresmikan tugu perdamaian GKII dan Kingmi di Jalan Trans Nabire, Sabtu (26/11).
Dalam persoalan ini, lanjut Klemen, Pemerintah Provinsi tidak akan campur tangan dengan masalah internal di Mimika yang melibatkan pimpinan daerah dengan para legislator.
“Saya Cuma sarankan harus dicari solusi tepat, sebab lembaga eksekutif dan legislatif adalah simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan satu sama. Tidak bisa satu menganggap diri paling benar. Masalah ini sudah sampai ke pusat dan nanti dimanfaatkan. Mari kita duduk bersama selesaikan persoalan. Kalau eksekutif dan legislatif akur, rakyat menang. mengertikan maksud saya,” papar Klemen.
Setelah mengetahui adanya sejumlah agenda daerah yang belum tuntas, yakni pembahasan APBD-Perubahan, RPJMD, LPJ Bupati Mimika tahun 2015, termasuk pembahasan RAPBD 2017 yang belum dimulai, ini bakal jadi masalah dikemudian hari.
Dan pemerintah pusat pasti akan mempertanyakan kepada kedua lembaga negara tersebut.
Dari situasi saat ini, apalagi berbagai persoalan di Mimika telah diketahui pihak pusat, maka Pemda Mimika maupun DPRD Mimika harus berpikir keras mencari jalan keluar penyelesaian agenda daerah yang tidak berjalan.
“Jangan sampai predikat sistem pengelolaan keuangan daerah yang sudah WTP turun predikat,” tegasnya.
Ia pun berharap dengan kondisi sekarang perlunya pihak ketiga atau tokoh sentral mengelola perbedaan menjadi sumber kekuatan agar warga masyarakat tidak dikorbankan.
“Mereka tidak bisa dipisahkan, karena bersama-sama harus melayani rakyat Mimika. Intinya mereka harus bersatu bangun Mimika. Jadi ini yang tidak bisa dipisahkan, baik dalam strategi atau pergerakan, pandangan, harus ada solusi,” jawabnay optimis.
Sambungnya, hubungan emosional antara eksekutif dan legislatif boleh dikata secara personal masih ada tali persaudaraan.
“Kalau bicara persaudaraan, tentu kita harus saling mengingatkan dan mencari solusi. Jadi saya harap dalam waktu dekat harus akur. Persoalan yang terjadi, mari masing-masing pihak saling koreksi.
Dari perbedaan pandangan bupati dengan DPRD, yang menang bukan keduanya, tapi rakyat yang menang. Berpikir dan bekerjalah untuk rakyat. Jangan hanya kepentingan rakyat yang dikorbankan,” tukasnya. (a9)
