TIMIKA, TimeX
Tokoh masyarakat Amungme, Drs. Yoseph Yopi Kilangin menegaskan kebijakan Pemerintah RI terhadap PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait jaminan serta kepastian investasi jangan sampai mengorbankan kepentingan pemilik ulayat setempat.
Menurutnya, kondisi memprihatinkan yang telah berdampak langsung terhadap karyawan Freeport, privatisasi maupun kontraktor, harus menjadi perhatian kedua belah pihak.
Sehingga renegosiasi yang masih berlanjut mencapai mufakat dengan solusi strategis yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Yang kami harapkan, keputusan dan kebijakan pemerintah tidak mengorbankan hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat Amungme dan Kamoro, termasuk warga masyarakat Mimika umumnya”.
Demikian kata Yopi yang juga mantan Ketua DPRD Mimika 2004-2009 kepada Timika eXpress di Kantor Yayasan Caritas, Jalan Cenderawasih, Selasa (21/2) lalu.
“Selama ini masyarakat pemilik hak ulayat menikmati pelayanan kesehatan, pendidikan dan perekonomioan hampir 90 persen dari sumbangsih Freeport. Tentunya kalau persoalan ini dibiarkan berlarut, maka masyarakat asli Mimika menjadi korban pertama,” katanya.
Ia berharap penerapan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari regulasi aturan Pemerintah Pusat pastinya bertujuan untuk kepentingan negara.
Namun, tidak serta-merta semuanya mengikuti pemerintah. Melainkan harus mempertimbangkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat Papua khususnya sebagai pemilik ulayat dan rakyat Indonesia terhadap kelangsungan operasional Freeport yang sudah berjalan 49 tahun lamanya.
“jangan buat rakyat menderita dengan keputusan mendadak. Dampaknya sangat luar biasa, mulai dari ekonomi, akses layanan pendidikan, kesehatan dan lainnya,” tandas Yopi.
Sementara itu, Hans Magal yang juga tokoh masyarakat Amungme berharap pemerintah dan Freeport harus terus membangun komunikasi intens sehingga solusi dari regenosiasi yang sedang berlangsung tercapai dan memuaskan kedua belah pihak, serta tidak mengorbankan masyarakat Mimika.
“Cari solusi terbaik supaya masyarakat tidak merasakan penderitaan sebagai dampak dari situasi pelik antara pemerintah pusat dan Freeport,”tutupnya. (epy)
