TIMIKA, TimeX
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menfasilitasi atau mempertemukan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE.MH dengan DPRD Mimika pada pertemuan yang dijadwalkan 10 Pebruari mendatang di Jakarta.
Mediasi dilakukan terkait hubungan antara keduanya terkait status dan kedudukan legislator pascapelantikan 24 Nopember 2015 silam yang berdampak pada sejumlah agenda daerah.
Solusi tepat dari Kemendagri ditempuh setelah menjajal permasalahan yang terjadi dari hubungan tidak harmonis antara Bupati Omaleng dengan 35 anggota DPRD Mimika selama ini.
Rencana mediasi pertemuan tersebut dibeberkan Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom, SE kepada wartawan, Sabtu (4/2) usai menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah anggota dewan di DPRD Mimika.
“Kami sudah terima radiogram dari Kemendagri dan diminta untuk berangkat ke Jakarta memenuhi panggilan dalam rangka penyelesaian persoalan antara Bupati Mimika dan DPRD Mimika,” kata Elminus.
Berdasarkan rediogram tersebut, juga disebutkan pihak-pihak yang nantinya dilibatkan dalam mediasi, diantaranya Gubernur Papua, Asisten 1 Setda Provinsi Papua, Kepala Biro Hukum, Kesbangpol Provinsi dan Asisten I Setda Mimika.
Berdasarkan isi surat rediogram, pasalnya untuk menyelesaikan persoalan antara Bupati Mimka dan anggota DPRD Mimika yang berdampak pada roda pemerintahan dan pembangunan di Mimika tidak berjalan baik.
Dengan sisa waktu masa bhakti bupati dan anggota dewan, dari mediasi tersebut diharapkan ada solusi dan kembali akur sehingga sisa pembangunan 2 tahun ke depan di Mimika bisa lebih baik dan berkembang.
“Isi suratnya mediasi bupati dan anggota dewan agar terjalin hubungan kerja yang harmonis,” ungkapnya.
Menurut Elminus, sikap dari Kemendagri sangat diapresiasi 34 anggota dewan lainnya. Apapun pesan dan atensi dari Kemendagri tentunya menjadi perhatian Bupati Omaleng dan kami DPRD Mimika.
Menurutnya, dari mediasi tersebut juga diharapkan agenda pembahasan hingga penetapan Perda Restrukturisasi menyusul APBD 2017 bisa diproses bersama eksekutif dan legislatif sesuai jadwal yang sudah disusun Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Mimika.
Namun terkait keberangkatan memenuhi undangan resmi Kemendagri, Elminus meminta kepada Pemda Mimika untuk memfasilitasinya dengan memberikan SPPD.
“Sekwan dan jajarannya serta keuangan dewan telah menipis, jadi harap kerjasamanya agar kembali nanti kita langsung bahas agenda penting daerah.
Sementara itu, tokoh masyarakat Amungme, Thomas Wanmang kepada Timka eXpress tadi malam via ponselnya, mengatakan sangat menyambut baik sikap dari Kemendagri.
“Kami sebagai warga rasa puas kalau perbedaan pandangan antara bupati dan anggota dewan diselesaikan oleh pihak yang tepat. Ini juga menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” katanya.
Untuk itu, kepada bupati dan 35 anggota dewan, diimbau untuk sama-sama tidak egois atau memikirkan kepentingan sepihak. Mari kita mulai yang baru dengan hubungan harmonis untuk bangun Mimika,” tandasnya. (tan)
