“Ini datangnya pun mendadak juga, sehingga misalnya rumah warga yang dindingnya dari terpal, atau apa, langsung didata. Jadi waktu ada penyampaian langsung dilakakukan pendataan warga oleh Dinas Perumahan Rakyat, dengan langsung pengambilan gambar rumah, KTP dan KK, langsung diproses, dan bantuan bedah rumah pertama kali diterima warga Nawaripi”
PENGARAHAN – Lima belas KK mendengarkan pengarahan dari tim pendataan Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua didampingi Nobertus Diktubun, Kepala Kampung Nawaripi (tiga dari kiri) di Balai Kampung Nawaripi pada, Jumat (4/10).
TIMIKA,TimeX
Lima belas rumah warga Kampung Nawaripi, wilayah Distrik Mimika Baru menjadi salah satu sasaran penerima manfaat bantuan bedah rumah layak huni, oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika tahun 2019. Nobertus Diktubun, Kepala Kampung Nawaripi mengemukakan bantuan bedah rumah layak huni 15 unit sesuai bentuk atau tipe rumah model awal oleh warga tanpa merubah ukuran. Nilai nominal membiayai 15 unit rumah Rp.255.000.000, dengan satu unit senilai Rp.17. 000.000.
“Ini bedah rumah, jadi penyesuaian dengan bentuk rumah awal dari warga. Berapa jumlah kamar juga tidak menentu,” ujar Nobertus saat ditemui Timika eXpress di ruang kerjanya, Jumat (11/10).
Ia mengatakan untuk bedah rumah tidak sama dengan membangun rumah baru. Jadi dengan melihat bentuk rumah warga yang tidak layak dihuni itulah didata sebagai peserta penerima bantuan. Tidak ada persyaratan menyulitkan warga, namun harus lengkapi administrasinya berupa kartu keluarga (KK) dan KTP berbasis elektrik.
“Ini datangnya pun mendadak juga, sehingga misalnya rumah warga yang dindingnya dari terpal, atau apa, langsung didata. Jadi waktu ada penyampaian langsung dilakakukan pendataan warga oleh Dinas Perumahan Rakyat, dengan langsung pengambilan gambar rumah, KTP dan KK, langsung diproses, dan bantuan bedah rumah pertama kali diterima warga Nawaripi,” jelasnya.
Setelah tim pendataan dan peserta melengkapi administrasi, lalu berkasnya itu dikirim ke Propinsi Papua guna diteruskan ke Kementerian PUPR.
Penerima bantuan ini persentasinya lebih banyak Papua, karena menurutnya ini terkait dengan waktu yang singkat dan kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh masyarakat Papua. Namun demikian ujarnya, mereka terbantu dengan Dana Desa (DD) yang diprioritaskan OAP. Sehingga bantuan dari pusat, diambil kebijakan untuk warga pendatang memang belum memiliki rumah layak huni.
“Jumat kemarin baru ditandatangani MoU dengan warga penerima dan pihak Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, dan bank yang ditunjuk yakni Bank Papua. Dengan pihak ketiga yang melakukan pembangunan. Baru tanda tangan MoU, jadi belum ada pekerjaan sama sekali,” katanya.
Ia mengatakan, jika program bedah rumah tahapan awal ini berhasil, maka di tahun depan Nawaripi akan diberikan bantuan serupa namun akan lebih diprioritaskan untuk OAP.
“Saat ini saya sudah menugaskan staf untuk mendata anak-anak Papua yang masih muda dan telah berumah tangga dan belum memiliki rumah agar mereka yang disiapkan untuk peserta penerima bantuan nanti,” katanya.
Melalui pendataan ini katanya, diharapkan mereka juga dapat persiapkan kelengkapan administrasinya dari sekarang, ketika ada bantuan tinggal masukan berkasnya.
Dalam pembangunan nanti, dirinya berharap pihak ketiga dan pemerintah dapat berkoordinasi dengannya agar melibatkan perusahan- perusahan yang ada di wilayah Kampung Nawaripi yang melakukan pengerjaan, mengingat banyak perusahan di wilayahnya tidak dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah saat ini.
Dengan bantuan pemerintah ini, selaku kepala kampung ia sangat berterimakasih kepada pemerintah pusat baik daerah yang telah memperhatikan masyarakat di wilayah Kampung Nawaripi, khususnya masyarakat Papua. (a32)
