TIMIKA, TimeX
Jhon R. Gobay
Panitia Seleksi (Pansel) Provinsi Papua Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) resmi menetapkan 14 melalui mekanisme penangkatan periode 2019-2024.
Penetapan 14 nama anggota DPRP melalui jalur Otonomi Khsus (Otsus) sesuai pengumuman Nomor:063/Pengumuman-Pansel/VIII/2020 yang diputuskan Gubernur Papua, terdiri atas empat orang dari wilayah La Pago, tiga orang dari daerah pengangkatan Mee Pago, dua dari Saireri, dua Ha Anim dan tiga sisanya dari Tabi.
Dimana, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) PERDASUS Nomor 9 Tahun 2019, Panitia Seleksi Provinsi Papua mengumumkan 14 orang calon terpilih anggota DPRP yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan, diantaranya dari wilayah Mee-Pago (Mimika,Paniai dan Nabire), yaitu Jhon Nasion Robby Gobay, Julius Miagoni, SH dan Romanus Omaleng,SH.,MH.
Dari wilayah La Pago, Jhon W. Wilil, Thimotius Wakur, Kope Wenda dan Arnold W. Walilo.
Kemudian wilayah adat Tabi, Ramses Ohee, Piter Kwano dan Yotam Blasi.
Sementara dua perwakilan dari wilayah Saireri, yaitu Yohanis Luis Ronsumbre dan Yonas Alfons Soma Nusi.
Termasuk dua perwakilan dari wilayah Ha Anim, yakni Hendrikus E.Y.S Gebze dan Frits Tobo Wakasu.
Jhon Nasion Robby Gobay, salah satu perwakilan Mee-pago yang lolos, ketika dikonfirmasi Timika eXpress, Selasa (18/8) mengatakan, atas dasar penetapan dan pengumuman resmi 14 angota DPRP, maka diharapkan secepatnya dilakukan pelantikan dalam waktu dekat.
Jhon Gobay kerap ia disapa mengaku sebelum mencalonkan diri sebagai anggota DPRP, ia fokus terhadap kompleksitas permasalahan yang terjadi di wilayah Mee-Pago.
Khusus Timika, kata Jhon, yang akan jadi kajian khusus dan akan dituangkan ke dalam Perdasi sebagai perjuangannya terhadap masyarakat akar rumput, yaitu perlindungan terhadap nelayan masyarakat adat di wilayah Pomako dan pesisir Mimika.
“Ini terkait zonazi wilayah pencarian hasil laut di wilayah selatan Papua. Karena masyarakat pesisir orang Kamoro di Mimika itu hidup dalam 3S, yaitu sungai, sampan dan sagu. Jadi mereka harus kita beri ruang dan kita lindungi,” ungkap Jhon.
Kemudian masalah konflik sosial juga akan diakomodasi dalam bentuk regulasi, mulai dari pencegahan sampai pada penanganan pasca konflik.
“Di Kabupaten Mimika akan kita dorong supaya ada Perda penanganan konflik sosial, dan hal ini kami sudah diskusikan dengan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA),” ujarnya.
Termasuk masalah pangan lokal dan pertambangan rakyat, ini juga akan didorong supaya ada payung hukum yang mengatur dan menata.
“Konsep kita terkait pertambangan rakyat ini seperti konsep yang diterapkan Pemerintah Bangka Belitung sehingga tidak ada lagi stigma masyarakat ilegal. Untuk bantu dan perjuangkan aspirasi masyarakat kecil kami siap. Saya siap kalau ada kritik dan saran demi membangun Papua,” serunya.
Diakhir penjelasannya, Jhon pun mengucapkan terima kasih atas dukungan warga Mimika, Paniai dan Nabire sehingga ia terpilih sebagai wakil masyarakat Mee-Pago di DPDP.
“Saya akan pikul tanggung jawab karena ini amanah untuk kepentingan masyarakat banyak,” tandasnya. (vis)
